Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com- Pemilu tahun 2024 akan segera dilaksanakan. Kurang dari waktu 4 bulan, masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih pemimpin Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Berbagai kampanye dari para politisi, khususnya Capres dan Cawapres sudah berlangsung. Hari ini, kita bisa melihat berbagai visi dan misi para politisi untuk memberikan Indonesia di masa yang akan datang kepada mereka.
Euforia dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik untuk mendukung para politisi, bisa kita maknai sebagai sebuah kekayaan demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, kritik untuk menyoroti kondisi politik di Indonesia merupakan salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Berbagai kebijakan yang kita rasa di luar dari keharusan, seperti putusan MK tentang pembatasan umur Cawapres, carut marut pemilihan presiden yang hari ini semakin panas, adalah bagian dari kenyataan bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, lantaran banyak gejolak dalam tubuh para aktor pemerintah.
Kondisi carut marut ini, juga bisa dilihat dari tantangan Pemilu yang akan datang adalah paham khilafah di Indonesia. Meskipun paham khilafah ini bukan paham atau bahkan gerakan yang baru di Indonesia, namun bisa memastikan untuk Pemilu tahun 2024, gerakan para aktivis khilafah di Indonesia semakin masif. Pada kelompok teroris, misalnya. Beberapa waktu lalu, ketika Densus 88 menangkap para teroris, salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah masuk ke pengajian dan mengajak masyarakat untuk tidak memilih dalam Pemilu (Golput).
Melalui kondisi yang carut marut di atas, para teroris melakukan propaganda kebencian terhadap pemerintah untuk memperoleh suara afirmasi dari masyarakat. Menyelipkan informasi semacam itu, melakui kajian keagamaan, adalah ruang yang sangat ciamik untuk diterima dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selain gerakan yang dilakukan oleh para teroris, gerakan lainnya muncul dari para aktivis khilafah yang biasa kita lihat. Kelompok eks. HTI yang saat ini gerakannya masih membara di berbagai ruang sosial, gencaran informasi propaganda kebencian terhadap demokrasi, komunisme, kapitalisme, untuk mendukung paham khilafah di Indonesia, mendekati Pemilu semakin aktif.
Mereka menyuarakan isu tersebut melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan media daring untuk menyebarkan narasi. Sementara itu, isu Palestina adalah ruang yang sangat strategis dimanfaatkan oleh para aktivis khilafah, untuk mencari dukungan suara agar masyarakat bisa, melihat paham khilafah sebagai solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia.
Tolak Paham Khilafah di Indonesia
Paham khilafah di Indonesia wajib kita tolak karena beberapa alasan, di antaranya; pertama, kondisi Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragam, mulai dari suku, adat hingga agama. Paham khilafah mereduksi satu agama saja dan mengharuskan diterima oleh semua kelompok yang memiliki pemahaman keagamaan berbeda. Kenyataan ini sangat tidak ramah kepada berbagai kelompok aliran yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, melalui fakta sejarah perubahan sila 1 dalam Pancasila yang diubah oleh para founding fathers di masa silam, menjadi sejarah besar bahwa Indonesia tidak bisa menerapkan paham khilafah lantaran berbagai keberagaman yang dimiliki.
Kedua, Indonesia adalah negara demokratis yang mengadopsi sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi. Dalam sistem ini, kekuasaan berada di tangan rakyat dan diatur oleh hukum yang berlaku. Sementara paham khilafah sebaliknya. Paham ini mengabaikan nilai-nilai demokrasi, di mana masyarakat tidak memiliki kebebasan penuh untuk bersuara dan memberikan hak suaranya dalam memilih pemimpin. Artinya, gambaran paham khilafah yang dikoar-koarkan oleh aktivis khilafah sejak zaman baheula tidak memberikan praktik yang jelas ketika diterapkan di Indonesia. Mereka hanya menawarkan kesejahteraan, kemakmuran dengan mengaburkan kenyataan yang ada.
Pemilu tahun 2024 adalah ruang yang sangat strategi bagi para aktivis khilafah untuk berkampanye, dan melakukan propaganda yang masif. Jika saat ini, para politisi sibuk melakukan kampanye agar bisa dipilih oleh rakyat, para aktivis khilafah khilafah justru sibuk untuk menyebarkan kebencian tentang demokrasi agar masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Wallahu A’lam.
