Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Dalam satu tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) gencar melakukan sosialisasi tentang bahayanya paham radikalisme dan terorisme. Misalnya BNPT menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) untuk bersinergi dalam Program Desa Siapsiaga.
Kegiatan tersebut harapannya bisa memberdayakan seluruh komponen masyarakat dan aparat yang berada di dalamnya. Acara ini menurut BNPT, akan mampu melakukan deteksi dan pencegahan dini perihal penyebaran paham radikal terorisme.
Apakah pelibatan komponen masyarakat juga menjadi bagian yang urgen dari pencegahan paham radikalisme dan terorisme? Tentu saja iya. Sebab masyarakat adalah yang benar-benar tahu dan lebih mengenal situasi dan kondisi di wilayah tersebut.
Untuk lebih bisa memberikan peranan yang sangat signifikan, maka pelibatan komponen masyarakat yang terlatih juga harus diperbanyak. Supaya tahapan dari pencegahan bisa berlangsung dengan cepat dan tuntas.
Misal kaitannya dengan informasi. Hanya masyarakat yang tahu kondisi di lapangan yang bisa mendapatkan informasi aktual. Dan informasi tersebut nantinya sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah informasi yang benar didapatkan, barulah pihak-pihak aparat seperti Densus 88 yang melakukan eksekusi. Atau aparat lainnya yang menindak.
Namun lebih dari itu, analisis terkait pencegahan paham radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh negara selama ini, sering berhenti di acara-acara seminar dan potong pita saja. Pelibatan masyarakat sekadar formalitas antarlembaga dan acara seminar. Bukan sesuatu yang mendesak dan keinginan untuk menghasilkan pencegahan yang benar-benar berjalan sebagaimana seharusnya.
Maka itu, masih banyak terjadi perekrutan di masyarakat. Paham radikalisme masih bisa bertebaran di tempat-tempat pengajian dan sosial. Masih banyak orang yang rela memberikan bantuan berupa uang, pakaian, tanah untuk melakukan jihad. Masih banyak anak-anak dan masyarakat yang melakukan kajian demi menajamkan paham radikal. Kemudian ditularkan.
Analisis lain yang terjadi adalah, BNPT kurang melibatkan pihak rentan seperti perempuan dalam pencegahan terorisme. Padahal pola perekrutan jaringan teror rentan seperti anak-anak, remaja, bahkan suami sering diawali dengan merekrut kaum perempuan yang berperan sebagai ibu mereka dan pembisik terdekat mereka.
Teroris sangat paham bahwa perempuan Indonesia mudah terlibat radikalisme dan terorisme. Kelompok radikal mengerti bahwa perempuan mudah tertarik dengan isu agama. Karena itu, para perempuan Indonesia juga harus diberikan edukasi dan pemahaman keagamaan yang baik dan moderat.
Selain itu, masih banyak pihak rentan yang mudah terjebak dalam doktrin yang mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya ataupun menolak. Asalkan masuk di akal dan di rasa, mereka bisa mengikuti secara suka rela.
Dalam tataran ini, pihak rentan seperti perempuan, anak-anak dan pemuda harus taat secara absolut tanpa boleh bertanya dan memberikan ruang argumentatif dan logis membuat mereka lebih mudah dipengaruhi.
Oleh sebab itu, editorial Harakatuna kali ini menekankan pentingnya acara yang benar-benar bertujuan bisa mencegah paham radikalisme dan terorisme dalam tingkat yang paling bawah dan rentan.
Dua kelompok ini penting diberikan edukasi dan pemahaman keagamaan yang baik dan moderat, tentang bagaimana melakukan preventif terhadap gejala keagamaan radikal di masyarakat, dan bisa mencegah hal-hal yang bisa mencelakai umat Islam di Indonesia.
