Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Menjelang Pemilihan Umum 2024 masyarakat Indonesia dihadapkan dengan isu politik dinasti. Politik dinasti ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengangkat beberapa keluarganya terlibat dalam politik praktis. Misalkan, Kaesang sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Gibran sebagai Walikota Solo yang sekarang didesak untuk menjadi wakil presiden Prabowo Subianto, dan lain sebagainya.
Kehadiran politik dinasti menjadi isu yang cukup kontroversial. Ada yang setuju dan ada yang menolaknya. Bagi yang setuju, politik dinasti merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja seperti yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya seperti SBY yang mengangkat AHY putranya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Soekarno yang memilih putrinya Megawati sebagai ketua umum PDIP.
Sebaliknya yang menolak politik dinasti Jokowi berdalih bahwa Jokowi hendaknya tidak ambisi dalam berkuasa. Ketika berada di puncak paling atas Jokowi hendaknya turun ke bawah dengan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk meneruskan perjuangannya dan tentunya orang lain ini bukan dari keluarganya sendiri. Karena masih banyak orang lain yang lebih mampu dalam memimpin negeri ini untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang belum tuntas pada era Jokowi.
Maka sesuatu yang menjadi pertanyaan adalah apakah politik dinasti itu dibenarkan dalam kaca mata agama atau sebaliknya? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat motivasi di balik penegakan politik dinasti. Jika politik dinasti itu untuk memperbaiki negara yang rusak dan mengembangkan negara yang baik, maka politik dinasti dapat diterima selagi pemimpinnya memenuhi syarat-syarat pemimpin, yaitu cerdas, amanah dan jujur.
Jika pemimpin tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin, maka politik dinasti tidak dapat diterima dan sebaiknya estafet kepemimpinan diberikan kepada orang lain yang mampu menerimanya. Karena sejatinya kepemimpinan itu adalah amanah yang jika dilanggar akan mengakibatkan orang tersebut berdosa. Dalam Alquran pemimpin yang tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin hendaknya tidak perlu ditaati, melainkan dikritik atau diberikan masukan.
Isu politik dinasti bukanlah sesuatu yang baru. Nabi pernah menekankan untuk memilih pemimpin dari kalangan Quraisy, yaitu suku yang mulia dan terhormat. Penekanan pemilihan pemimpin pada suku Quraisy karena pada waktu itu yang memenuhi syarat memimpin suatu negara adalah orang Quraisy sehingga politik dinasti Nabi dapat diterima dan dibenarkan.
Ke depan penekanan pemilihan pemimpin pada kalangan Quraisy hendaknya dipahami ulang sehingga yang berhak menjadi pemimpin bukan saja dari kalangan Quraisy, tetapi juga dari kalangan-kalangan yang lain yang memiliki kemampuan seperti yang disarankan oleh Nabi. Bisa dari kalangan orang biasa atau yang tidak memiliki jejak kepemimpinan sebelumnya.
Maka dari itu, politik dinasti Jokowi hendaknya dikaji ulang; apakah politik ini berlandaskan motivasi yang baik atau sebaliknya. Sebagai penulis saya berharap politik dinasti yang diusung oleh Jokowi didasarkan pada niat yang baik untuk mengantarkan negara kepada tujuan yang semestinya.[] Shallallahu ala Muhammad.
