Harakatuna.com. Mungkin Anda bertanya-tanya, ”Mengapa orang-orang Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak gemar melakukan demonstrasi terhadap pemerintah yang sah? Apakah mereka kurang peduli dengan negara ini jika dipimpin oleh pemimpin yang otoriter?” Pertanyaan-pertanyaan semacam itu penting diluruskan.
NU, Muhammad, dan beberapa organisasi yang senafas berpegang teguh pada doktrin politik Sunni. Ulil Abshar Abdalla menyebutkan bahwa doktrin politik Sunni itu adalah realisme-pragmatisme yang ditandai penerimaan terhadap hukum kekuasaan, walau penguasa itu zalim dan otoriter.
Doktrin politik Sunni semacam itu bukan menutup mata atau tidak tahu-menahu terhadap sikap otoriter penguasa. Sunni tetap mendorong pengikutnya memberikan kritik atau nasehat terhadap penguasa otoriter itu. Perhatikan saja, Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU periode 1984-1999, tetap melakukan kritik dan oposisi terhadap rezim Soeharto saat itu. Tapi ya sebatas itu. Gus Dur tidak sampai menyusun kekuatan untuk melawan pemerintah yang sah itu.
Langkah-langkah yang dilakukan Gus Dur tersebut dan mungkin juga orang NU yang lain menjadi bukti bahwa sikap politik mereka masih Sunni banget. Gaya politik yang kalem ini, tapi tegas tanpa menghadirkan bentrok satu sama lain tentu tidak dapat disampaikan dengan gaya politik kelompok radikal yang garang dan memberontak terhadap pemerintah yang sah. Sebut saja, kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kelompok teroris, dan masih banyak yang lainnya.
Beberapa deretan kelompok radikal tersebut terkesan ”overacting” yang ditandai dengan mendirikan negara dengan konsep lain semisal Negara Islam (Daulah Islamiyah) dan negara ini harus menggunakan sistem Khilafah yang, bagi mereka, dipahami sebagai bagian dari syariat Islam. Kemudian, mereka melakukan pemberontakan dengan aksi-aksi teror semacam pengeboman dan bom bunuh diri di beberapa wilayah.
Mendirikan negara baru dan melakukan aksi-aksi kekerasan, meski mengatasnamakan agama jelas itu bukan doktrin politik Sunni yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Politik ekstrem itu serupa dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Khawarij yang memberontak terhadap khalifah keempat selepas wafatnya Kanjeng Nabi, yaitu Ali Ibn Abi Thalib. Mereka memberontak dengan klaim kafir dan menghalalkan darah Ali berserta pengikutnya dibunuh.
NU, Muhammadiyah, dan organisasi senafas lainnya tetap berpegang teguh pada doktrin politik Sunni yang fleksibel itu. Makanya, organisasi besutan Kyai Hasyim Asy’ari dan Kyai Ahmad Dahlan itu mudah diterima oleh banyak kalangan dan usianya panjang bahkan sampai sekarang pun kedua organisasi ini masih tetap eksis dan menjadi sayap kekuatan negara. Negara Indonesia tanpa kedua organisasi itu sudah lama hancur karena tangan-tangan kelompok radikal yang tidak bertanggung jawab.
Dengan bekal doktrin politik Sunni ini, NU dan Muhammadiyah berpegang pada cara berpikir, tidak masalah tunduk terhadap pemimpin yang otoriter daripada negara ini tidak memiliki pemimpin. Karena, sebagaimana disebutkan pada surah an-Nisa’ ayat 59, tunduk terhadap pemimpin itu bagian dari perintah Allah Swt. kepada umat manusia setelah mereka tunduk kepada Tuhan dan Rasul-Nya.
Sebagai penutup, tidak perlu bangsa ini memberontak pemimpin yang sah dengan aksi-aksi demonstrasi, meskipun ia jelas-jelas otoriter dan bejat. Perhatikan sikap NU dan Muhammadiyah yang cukup memberikan nasehat dengan kata-kata yang baik tanpa menghakiminya. Mungkin dengan nasehat yang baik itu Allah Swt. bukakan pintu hidayah sehingga pemimpin yang otoriter menjadi pemimpin yang bertanggung jawab.[] Shallallah ala Muhammad.
