Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – “Program deradikalisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN belum selesai,” ujar anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Ahmad Baidowi kepada Menteri BUMN Erick Thohir saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (31/8), kemarin. Erick diberondong sejumlah pertanyaan oleh para legislator, terutama berkenaan dengan peringkusan teroris karyawan KAI pertengahan Agustus lalu.
DE, inisial karyawan tersebut, kata polisi, telah berbaiat kepada ISIS sebelum dia bergabung dengan BUMN, pada 2016 silam. Tahun-tahun itu, seperti diketahui, ISIS sedang marak pergerakannya di Indonesia. Jaringan ISIS, dengan demikian, sudah menyebar luas dan infiltrasinya di BUMN tidak terjadi secara ujug-ujug. Seorang eks-napiter mengatakan, selain DE, pasti banyak lagi yang lainnya namun berlum tertangkap.
Di era media sosial, infiltrasi teroris bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Hari ini siapa pun bisa jadi teroris. Maka ketika bicara soal infiltrasi, kejadiannya tidak selalu karena seorang teroris “masuk ke dalam” BUMN, melainkan “berada di dalam” BUMN itu sendiri. Artinya, boleh jadi seseorang terpapar ideologi radikal-teror ketika ia sudah menjadi bagian dari BUMN, akibat indoktrinasi terorisme di media social itu sendiri.
Selain itu, jika diamati juga, teroris sekarang tidak seperti teroris konvensional. Mereka tidak kolot dan bodoh. Mereka melek teknologi. Mereka juga tidak frontal, dan justru memanfaatkan segala resources yang ada. Para teroris tidak lagi jaga jarak dengan target, misalnya enggan masuk badan/lembaga negara karena thaghut. Tidak. Mereka sudah lebih kompromistis, sehingga infiltrasi pun semakin terbuka lebar.
Faktor Kerentanan
Mengapa BUMN rentan sekali dengan infiltrasi terorisme? Paling sedikitnya ada dua faktor. Pertama, luasnya klister. Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2021, Kementerian BUMN memiliki dua wakil menteri yang masing-masing membawahi enam klister. Sehingga total terdapat dua belas klaster BUMN. Enam klaster berkaitan dengan bidang industri, dan enam lainnya berkaitan dengan bidang jasa.
Dari masing-masing klaster tersebut ada berapa perusahaan? Per 24 Februari 2023, misalnya, terdapat tiga puluh sembilan perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN. Ini semua menunjukkan bahwa BUMN sangat strategis untuk disusupi teroris daripada badan/lembaga lainnya. Adalah tidak mudah untuk membersihkan infiltrasi tersebut, karena selain penyusupannya sangat halus, medannya juga sangat luas.
Kedua, tranformasi terorisme ISIS. Noor Huda Ismail dalam bukunya, Narasi Mematikan: Pendanaan Teror di Indonesia, mengatakan bahwa lumrahnya kelompok ISIS dan simpatisannya, seperti JAD, menganggap negara sebagai musuh yang harus dilawan. Namun, hari ini, mereka membolehkan untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari institusi negara tanpa harus meninggalkannya. Infiltrasi pun semarak.
Kedua faktor kerentanan tersebut berkaitan erat dengan posisi BUMN yang memang strategis. Mengapa teroris dapat menyusup, jawabannya tidak sulit. BUMN itu luar biasa. Infrastrukturnya strategis. Skalanya besar dan kompleks. Belum lagi akses keuangannya, koneksi internasionalnya, pengaruhnya terhadap politik dan ideologi, dan dibumbui lagi dengan ketiadaan keamanan yang optimal. Jadi mengapa rentan? Itulah jawabannya.
Membersihkan BUMN
Cara bersih-bersih BUMN dari infiltrasi teroris di tengah kendala-kendala tersebut sangat kompleks. Namun begitu, beberapa hal dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan pelatihan keamanan bagi seluruh karyawan agar kenal tanda-tanda radikalisasi. Perlu dibentuk tim keamanan internal yang bertugas me-monitoring potensi infiltrasi teroris tersebut. Setelah itu, protokol keamanannya diketatkan, sehingga tidak tersusupi lagi.
Kedua, kolaborasi dengan pihak keamanan. Ini mencakup pembentukan hubungan kerja yang erat antara BUMN dan aparat keamanan negara. Kerja sama dengan kepolisian dan intelijen dalam pendeteksian potensi terorisme. Pada Raker Erick kemarin, legislator PDIP Evita Nursanty sudah menyarankan agar BUMN menggandeng BNPT, Densus 88, dan BPIP untuk hal ini. Cakupannya di seluruh klister BUMN.
Ketiga, pengetatan pengawasan keuangan. Salah satu kekhawatiran besar ihwal infiltrasi teroris di BUMN adalah penggunaan dana untuk kepentingan terorisme. Sebab, teroris akan melakukan apa saja untuk pendanaan mereka, baik bisnis narkotika, kotak amal masjid, dan baitulmal palsu. Bukan mustahil BUMN akan dimanfaatkan serupa. Karenanya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar BUMN tidak digunakan untuk aktivitas terorisme.
Keempat, regulasi pemerintah. Misalnya dengan mengembangkan regulasi yang mengharuskan BUMN melaporkan aktivitas mencurigakan, atau menetapkan pedoman yang jelas menghadapi terorisme dan potensi infiltrasinya. Kelima, pendidikan wawasan kebangsaan bagi karyawan. Ini mesti jadi program wajib; mengadakan program pelatihan atau workshop tentang cinta tanah air dan kontra-terorisme.
Keenam, evaluasi konten radikal-ekstrem. Caranya ialah melakukan pemantauan secara aktif terhadap konten yang beredar di lingkungan digital BUMN, serta dengan tegas mengambil tindakan terhadap karyawan yang terlibat dalam penyebaran atau konsumsi konten radikal-teror. Dengan itu semua, BUMN tidak akan lagi disusupi teroris dan masalah infiltrasi terorisme pun selesai. BUMN steril dari ancaman, Indonesia akan jadi negara maju.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
