Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Lampung – Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polresta Bandar Lampung melakukan edukasi dan penyuluhan di Aula Kantor Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Kamis (21/12/2023) malam.
Dihadapan elemen masyarakat Kelurahan Garuntang, Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung AKP Kurmen Rubiyanto menjelaskan bahwa paham radikalisme dan ekstremisme merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak masyarakat di seluruh dunia termasuk salah satunya Indonesia.
“Terlepas dari latar belakang politik, budaya, atau agama, paham radikal dapat mengancam kedamaian dan stabilitas sosial” ungkap AKP Kurmen.
Kurmen juga mendorong adanya kesadaran di kalangan masyarakat tentang risiko dan dampak paham radikalisme serta ekstremisme. Hal Ini bisa dilakukan melalui program pendidikan formal dan informal, serta melalui kampanye publik dan kegiatan komunitas.
Tampak hadir dalam kegiatan ini, Lurah Garuntang, Pokdar Kamtibmas Kelurahan Garuntang, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang tergabung dalam FKPM, Ketua PPS Kelurahan Garuntang, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas serta masyarakat sekitar.
“Di tahun Politik ini, hati hati dalam menerima informasi yang beredar, cek dahulu kebenarannya, saat ini penyebaran ideologi radikalisme banyak dilakukan melalui media sosial” imbuh AKP Kurmen.
Diakhir sambutannya, AKP kurmen menjelaskan bahwa pencegahan paham radikalisme dan ekstremisme memerlukan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi yang kuat dan strategi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi akar masalah dan mencegah penyebaran paham radikal di masyarakat.
Kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Sat Binmas Polresta Bandar Lampung merupakan wujud komitmen Polresta Bandar Lampung dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung.
Pemilihan umum yang damai adalah fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk menciptakan pemilu yang damai, beberapa langkah dan prinsip dapat diikuti. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin bermanfaat:
Pendidikan Politik: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses demokrasi, pemilihan umum, dan pentingnya berpartisipasi dalam proses politik.
Promosi Toleransi dan Keterbukaan: Mendorong diskusi terbuka dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda untuk meminimalkan polarisasi dan konflik.
Kampanye yang Beradab: Mendorong para kandidat dan partai politik untuk melakukan kampanye yang santun dan beradab, serta menghindari retorika yang memicu kebencian atau permusuhan.
Ketidakberpihakan Penyelenggaraan Pemilu: Meningkatkan independensi lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu seperti komisi pemilihan dan badan pengawas pemilu.
Transparansi: Memastikan transparansi dalam seluruh proses pemilu, mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, proses pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara.
Penguatan Hukum: Menguatkan hukum yang mengatur pemilihan umum, termasuk sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum terkait pemilu.
Partisipasi Aktif Masyarakat Sipil: Mendorong peran aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan memantau proses pemilu untuk memastikan integritasnya.
Pendidikan Hak Pilih: Memberikan pendidikan kepada pemilih tentang pentingnya hak pilih mereka serta cara menggunakan hak tersebut secara bertanggung jawab.
Pendekatan Media yang Bertanggung Jawab: Mendorong media untuk memberikan liputan yang seimbang dan akurat, serta menghindari menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik.
Dialog Antar Pihak: Mendorong dialog antara pemerintah, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mencapai kesepakatan terkait aturan main yang adil dan transparan.
Menerapkan langkah-langkah ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga terkait, partai politik, masyarakat sipil, dan media. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pemilu yang damai akan memberikan dasar yang kokoh untuk pembangunan demokrasi yang berkelanjutan
Mencegah paham radikalisme dan ekstremisme merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak masyarakat di seluruh dunia. Terlepas dari latar belakang politik, budaya, atau agama, paham radikal dapat mengancam kedamaian dan stabilitas sosial. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah paham radikal adalah sebagai berikut:
Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang risiko dan dampak paham radikalisme serta ekstremisme. Ini bisa dilakukan melalui program pendidikan formal dan informal, serta melalui kampanye publik dan kegiatan komunitas.
Pembangunan Komunitas: Membangun komunitas yang inklusif, toleran, dan terbuka. Ini mencakup mempromosikan dialog antarbudaya, membangun rasa saling pengertian dan rasa hormat antara kelompok yang berbeda, dan mengurangi ketegangan antarkelompok.
Partisipasi Politik dan Sosial: Mendorong partisipasi politik dan sosial yang konstruktif bagi semua anggota masyarakat. Ini dapat mencakup memberikan kesempatan yang adil bagi semua kelompok dalam proses politik dan pemerintahan serta memastikan bahwa kepentingan semua kelompok didengar dan diakomodasi.
Kerjasama Internasional: Kerjasama antarnegara dalam memerangi paham radikalisme dan ekstremisme melalui pertukaran informasi, pengembangan strategi bersama, dan dukungan antarlembaga.
Penegakan Hukum yang Tegas: Menerapkan hukum yang tegas terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan radikalisme dan ekstremisme. Hal ini termasuk identifikasi, penindakan, dan pengadilan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aksi terorisme atau kegiatan yang mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan keterampilan, kesempatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang rentan terhadap paham radikal. Pemberdayaan ekonomi dapat mengurangi ketidakpuasan sosial yang sering kali menjadi sumber kecenderungan terhadap radikalisme.
Pencegahan paham radikalisme dan ekstremisme memerlukan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi yang kuat dan strategi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi akar masalah dan mencegah penyebaran paham radikal di masyarakat.
