Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com- Satu persatu, orang-orang yang terlibat dalam organisasi khilafatul muslimin di tangkap oleh pemerintah. Beberapa informasi terbaru, mengungkapkan sistem pendidikan yang diterapkan dalam organisasi khilafatul muslimin. Melalui informasi tersebut, diketahui bahwa sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh KM justru menanamkan doktrin khilafah sejak usia dini.
Dari hasil penyelidikan tersebut, terungkap ada 30 lembaga pendidikan yang dibawah naungan organisasi KM dengan peraturan melarang siswa-siswi melakukan hormat kepada bendera. Selain itu, di sekolah tersebut ada pelarangan untuk memasang foto presiden. Hal itu karena, pemimpin tertinggi dalam organisasi adalah seorang khalifah yang tidak lain merupakan Abdul Qadir Hasan Baraja. Sampai disini, masihkah kita menyangkal bahwa, khilafatul muslimin organisasi yang tidak berbahaya?
Berbahayanya khilafatul muslimin karena menyebarkan paham radikalisme yang berpotensi untuk merusak keutuhan NKRI, sama dengan posisi HTI. Khilafatul muslimin memiliki ambisi yang sama seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang sudah dibubarkan oleh pemerintah beberapa silam. Keduanya memiliki ambisi menegakkan khilafah di Indonesia. Maka tidak heran, ketika organisasi Khilafatul Muslimin ramai diperbincangkan dan mendapat sangsi tegas dari pemerintah, eks HTI melalui tulisan-tulisannya justru menjadi garda terdepan, mendukung KM.
Namun, yang menjadi pertanyaan justru, ketika petinggi khilafatul muslimin dijadikan tersangka dalam penyebaran ideologi yang bertentangan dengan NKRI, mengapa petinggi HTI yang sudah jelas-jelas dilarang, masih bebas untuk bersuara dan eksis untuk mengkampanyekan khilafah?
HTI bergerilya di media sosial
Pada sebuah platform keislaman, Ismail Yusanto menulis sebuah opini dengan judul, “Menggelikan”. Tulisan tersebut tayang pada 17/06/22 di muslimahnews.net. Sebelum kelompok khilafah beralih kepada website tersebut, website sebelumnya yakni muslimahnews.com. Media tersebut menyajikan narasi yang mengkritik tentang pemerintah, keagungan sistem khilafah, serta kritik kapitalisme.
Ismail Yusanto, pada tulisannya itu, ia menyangkan tentang keberadaan khilafah yang ditolak oleh pemerintah Indonesia. Secara jelas, ia menantang, dan menegaskan bahwa, khilafah wajib ditegakkan di Indonesia demi kemashlahatan. Pelbagai asumsi negatif melalui tulisan tersebut muncul dengan menyebut bahwa,
“Argumen yang paling sering dipakai bahwa haram hukumnya memperjuangkan Khilafah di Indonesia, adalah melanggar kesepakatan para ulama pendiri bangsa. Persoalannya, benarkah sistem kenegaraan sekarang ini adalah kesepakatan para ulama? Sebenarnya tidak persis begitu. Lebih tepatnya adalah kesepakatan BPUPKI atau bahkan PPKI yang di dalamnya ada sejumlah ulama. Sejarah membuktikan, justru ikhtiar ulama yang paling minimal berupa rumusan Piagam Jakarta dari ikhtiar puncak berupa Indonesia berdasarkan Islam pun telah dikhianati oleh para tokoh sekuler. Oleh karena itu, ketika ada perjuangan yang menginginkan tegaknya Islam di negeri ini, justru inilah yang harus dianggap sebagai melanjutkan perjuangan para ulama. Bukan yang lain.”
Memahami kalimat yang disampaikan oleh Ismail Yusanto dalam tulisannya, kita memahami secara gamblang bahwa, ia secara tegas menolak Pancasila dan akan senantiasa berupaya untuk melengserkan pemerintah demi menegakkan khilafah yang paling suci, atas dasar Islam.
Di beberapa hal lain, Ismail Yusanto juga secara tegas menyebut dirinya sebagai jubir HTI Internasional. Ini artinya, gerakan untuk menegakkan khilafah bukanlah dilakukan secara diam-diam lagi. Pembubaran HTI justru tidaklah menjadi akhir dari upaya penegakkan khilafah. Sebaliknya, mereka justru semakin liar menunjukkan eksistensinya ke publik.
Mereka secara frontal menyebutkan bahwa, upaya pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah, justru tidaklah berpengaruh terhadap perjuangan untuk menegakkan hukum Allah, sebab yang paling melindungi mereka, justru Allah, perjuangan khilafah adalah ketentuan Allah, katanya. Dengan melihat secara nyata kelompok-kelompok HTI masa dulu yang tetap berjuang hingga sekarang? Bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah?
Setelah melakukan banyak sekali upaya untuk menerapkan kebijakan secara tegas dalam melihat organisasi khilafatul muslimin secara keseluruhan. Pemerintah juga perlu memperhatikan fgur-figur HTI yang hari ini masih keukeuh berjuang untuk menegakkan khilafah di Indonesia.
Perjuangan mereka justru tidak sembunyi-sembunyi, tidak berkilah sepakat dengan Pancasila, bahkan secara tegas menolak Pancasila, NKRI, dan menyebut sistem kapitalis laknat. Tokoh-tokoh HTI, bebas untuk menyuarakan khilafah, di media sosial, melalui dakwah, serta pelbagai kesempatan, mereka justru mengkampanyekan khilafah di ruang yang sangat luas. Lalu, bagaimana sikap pemerintah dan kebijakannya terhadap tokoh-tokoh HTI? Mari kita tunggu! Wallahu a’lam
