Harakatuna.com- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) pada periode 2022-2027 sudah ditetapkan. Dalam sejarah berdirinya pada tahun 1926, periode ini yang cukup menjadi angin segar sekaligus menggambarkan bahwa NU adalah organisasi inklusif. Buktinya, setelah 96 tahun NU berdiri, baru pertama ini, pengurus NU ada yang perempuan.
Komposisi pelibatan perempuan itu diungkapkan pula oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat mengumumkan susunan kepengurusan, di lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/1/2022).
“Nah bahwa sekarang kita masukkan kebutuhan sudah cukup mendesak bahwa harus ada perempuan-perempuan yang mengelola PBNU. Karena ada masalah-masalah besar yang terkait perempuan ini,” Ucap Gus Yahya, pada saat mengumumkan susuna kepengurusan.
Setidaknya, ada 11 perempuan yang ada di tatanan kepengurusan NU, diantaranya: Nyai HJ. Nafisah Sahal Mahfudz, Nyai Hj. Sinta Nuriah A. Wahid, Nyai HJ. Mahfudhoh Aly Ubaid, Nyai HJ. Nafisah Ali Maksum, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Nyai Hj. Faizah Sibromalisi, Nyai Hj. Khofifah Indah Parawansa, Nyai Hj. Alissa Qotrunnada Wahid, Ai Rahmayanti, Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal, Nyai Hj. Masriyah Amva.
Masalah-masalah perempuan yang harus terus dikawal
Di tengah-tengah persoalan perempuan yang cukup menyita perhatian publik, dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang semakin tinggi, ditambah kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual belum disahkan, suara-suara perempuan yang memiliki pengaruh dalam ranah kebijakan selalu dibutuhkan.
Peran organisasi besar, seperti NU juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh untuk mengawal persoalan kasus kekerasan seksual. Suara bunyai-bunyai dengan latar belakang pengetahuan agama yang sangat bagus, berpengaruh terhadap masyarakat yang masih dilematis untuk memperjuangkan pengesahan RUU TPKS.
Nyai Hj. Badriyah Fayumi, misalnya. melalui sepak terjang pengetahuan Tafsir Al-Quran, suaranya tentang kasus kekerasan seksual dalam kaidah fikih dengan narasinya yang lantang, menjadi salah satu pembangun yang cukup besar pengaruhnya, karena mampu memberikan pemahaman kepada khalayak betapa pentingnya peraturan penanganan kasus kekerasan seksual.
Tidak hanya itu, Khofifah Indar Parawansa, mantan gubernur Jawa Timur sekaligus pernah menjabat di banom NU, seperti Korps PMII Puteri (PMII). Hingga Muslimat, ia membawa kegelisahan yang lain berkenaan dengan perempuan, seperti halnya dalam masalah indeks pembangunan manusia (IPM), kemandirian ekonomi perempuan, hingga pemberdayaan perempuan secara luas. Melalui pengalamannya dalam pemerintahan, aman yang diberikan untuk mengurus organisasi NU, Ibu Khofifah memiliki cara tersendiri bagaimana kemajuan NU akan dilakukan untuk peningkatan kapasitas perempuan secara kolektif.
Perempuan dan penguatan kebangsaan
Tidak hanya Ibu Khofifah dan Bunyai Badriyah Fayumi, Kehadiran sosok Alissa Wahid, misalnya. Menjadi salah satu kekuatan yang dibutuhkan untuk penguatan organisasi NU yang begitu besar. Ia menjadi salah satu perempuan tangguh, sebab sudah berhasil mendirikan dan mengelola organisasi sosial seperti Jaringan GUSDURian.
Dalam sepak terjang kegiatan-kegiatan GUSDURian, pelbagai kegiatan organisasi dengan rekam jejak sosial cukup bagus, serta isu-isu toleransi yang dilakukan, membuktikan bahwa perempuan seperti Alissa Wahid adalah perempuan yang bisa memberikan perubahan terhadap organisasi.
Isu-isu kebangsaan juga menjadi fokus Alissa Wahid dalam pelbagai forum nasional dan internasional. Dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sepak terjang perjuangan sang ayah, Gus Dur. Sosok Alissa juga menjadi perempuan NU yang memiliki tugas untuk penguatan kebangsaan cukup besar dengan fokus yang digeluti.
Jika kita melihat selama ini dalam pelbagai masalah-masalah intoleransi, kiranya cukup menjadi bukti bahwa perempuan seperti Alissa merupakan perempuan yang ciamik dalam tubuh NU dalam tugas-tugas penguatan kebangsaan.
Para perempuan dalam kepengurusan NU memiliki tanggung jawab untuk penguatan kebangsaan. Apalagi masalah-masalah radikalisme, terorisme serta masalah yang menimbulkan perpecahan dalam tubuh NKRI harus disadari bersama. Peran kolektif pengurus NU baik laki-laki dan perempuan tetap menjadi visi misi NU untuk membawa kemaslahatan bangsa dan negara.
Lain daripada itu, kita perlu merayakan bahwa komposisi perempuan dalam kepengurusan NU pada periode 2022-2027 menjadi bukti bahwa NU sudah modern dengan memberikan ruang bagi perempuan berkiprah dan berkontribusi secara luas. Sebab pelibatan perempuan dalam organisasi juga menunjukkan bahwa sebuah organisasi memiliki komitmen tentang demokrasi. Wallahu a’lam
 pada periode 2022-2027 sudah ditetapkan. Keterlibatan perempuan cukup revolusioner pada periode ini.){kind=link}