Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com- Seperti kita ketahui bahwa, sebuah keniscayaan sejati bahwa dalam setiap narasi yang disampaikan oleh para aktivis khilafah, solusi dari segala persoalan yang terjadi adalah penegakan sistem pemerintahan Islam di Indonesia. Fakta ini bisa dilihat dari permasalahan korupsi, bencana hingga masalah kemiskinan di Indonesia. Saya masih tidak habis pikir dengan cara pandang tentang solusi khilafah atas kemiskinan yang terjadi di Indonesia.
Persoalan ini, saya memiliki pengalaman menarik terkait kesenjangan sosial. Suatu waktu, ketika menjadi guru les privat untuk seorang anak yang berasal dari keluarga menengah kelas atas, saya sering menghabiskan waktu dengan ibunya untuk berbicara banyak hal, termasuk biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anaknya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk uang masuk di sebuah sekolah dasar, membutuhkan uang sebanyak 80 juta. Ini berbeda dengan uang SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan pada tiap semester. Belum lagi dengan biaya pendidikan SMP hingga SMA di Yogyakarta yang bertaraf internasional. Ia sudah mendaftarkan anaknya untuk masuk SMP hingga SMA sehingga memperoleh kuota untuk memasukkan pendidikan anaknya.
Di samping itu, beberapa waktu lalu dalam sebuah video yang beredar di media sosial, para perempuan Chindo (China-Indonesia) secara singkat menyampaikan tentang biaya pendidikan anaknya. Setidaknya mereka membutuhkan 50 miliar untuk pendidikan satu anak hingga masih kuliah di perguruan tinggi luar negeri. Bayangkan saja, kita yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, sekolah SD hingga SMA mencari yang gratis. Belum lagi dengan pendidikan agama. Jangankan ikut les di luar sekolah, apalagi les privat. Membeli buku baru atau tas baru saja, masih menunggu tahun ajaran baru. Itupun kalau tas masih layak pakai, tetap dipakai hingga rusak. Jangankan berpikir untuk menyediakan uang pendidikan, untuk makan saja kita meniru konsep hidup seekor burung. Makan untuk hari esok, menunggu hari esok pula.
Potret ini, sudah cukup menggambarkan kesenjangan perekonomian masyarakat. Ini masih satu aspek saja. Belum aspek-aspek lain yang cukup memperkuat angka kemiskinan di Indonesia. Membaca fenomena demikian, bagaimana mungkin khilafah menjadi solusi dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia? Tidak semudah itu ferguso. Kemiskinan adalah persoalan kompleks. Apalagi jika berkenaan dengan persoalan struktural, akar permasalahan dari kemiskinan ini sangat luas. Artinya, kita perlu memiliki sikap kritis untuk tidak terjebak pada narasi prematur yang menyebut bahwa khilafah adalah solusi dari kemiskinan yang ada di Indonesia.
Kemiskinan yang Mengakar
Sejak 2021, tingkat kemiskinan yang diakibatkan pandemi sebenarnya menurun. Namun, per September 2022 meningkat lagi. Beberapa faktor yang melatar belakangi peningkatan kemiskinan ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. selain itu, upah minimum yang tidak sebanding dengan kebutuhan, serta taraf hidup masyarakat yang buruk, ditambah dengan peningkatan pengangguran setiap tahun, semakin melanggengkan kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan data BPS, peningkatan persentase kemiskinan mulai dirasakan sejak 2020 atau masa awal pandemi Covid-19, yang puncaknya mencapai 10,19 persen (September 2020). Setelah itu, terjadi tren penurunan. Secara beruntun, yakni 10,14 persen (Maret 2021); 9,71 persen (September 2021); dan 9,54 persen (Maret 2022). Namun, pada September 2022, tingkat kemiskinan kembali meningkat, menjadi 9,57 persen.
Sebenarnya, masalah kemiskinan ini tidak hanya di Indonesia. Seluruh masyarakat dunia, menjadikan masalah kemiskinan sebagai masalah global yang perlu dituntaskan bersama. Saya berpikir bahwa, masalah kemiskinan akan terus terjadi dalam sebuah negara. Akan tetapi, upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana menekan angka kemiskinan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Upaya yang Bisa Dilakukan oleh Pemerintah
Kemiskinan adalah masalah alamiah yang dialami oleh kelompok masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari faktor SDM, SDA, hingga akses dalam pemenuhan kebutuhan. Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sejauh ini, tren pengentasan kemiskinan mengalami perubahan.
Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, di antaranya: pertama, penyediaan infrastruktur pedesaan yang layak, seperti jaringan irigasi, jalan-jalan desa, pasar desa. Kedua, mendorong peningkatan akses ke sektor keuangan melalui program penjaminan, mendorong perbankan untuk juga menerapkan jaminan sosial seperti jaminan tanggung renteng, program pengembangan manajemen sederhana dengan melibatkan lembaga keungan. Ketiga, meningkatkan akses pasar melalui penyediaan informasi pasar.
Upaya ini merupakan proses menciptakan inklusi keuangan. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah menghubungkan orang, baik individu maupun kelompok, kepada bank dan kemudian mendapat manfaat dari keterhubungan tersebut. Dengan demikian, kebijakan inklusi keuangan adalah kebijakan untuk membangun kapasitas sehingga orang tersebut dapat menciptakan peluang ekonomi dan sosial untuk bertahan dan keluar dari guncangan-guncangan karena keterebatasan pendapatan melalui fungsi-fungsi perbankan dan lembaga keuangan.
Dibandingkan dengan narasi khilafah yang bersifat propaganda dan menyudutkan pemerintah, upaya ini merupakan sikap bijak yang perlu diberikan kepada pemerintah. Selain menuntut agar pemerintah melakukan tugasnya dengan baik, kita perlu untuk menjadi warga negara yang baik. Upaya menyuarakan khilafah, adalah merupakan sebuah potret bahwa aktivis khilafah belum menjadi warga negara yang baik. Wallahu A’lam.
