Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Demokrasi sedang diungkit oleh aktivis khilafah. Bagi mereka demokrasi adalah momok yang jahat. Sebab, sistem yang katanya tegak di atas kredo vox populi vox dei, yang artinya, suara rakyat suara Tuhan, yang karena itu diagung-agungkan, nyatanya tidak pernah terbukti.
Posisi rakyat tidak benar-benar menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Nyatanya rakyat malah ada di bawah riak-riak masalah yang mengenaskan.
Sistem demokrasi yang masih diyakini sebagai sistem politik terbaik saat ini, justru telah membuat kedaulatan rakyat terkooptasi oleh kekuatan parpol dan oligarki-kapitalis. Kepentingan rakyat ditiadakan dan kepentingan oligarki menjadi tujuan utama.
Oleh sebab itu, menurut mereka, sistem politik demokrasi adalah sistem politik berbiaya tinggi. Semuanya mengacu kepada dan kepentingan kalangan elite parpol yang berkolaborasi dengan kepentingan para pemilik modal. Inilah yang paling dibenci oleh aktivis khilafah.
Konsep kontrak sosial musnah di depan sistem demokrasi. Sedang aktivis khilafah membayangkan bahwa sistem Islam lebih maju daripada mereka. Katanya, demokrasi hanya memunculkan sponsor politik yang kelak berdampak pada munculnya praktik korupsi kebijakan politik.
Oleh karena situasi ini, aktivis khilafah menolak sistem demokrasi. Bagi mereka demokrasi tidak benar kalau demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Omong kosong.
Demokrasi justru mereka persepsikan sebagai pemerintahan dari kapitalis, oleh kapitalis, dan untuk kapitalis. Mereka seakan-seakan telah melihat kebijakan dari sistem politik ini lebih merepresentasikan kepentingan para kapitalis, baik lokal maupun asing, dibandingkan dengan kepentingan rakyat yang mayoritas.
Jadi alasan-alasan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia bagi aktivis khilafah hanyalah alasan yang bulshit. Sebab, memperkuat demokrasi dibutuhkan kesadaran kolektif.
Demokrasi bukan serta merta bagaimana suara mayoritas berkuasa. Namun demokrasi adalah soal etika dan edukasi yang bisa menjembatani masalah-masalah sosial dan kesenjangan masyarakat dan kebijakan negara.
Jika bisa disimpulkan adalah demokrasi bukan melulu urusan kekuasaan, menang-kalah dalam pemilihan, tetapi soal bagaimana keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Demokrasi masih ada kekurangannya.
Namun kekurangan itu bukan harus solusinya adalah mengganti dengan khilafah, seperti kebiasaan aktivis khilafah. Demokrasi harus kita perkuat dan benahi demi kepentingan rakyat dalam menjalankan politik kebinekaan.
