Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Pemilu 2024 sudah usai. Sebentar lagi bakal ada pengumuman oleh KPU bagi pemenang. Seperti diduga, proporsi perolehan suara tidak beranjak dari angka sebelumnya, paslon 02 dipastikan menang telak dibandingkan dua paslon lainnya.
Namun perolehan atas suara paslon 02 banyak yang menolak. Banyak pihak menyebut itu adalah suara hasil dari rekayasa. Kini penolakan masih disuarakan berbagai kalangan. Kecurangan dituding terlalu telanjang, maka muncullah gagasan hak angket, gerakan massa, bahkan meminta MK untuk bersikap jujur dan adil.
Pemilu Brutal
Pemilu 2024 curang ini diduga terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif. Akhirnya banyak orang menganggap bahwa pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Katanya, berbagai kecurangan mewarnai tidak hanya di satu daerah, tetapi juga terjadi di banyak daerah.
Namun, soal pemilu curang ini banyak pihak yang memanfaatkannya. Salah satunya adalah para aktivis khilafah. Mereka mencoba memanas-manasi masyarakat untuk ikut bertarung di dalam medan pertempuran aksi massa.
Di media sosial, mereka selalu memberikan ulasan-ulasan soal pemilu curang yang kemudian dikaitkan dengan sistem khilafah. Bagi mereka, pemilu curang hanyalah puncak dari kerusakan penerapan politik demokrasi di negeri ini.
Bagi mereka, demokrasi hanyalah pepesan kosong dari dimensi ruhiyah. Demokrasi dianggap jalan keputusan yang berlandaskan pada kehendak bebas rakyat, meski kebebasan tersebut pada akhirnya bisa dibeli oleh para mafia kekuasaan.
Menurut mereka, dalam demokrasi, masyarakat hanyalah alat untuk meraih keuntungan materi. Dengan demikian, momentum pemilu pun menjadi ajang perjudian bagi para pemilik modal yang berkolaborasi dengan para pemburu kekuasaan.
Jika demikian, bagi mereka, demokrasi tidak membawa pada kebaikan. Demokrasi hanya menguntungkan segelintir orang (minoritas)—yakni pemilik modal—atas kehendak rakyat secara keseluruhan (mayoritas). Namun, ironisnya, rakyat dipaksa menerima dengan dalih konstitusional.
Kendati itu, aktivis khilafah ini mencoba menusuk sistem demokrasi dan Pancasila. Menurut mereka, demokrasi dan Pancasila hanya menjadi jargon pemanis dan basa-basi belaka. Demokrasi dan Pancasila sungguh utopis, alias cuma ada dalam teori. Karena inilah, mereka mengimbau masyarakat untuk beralih ke sistem syariat Islam: Khilafah.
Khilafah Bukan Sistem Terbaik
Sistem khilafah sejatinya bukan sistem politik terbaik seperti yang selalu digaungkan oleh aktivis khilafah. Dia hanya sistem utopis yang bersembunyi di balik narasi keagamaan, ketuhanan, kedaulatan muslim yang justru antimuslim dan jauh dari keadilan. Bahkan hingga sekarang konsep-konsepnya pun tidak pernah ada.
Khilafah adalah sistem pura-pura yang ingin berdiri di atas akidah dan aturan-aturan Islam yang menempatkan Allah Swt. sebagai pembuat undang-undang. Nyatanya, hingga hari ini, sistem khilafah tidak mampu menjadi solusi tuntas atas problem hidup, sekaligus tidak memberi rasa keadilan dan ketenteraman bagi seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia, tanpa ada pengecualian.
Kalau tidak percaya, lihatlah realitas yang terjadi di Afghanistan. Taliban menjalankan kenegaraannya secara ugal-ugalan yang bahkan mengancam kehidupan manusia. Problem di sana tambah akut dan rasa keadilan bagi perempuan dan minoritas tidak terpenuhi. Akhirnya, ketenteraman tidak terjadi, jauh panggang dari api.
Hari ini, Taliban masih ngemis-ngemis ke Barat untuk diakui negaranya dan diajak memajukan secara ekonomi dan politik. Ternyata dia mengakui bahwa sistem khilafah yang mereka usung tidaklah sempurna sehingga harus ngatrol dari negara Barat. Kita tahu sendiri bahwa negara Amerika memakai sistem demokrasi.
Marilah kita menjaga negara Indonesia dengan damai dan aman. Kita tetap teguhkan Indonesia dengan Pancasila dan kerukunannya.
