Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Pada tulisan sebelumnya, saya menjelaskan tentang podcast Felix Siauw dalam akun Youtubenya. Sebagai aktivis khilafah ulung, opini tentang Pemilu 2024 tersebut hanyalah sebuah pelengkap konten semata. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa, HTI adalah kelompok yang getol menolak demokrasi, termasuk terselenggaranya Pemilu karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.
HTI dan Felix adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita perlu ingat sosok Felix sebagai influencer agama, dengan berbagai argumen blundernya yang menolak Pancasila, NKRI, hormat terhadap Pancasila lantaran tidak ada landaskan hadisnya.
Argumen di atas sejalan dengan beberapa narasi yang digencarkan oleh aktivis khilafah beberapa waktu belakangan ini. Muslimahnews.net, sebagai salah satu platform yang dikelola oleh aktivis khilafah turut menyuarakan argumen tentang Pemilu. Tidak seperti Felix yang cukup soft dalam memberikan opini terkait Pemilu. Narasi yang disebarkan melalui Muslimahnews.net jelas-jelas menolak pemilu.
Menurut media tersebut, perubahan yang diusung oleh para Capres dan Cawapres adalah utopia. Lebih jauh, narasi yang disebarkan oleh media tersebut berkaitan dengan penolakan demokrasi di Indonesia. Lagi-lagi, argumen yang disampaikan oleh mereka adalah, khilafah adalah sistem yang paling baik bagi Indonesia karena berlandaskan ajaran Islam yang sah.
Tidak hanya itu, menurut mereka, perubahan yang digagas oleh para politisi adalah sebuah utopia. Argumen ini berdasarkan pada kenyataan pasangan Prabowo-Gibran yang dianggap sebagai tokoh yang menciderai demokrasi, karena keputusan MK serta kampanye yang dilakukan oleh pasangan Capres dan Cawapres itu, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Penentuan pemilihan pemimpin ini, bagi aktivis khilafah berdampak buruk terhadap kondisi sebuah negara karena berpotensi besar dipimpin oleh orang yang tidak adil. Setujukah kita dengan argumen aktivis khilafah?
Mengkritik Wajib, Tapi Tidak Boleh Menyebarkan Propaganda!
Banyak forum yang memberikan sikap kritis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Kemunduran ini bisa kita lihat pada saat pelemahan KPK, hingga adanya keputusan MK tentang batas umur Cawapres. Fenomena ini adalah sebuah momentum pengingat bahwa, sistem demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran jauh karena akan menciptakan polarisasi yang sangat besar di tengah masyarakat.
Sementara itu, jika berkaca pada Pemilu 2019 silam, kita akan melihat sebuah lubang kekacauan yang sangat besar karena menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Perseteruan dan permusuhan adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari adanya konflik yang terjadi pada Pemilu 2019.
Adanya Pemilu 2019 beberapa tahun lalu, cukup menjadi sebuah ruang belajar yang sangat penting bagi masyarakat, agar Pemilu tahun ini bisa bermartabat, adil, dan menjunjung kejujuran kepada masyarakat.
Jika kita menelisik makna demokrasi, seharusnya rakyat memiliki power dan menjadi kontrol dalam kebijakan pemerintah. Bukan justru sebaliknya. Kondisi inilah yang menyebabkan kita semua sepakat bahwa, demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Meskipun demikian, forum kajian dan diskusi kritis dalam rangka mendidik dan memberi ruang yang luas bagi masyarakat untuk belajar, tidaklah menjadi ruang propaganda yang bertujuan menghasut dan membenci NKRI.
Justru sebaliknya, forum diskusi tentang Pemilu sebagai pendidikan politik, akan mengantarkan masyarakat lebih bijak dalam memilih pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Kenyataan ini tidak seperti yang dilakukan oleh para aktivis khilafah yang hanya menyebarkan kebencian, menyerukan ganti ideologi, menyerang kelemahan demokrasi untuk mencapai cita-cita yang selama ini dimiliki.
Masyarakat Sipil: Mari Ciptakan Pemilu Jujur dan Adil
Dari sekian banyak forum kritis terhadap Pemilu, JAGA Pemilu adalah salah satu gerakan masyarakat dalam rangka mengawasi Pemilu 2024 agar dapat terlaksana secara demokratis, jujur, adil, terbuka, dan partisipatif.
Gerakan ini saya kira menjadi salah satu gerakan nyata dan menjadi pendidikan politik yang sangat baik bagi masyarakat. Gerakan tersebut adalah bukti bahwa, kritis bukanlah sebuah bentuk propaganda. Gerakan ini tidak memiliki tujuan besar mengubah sistem demokrasi menjadi sistem khilafah.
Gerakan di atas tidak menyerukan mengkhianati pemerintah dengan mengusung sistem pemerintahan khilafah. Menurut hemat penulis, gerakan masyarakat sipil di atas seharusnya menjadi kesadaran penting bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh propaganda yang digencarkan oleh aktivis khilafah.
Dalam konteks Pemilu 2024, mereka terus menyebarkan narasi kebencian terhadap pemerintah dan menyebarkan cacat demokrasi sebagai alasan mengapa khilafah harus bangkit. Wallahu A’lam.
