Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Cirebon-Bupati Cirebon Drs.H. Imron menyebutkan, pemerintah daerah bakal memberdayakan mantan narapidana terorisme (napiter). Hal tersebut dilakukan agar orang itu bisa kembali diterima masyarakat lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Imron mengatakan, saat ini pihak kepolisian membantu mantan napiter untuk berusaha budidaya ikan air tawar. Lokasi budidaya tersebut berada di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.
“Program itu sangat bagus, supaya mantan napi terorisme itu bisa kembali diterima masyarakat,” ujar Bupati Cirebon saat melakukan pertemuan dengan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Umum di Pendopo Bupati, Kota Cirebon, Jumat (5/11/2021).
Meskipun begitu, kata Imron, pola pemberdayaan untuk mantan napi teroris tersebut belum maksimal dan perlu ada program berkelanjutan. Contoh, kalau budidaya ikan itu panennya setiap dua bulan sekali.
“Nah, di waktu menunggu panen itu mereka tidak aktivitas,” kata Imron.
Menurut Imron, upaya penanganan terorisme dan radikalisme tidak bisa dilakukan hanya dengan cara penindakan saja. Upaya pascapenahanan perlu dilakukan, sehingga tidak melakukan kembali kejahatan tersebut.
Imron mengatakan, kondisi toleransi antar umat beragama di Kabupaten Cirebon tidak perlu diragukan. Konflik masyarakat antar agama tidak pernah terjadi, karena mengedepankan kerukunan.
“Saya yakin, mereka (mantan napiter) sudah sadar dan sudah memiliki kecintaan terhadap NKRI. Perlu ada perhatian khusus dari pemerintah, supaya lebih maksimal,” katanya.
Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Umum, Ikhsan mengatakan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang tidak mudah untuk disusupi paham radikalisme. Menurutnya, daerah tersebut merupakan basis pesantren dan kecintaan terhadap NKRI sangat tinggi,
“Kami lihat, di sini jarang terjadi konflik agama. Ini artinya, kerukunan agamanya cukup baik,” ungkapnya.
Pertemuan dengan stafsus wapres, dilakukan dengan beberapa orang. Intinya ingin diskusi tentang masalah radikalisme.
Bahwa terorisme, lanjut Ikhsan, selalu ada. Dan negara harus hadir. Kemudian harus dianggarkan untuk penanganan tersebut. (AC212)
.){kind=link}