Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Bairut – Warga Lebanon beralih ke Hizbullah untuk mendapatkan pinjaman dan uang tunai di tengah krisis keuangan negara itu. Warga Lebanon yang kekurangan uang telah menggunakan lembaga Al-Qard Al-Hasan untuk menghindari kontrol modal yang diberlakukan perbankan.
Kontrol modal mencegah pemegang rekening mengakses tabungan mereka. Al-Qard Al-Hasan merupakan badan keuangan Hizbullah. Lembaga itu terus memberikan pinjaman dan uang tunai kepada klien meskipun terjadi krisis ekonomi. Sementara itu, bank-bank di Lebanon mengalami antrean berjam-jam para nasabah yang marah karena tak bisa menarik tabungan dolar mereka.
Sebagian besar bank juga telah berhenti memberikan pinjaman uang, tetapi Al-Qard Al-Hasan yang berarti “pinjaman baik hati” itu terus memberikan pinjaman tanpa bunga hingga USD5.000.
Para klien harus menggunakan emas atau penjamin untuk mendapatkan pinjaman, yang harus dibayar kembali dengan angsuran bulanan hingga 30 bulan, setelah itu agunan dikembalikan.
“Pinjaman tersebut memungkinkan warga Lebanon membayar biaya sekolah, menikah, membeli mobil bekas, atau membuka usaha kecil,” ungkap laporan AP.
Dalam 12 bulan terakhir, Al-Qard Al-Hasan yang dijatuhi sanksi AS sejak 2007, mengalami peningkatan jumlah nasabah yang banyak. Dalam pidatonya baru-baru ini, Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan sekitar 300.000 orang dari berbagai sekte Lebanon saat ini menggunakan pinjaman dari lembaga itu.
Seorang juru bicara lembaga itu mengatakan peningkatan jumlah klien disebabkan orang-orang yang kehilangan kepercayaan pada sektor perbankan dan karena itu terpaksa mencari alternatif yang dapat diandalkan.
Klien lembaga itu masih dapat membuka rekening tabungan pada lembaga yang secara resmi terdaftar sebagai badan amal nirlaba itu meskipun terjadi krisis ekonomi. “Hizbullah terus membayar para pejuang dan karyawannya dalam dolar AS,” papar laporan itu.
Namun, semua orang di Lebanon menerima gaji mereka dalam mata uang lokal, pound, yang telah kehilangan lebih dari 80% nilainya sejak Oktober 2019.
Krisis keuangan Lebanon kali ini terburuk sejak berakhirnya perang saudara pada 1990. Krisis telah mendorong hampir 50% penduduk berada di bawah garis kemiskinan dan ribuan orang menjadi pengangguran.
Namun, solusi untuk masalah negara yang dilanda krisis tampaknya masih jauh, terutama karena Lebanon belum memiliki pemerintahan resmi.
Pemerintahan sementara Perdana Menteri Hassan Diab mengundurkan diri pada Agustus setelah ledakan di Beirut yang menewaskan hampir 200 orang.
Berbagai partai politik gagal membuat kesepakatan untuk kabinet berikutnya.
