Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Politik identitas di Indonesia mulai menyeruak kembali ke ruang publik. Beberapa orang mengatakan, hal itu merupakan efek hawa hangat menuju Pemilu 2024 mendatang. Jika demikian adanya, maka pestademokrasi tak layak hanya disebut memantik kemeriahan belaka, tetapi juga kekacauan. Apakah yang demikian harus disambut atau justru dilerai dan dicegah? Apakah pesta demokrasi, pada 2024 nanti, masih baik untuk NKRI?
Pertanyaan semacam itu tidak dalam rangka mempersepsikan bahwa Pemilu adalah sesuatu yang rentan. Semua tergantung situasi sosial-politiknya; apakah jujur dan adil masih menjadi prinsip bersama atau tidak. Yang demikian perlu direfleksikan mengingat situasi panas hari ini, bahkan sejak Pemilu 2019 silam. Sebab jika pesta demokrasi selalu hidup untuk masa lalu dan masa yang akan datang, kapan kemajuan hari ini bisa didapat?
Kekhawatiran kembali munculnya politik identitas dalam Pemilu 2024 sendiri mencuat, bahkan sudah mulai terlihat, di dunia maya dengan penyebutan Partai NasDem sebagai Nasdrun, merujuk pada istilah kadrun yang sempat mencuat pada Pemilu 2019. Jokowi sendiri sudah mengingatkan agar Pemilu 2024 tak diwarnai politik identitas, yang ia ungkapkan saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR 2022 di Gedung MPR, 16 Agustus 2022 lalu.
Fahri Hamzah, politisi, menyayangkan manuver sejumlah partai politik yang tergesa-gesa dalam mendeklarasikan calon presiden (Capres) untuk Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia tersebut merasa heran dengan hal tersebut karena kontestasi politik itu sendiri masih tergolong jauh, lebih dari satu tahun lagi. Ia menyoroti sejumlah pengusungan yang dilakukan, seperti kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Hal tersebut ia anggap akan membuat politik identitas dan polarisasi masyarakat kembali terjadi. Menurutnya, parpol seharusnya tidak terburu-buru bicara calon presiden karena ada hal penting lain yang seharusnya dibicarakan seperti soal keamanan negara. “Saat ini akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan, mengakibatkan terjadi pembelahan di awal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi,” kata Fahri Hamzah, Selasa (11/10), dilansir Republika.
Lalu bagaimana cara mewaspadai politik identitas menuju Pemilu 2024 tersebut? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi politik identitas. Pertama, mensterilisasi para pendengung (buzzers) yang analisis spekulatifnya membuat masyarakat terpolarisasi. Tidak perlu disebutkan namanya, sejumlah orang membuat praduga tentang politik ke depan yang semakin meruncingkan perseteruan, seolah memberi kesan bahwa NKRI ini ada dua kubu yang tidak bisa bersatu.
Kedua, kebijaksanaan para elite politik. Manuver partai dalam penentuan koalisi dan oposisi sering kali susah ditebak, dan yang pasti, berdasarkan kepentingan masing-masing. Untuk itu, penting bagi para elitenya memiliki kepekaan tentang situasi bangsa dan bagaimana mereka harus menyikapinya. Kepentingan pribadi harus berada di bawah kepentingan nasional dan tidak sebaliknya. Ambisi politik harus diredam, jika persatuan dan kesatuan NKRI menjadi taruhannya.
Ketiga, masyarakat yang cerdas. Tidak perlu mereka-reka sesuatu yang belum pasti, tidak termakan hoaks, dan tidak menjustifikasi polarisasi bahwa Pemilu 2024 adalah perang agama melawan negara. Masyarakat harus cerdas bahwa pesta demokrasi tidak boleh menjadi ajang pertengkaran antarsesama. Apa pun agamanya, identitas kita adalah Indonesia. Apa pun partainya, cita-cita kita adalah kemajuan Indonesia. Masyarakat harus berpegangan dengan prinsip ini sekokoh-kokohnya.
Hanya dengan itu, politik identitas akan tertanggulangi. Umat Islam tidak perlu bersiasat yang mencederai persatuan, dan juga tidak menjadi buzzer dan elite partai yang mementingan diri sendiri. NKRI adalah amanat Tuhan untuk kita, juga amanat para ulama dan tokoh pendiri bangsa untuk generasi hari ini. Politik yang sehat akan membawa kemajuan bagi NKRI, tetapi politik identitas akan membawa kehancuran nasional untuk selama-lamanya. Waspadalah!
