Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Pemilu sudah diselenggarakan pada 14 Februari lalu. Hasil quick count sudah diumumkan. Dari banyaknya lembaga survei yang turut serta berpartisipasi dalam penghitungan cepat, bisa dipastikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran, unggul dalam Pilpres untuk satu putaran. Namun, penghitungan real KPU masih berlangsung. Segala kemungkinan pasti ada, termasuk kemungkinan untuk hasil yang agak berbeda dengan penghitungan cepat, atau dua putaran Pemilu.
Di saat proses penghitungan real KPU yang masih berlangsung, sekelompok masyarakat menggelar demonstrasi di depan Kantor Bawaslu RI di Jakarta Pusat, Senin (19/2). Massa menuntut Bawaslu untuk bersikap soal pemilu yang dinilai curang. Adanya demonstrasi ini sebenarnya menjadi sebuah bukti bahwa, kondisi pasca Pemilu masih sangat rentan terjadi perselisihan, bahkan rawan terjadi aksi yang menimbulkan perpecahan satu sama lain.
Melihat fakta ini, bagaimana sebenarnya sikap masyarakat menghadapai pasca Pemilu yang sudah berlangsung beberapa hari lalu. Bukankah sudah saatnya kita kembali bersatu menjadi bangsa Indonesia seperti semula? Atau haruskah kita masih harus mempertentangkan perbedaan pilihan yang sudah kita tetapkan pada 14 Februari lalu?
Kawal Pemilu Sampai Tuntas
Pemilu sudah usai, namun tidak menutup kemungkinan penghitungan suara yang salah, sistem yang eror ataupun masalah teknis lainnya muncul. Ini yang perlu dikawal oleh masyarakat sipil untuk mengurangi atau menghindari kecurangan dalam Pemilu karena menciderai demokrasi di Indonesia. Mengawal kecurangan Pemilu, dengan bukti yang kuat dan data yang akurat, dapat dilaporkan kepada KPU atau Bawaslu.
Masyarakat hanya perlu melampirkan bukti kecurangan melalui beberapa website yang sudah bisa menjadi rujukan, seperti: Jaga Pemilu, Kecurangan Pemilu, Jaga Suaramu, Warga Jaga Suara, SiGap Lapor Bawaslu. Untuk menjaga kondusivitas masyarakat agar tidak saling serang atau bahkan menyalahkan satu sama lain, sudah semestinya tindakan untuk mengawal kecurangan Pemilu dengan cara melaporkan kepada website rujukan di atas dilakukan.
Tidak hanya itu, hari ini, media sosial bisa menjadi ruang pelaporan yang sangat kuat apabila kita benar-benar memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan terkait kecurangan yang terjadi di lapangan. Opini publik sudah bisa dibentuk ataupun berubah melalui media sosial yang menjadi basis kehidupan masyarakat saat ini. Dengan begitu, upaya melaporkan terkait kecurangan yang terjadi pada Pemilu, bisa dikawal dengan baik.
Demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat justru rentan menjadi sumber perpecahan. Polarisasi masyarakat akan semakin melebar pasca Pemilu karena tidak terima dengan hasil pilihan rakyat yang sudah dilaksanakan dengan segala upaya dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Di sisi lain, perbedaan pilihan akan menciptakan ketegangan satu dengan yang lain. Maka dari itu, penting bagi kita melihat potensi perpecahan ini agar tidak terjadi.
Jangan Terprovokasi dengan Opini di Media Sosial
Kita selalu berharap bahwa penyelenggaraan Pemilu yang sedang kita ikuti adalah bersih dan bebas dari kecurangan. Tentu, ini harus didukung oleh lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) yang bisa dipertanggungjawabkan integritas dan kredibilitas pekerjaannya.
Sebagai kelompok masyarakat, pasca Pemilu adalah kondisi di mana waktu yang masih rentan terhadap hasil yang sudah ditetapkan atau yang sedang berlangsung. Rasa kecewa karena ternyata bukan pilihan kita yang unggul atau yang terpilih menjadi Presiden, akan ada. Namun, bagaimanapun, kita akan tetap menjadi rakyat dari Presiden yang kita pilih/bukan kita pilih.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita tidak lagi memperdebatkan kemenangan dan kekalahan yang dialami oleh tokoh pilihan kita. Jika terjadi kecurangan, maka laporkan. Selebihnya kita perlu terus merajut kembali persatuan dan kesatuan yang hampir terpisah pada saat Pemilu karena perbedaan pilihan. Wallahu A’lam.
