Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Baru-baru ini PBB merilis laporan mengenai perkembangan konflik Tigray, Ethiopia yang mengancam krisis baru di salah satu negara terpadat di Afrika ini. Data terakhir menyebutkan bahwa sekitar 33.000 anak mengalami kurang gizi dan terancam busung lapar. Bila tidak ada penanganan lebih lanjut, diperkirakan akan terjadi lonjakan kematian anak, dan krisis multidimensi lain yang dapat memperparah kondisi Tigray yang baru saja bangkit dari keterpurukan panjang.
Apa yang terjadi di Tigray sejatinya semakin menguatkan fakta bahwa efek domino konflik tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan kurang stabilnya pemerintahan, namun dalam skala yang lebih luas, hal tersebut mengakibatkan kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan hamil harus menghadapi kondisi yang penuh risiko, meski tidak turut ikut dalam konflik yang terjadi.
Bayangkan saja, kini level malnutrisi di antara ibu-ibu hamil dan menyusui sudah mencapai di atas 40%, tentu hal tersebut bila dibiarkan akan mengancam kelangsungan generasi penerus.
Yang lebih parah, ternyata di saat yang sama konflik sipil telah mengakibatkan banyak pelayanan publik, terutama pelayanan kesehatan menjadi lumpuh. Ambulans, maupun tim kesehatan dilaporkan beberapa kali diserang oleh oknum yang bertikai dan mengakibatkan banyak pelayanan kesehatan terhenti atau terlambat ditangani.
Dalam kurun waktu selanjutnya, sejumlah tenaga kesehatan akhirnya memutuskan untuk berhenti dan memilih mengungsi untuk menyelamatkan diri. Tak heran, konflik yang dipicu oleh ketidakpuasan oposisi terhadap situasi politik elite Ethiopia ini kian hari kian memperburuk kondisi rakyat lokal. Bahkan dengan dalih mengancam pihak penguasa, pihak yang tidak bertanggungjawab juga menghancurkan infrastruktur air yang selama ini menjadi tumpuan warga sekitar.
Hal tersebut tentu tak ubahnya membuat rakyat Tigray yang ibaratnya sudah jatuh, harus kembali menelan pil pahit karena tertimpa tangga, alias menanggung beban derita ganda yang tak berkesudahan.
Mirisnya, dalam minggu-minggu terakhir, tindakan pemerintah belum juga mampu mengatasi sumber konflik. Sebagai akibatnya, ribuan pengungsi melarikan diri ke negara tetangga di Sudan. Tak hanya itu, dalam dinamika konflik yang tak berkesudahan, puluhan perempuan Tigray yang tak berdosa pun terkenas imbasnya. Di tengah kekacauan konflik bersenjata, Kementerian Urusan Perempuan di Ethiopia mendapatkan banyak laporan tindakan kekerasan yang dialami oleh banyak kaum hawa di sana.
Sejauh ini, telah tercatat 108 kasus yang mengakibatkan para perempuan di sana mengalami trauma serta kesedihan yang berlarut-larut. Beberapa korban menyebut pelaku kekerasan pada mereka adalah pasukan federal atau tentara sekutu. Namun, dalam investigasi lebih lanjut, pelaku bisa jadi lebih beragam, dan kasus yang tak terlaporkan bisa mencapai lebih dari yang tercatat pada Komisi HAM.
Potret buram pengalaman korban perkosaan di Tigray semakin menambah deretan derita kelompok perempuan dan anak di Ethiopia. Dalam satu tahun terakhir saja, terutama ketika corona menyerang Ethiopia, banyak anak perempuan dipaksa menikah dini. Tanpa meminta persetujuan sang anak, pernikahan para gadis di bawah umur ini dilangsungkan agar keluarga mempelai dapat menerima donasi atau jenis harta lain agar dapat keluar dari himpitan ekonomi.
Berdasarkan data UNICEF, Ethiopia adalah negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia. UNICEF mencatat sudah ada 15 juta pengantin anak di negara Afrika bagian timur itu. Dampak negatifnya, banyak anak kemudian dipaksa putus sekolah dan terperangkap lingkaran kemiskinan yang tak berkesudahan. Meski kini pemerintah Ethiopia telah berkomitmen dan terus berupaya untuk mengakhiri praktik ilegal itu sampai 2025, namun usaha tersebut terkendala oleh banyaknya pernikahan bawah tangan yang tak terlaporkan.
Kondisi buruk perempuan dan anak di Ethiopia memang bukan gambaran umum potret sebagian besar perempuan dan anak di dunia, namun ketika hal-hal seperti ini terus terjadi dan hanya dilihat sebagai berita semata, sejatinya itu membuktikan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya berpihak pada mereka.
Padahal, mengutip apa yang disampaikan oleh Joyce Banda, mantan presiden perempuan Malawi, “kunci sukses kehidupan tiap bangsa di dunia terletak dari bagaimana perempuan dan anak-anak diperlakukan.”
