Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Pemilu 2024 akan digelar pada Februari mendatang. Masa kampanye yang dimanfaatkan oleh para politisi terus digencarkan. Momentum ini tidak terkecuali dilakukan oleh para influencer di media online, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mendapat suara rakyat.
Selain itu, podcast tentang pemilu banyak sekali tayang dan hampir dilakukan oleh setiap kreator YouTube. Kehadiran para politisi di podcast di satu sisi menjadi sumber pengetahuan yang sangat baik bagi masyarakat.
Selain sebagai sarana edukasi masyarakat, konten podcast tentang politik atau Pemilu, menjadi salah satu referensi utama bagi kita untuk melihat pandangan tokoh politisi, ataupun tentang kondisi sosial masyarakat masa kini.
Tidak ketinggalan dengan momentum ini, Felix Siauw, influencer agama, yang kita sebut sebagai sesepuh HTI, turut membuat konten podcast pemilu di akun Youtube pribadinya. Dalam podcast yang disampaikan oleh Felix, menurutnya dalam pemilihan pemimpin bisa diibaratkan seperti memilih imam salat. Tentu, kriteria yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh imam sholat pada umumnya seperti kemampuan membaca Al-Qur’an, pemahaman agama, dll.
Di samping itu, argumen Felix tentang pemilu rasanya cukup aneh sebab dengan latar belakangnya sebagai aktivis khilafah ulung, seharusnya dia tidak sepakat dengan adanya pemilu karena metode pemilihan dengan cara ini (red; pemilu), dianggap tidak sesuai syariat Islam. Atas dasar pemahaman ini, mungkinkah podcast Felix seputar pemilu hanyalah cara untuk menipu kita semua?
HTI dan Penolakan Demokrasi
Seperti yang kita pahami bahwa, HTI menolak demokrasi ataupun aspek-aspek yang ada di dalam demokrasi itu sendiri, seperti kedaulatan rakyat, pemilihan umum dan kebebasan masyarakat sipil. Bagi HTI, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang rusak yang dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan tidak peduli terhadap kepentingan rakyat. Bagi HTI, aspek pertama tentang kedaulatan rakyat tidak sesuai dengan Islam karena ada penegasian hukum Allah.
Tidak hanya itu, menurut HTI, Pemilu dalam demokrasi mengakibatkan seseorang yang tidak kompeten/jahil mencalonkan diri yang mengakibatkan si calon memiliki visi yang tidak jelas bahkan menciptakan kehancuran karena tidak menegakkan hukum Islam. Kebebasan sipil juga ditentang oleh aktivis HTI karena akan menciptakan kerusakan lantaran manusia akan bertindak sebebas mungkin tanpa peduli terhadap hukum-hukum Allah.
Argumen di atas semakin memberikan penjelasan bahwa, aktivis HTI tidak akan menyerukan untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu karena diyakini tidak sesuai dengan prinsip Islam yang dibawa oleh mereka. Maka menjadi jelas kiranya bahwa argumen yang dikemukakan oleh Felix dalam berbagai forum publik tentang Pemilu, bukan untuk memberikan edukasi agar masyarakat menjadi bagian dari keterwakilan, justru sebaliknya.
Aktivis Khilafah dan HTI: Dua Hal yang Tidak Bisa Dipisahkan
HTI menganggap bahwa demokrasi dan segala aspek yang ada di dalamnya adalah sistem kufur yang bertentangan dengan hukum Islam. Maka dari itu, para aktivis khilafah tidak akan menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu. Jika HTI sudah dibubarkan sejak 2017 silam oleh pemerintah, maka tidak dengan orang-orang yang memiliki ideologi tersebut. Mereka akan tetap meyakini bahwa Pemilu adalah sistem yang kufur, yang tidak perlu diikuti oleh masyarakat Muslim.
Kehadiran Felix dalam penyampaian argumen tentang pemilu, harus kita telaah terus menerus. Karena bagaimana pun, Felix adalah aktivis khilafah yang selama ini terus menyerukan sistem pemerintahan Islam agar tegak di Indonesia.
Kita harus cerdas agar tidak mudah dibodohi oleh para influencer agama yang berkedok cinta NKRI, padahal kenyataannya sama sekali tidak pro terhadap NKRI. Maka kita harus waspada terhadap aktivis khilafah yang berkoar-koar tentang Pemilu. Di luar mereka seolah-olah kritis tentang Pemilu, tapi pada kenyataannya, menolak demokrasi. Wallahu A’lam.
