Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Pemilu yang digelar pada Februari lalu, masih menyisakan kegamangan publik dengan adanya sidang sengketa hasil Pemilu 2024. Tim hukum Ganjar Pranowo dan Anies-Muhaimin adalah dua kelompok yang menggugat proses berjalannya Pemilu lantaran dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dugaan kecurangan tersebut mulai dari dugaan penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi KPU, surat suara yang sudah tercoblos pada salah satu pasangan, pengerahan aparat desa, hingga pengerahan lansia untuk memilih calon tertentu oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Adanya sidang tersebut, semakin memperkeruh dukungan masyarakat yang sampai hari ini, masih terjadi perdebatan di media sosial terkait masalah tersebut. Melihat kondisi ini sebenarnya, kita sedari awal mengerti dan memahami bahwa, demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja lantaran beberapa kegaduhan yang terjadi dalam proses Pemilu seperti keputusan MK terkait batasan umur, di mana dalam kebijakan tersebut, memuluskan tokoh Gibran (anak Presiden Jokowi), maju sebagai wakil presiden (Wapres) dari Prabowo Subianto.
Dari awal proses tersebut, publik sudah bisa menilai kondisi demokrasi di Indonesia yang cukup buruk. Kekuatan modal kapital dan modal sosial yang tinggi, nyatanya membawa pasangan Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi Pemilu 2024. Namun, kemenangan tersebut, layakkah diberikan apabila dugaan kecurangan Pemilu semakin hari menemukan banyak sekali kejelasan dari banyaknya bukti yang sudah dipaparkan dalam sidang MK? Terlepas dari berbagai spekulasi dan banyak komentar terkait terjadinya sidang tersebut, bagaimana selayaknya sikap kita sebagai bangsa Indonesia?
Jadikan Edukasi Politik dan Demokrasi Indonesia
Kisruh dengan sidang Mahkamah Konstitusi (MK), nyatanya hal ini dimanfaatkan oleh aktivis khilafah dengan menyebutnya fakta buruknya demokrasi dan menjadi alasan mengapa khilafah perlu ditegakkan. Narasi semacam ini sebenarnya sudah lama dimanfaatkan oleh para aktivis khilafah untuk mencuri suara rakyat. Meski begitu, propaganda dan penyebaran kebencian terhadap pemerintah adalah strategi utama yang sejak dulu dilakukan oleh para aktivis khilafah dalam memproklamirkan sistem pemerintahan Islam.
Padahal, melihat kondisi ini, kita tidak perlu jauh-jauh untuk memikirkan menegakkan khilafah. Sebab ada banyak edukasi yang bisa dipelajari dari adanya sidang MK. Menurut hemat penulis, sebagai bangsa Indonesia, khususnya kalangan anak muda, penting sekali untuk menyimak dan membaca bagaimana proses sidang MK sistem Pemilu dilaksanakan. Proses tersebut menjadikan kita sebagai generasi yang bisa belajar dari jalannya demokrasi di Indonesia sehinga kita benar-benar menjadi saksi dari berjalannya demokrasi di Indonesia.
Artinya, daripada meributkan kekalahan/kemenangan, seperti yang sedang ramai dibicarakan di media sosial, esensi dari sidang MK adalah membuat kita terus mengawal agar masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Pengawalan ini adalah upaya kita agar Indonesia lebih berperadaban. Sebab pada sidang MK, kita bisa belajar banyak sekali landasan hukum yang berasal dari moral, etika dan substantif. Maka dari itu, mengkritik demokrasi Indonesia adalah kewajiban yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kritik adalah tindakan utama agar bangsa Indonesia terus belajar untuk memperbaiki kondisi demokrasi dan menjalankan pemerintahan lebih berkualitas dan berkeadilan.
Menyebut bahwa penegakan sistem khilafah lebih baik karena kondisi demokrasi di Indonesia sedang kacau, tidak perlu kita yakini sebagai kebenaran. Narasi tersebut hanyalah sebuah janji yang terus diumbar oleh aktivis khilafah agar masyarakat Indonesia berpaling dari sistem pemerintahan yang resmi. Kita harus hati-hati! Wallahu A’lam.
