Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Para intelektual bilang bahwa kita hari ini berada di era post-truth, pasca-kebenaran. Di media sosial, sesuatu yang batil tetapi dinarasikan terus-menerus, pada akhirnya akan tampak benar. Kita juga berada di zaman matinya kepakaran, seperti diulas Tom Nichols dalam bukunya yang fenomenal, The Death of Expertise. Media sosial menjadi momok bagi matinya otoritas; semua jadi sok ahli. Di Indonesia, itu mengejawantah, terutama, dalam narasi kadrun versus buzzer.
Tetapi mungkin bahasanya terlalu intelek. Kita hari ini sesungguhnya berada di era pasca-cebong/kampret. Setelah Pilpres 2019 selesai, butuh lebih dari setahun agar labelisasi tersebut luntur. Masing-masing kalangan sadar untuk menyudahinya setelah, kira-kira, Prabowo-Sandi menjadi koalisi pemerintah. Tetapi ternyata perseteruan tidak mereda, hanya berganti nama. Sekarang, oposisi dianggap kadrun dan koalisi dianggap buzzer.
Jusuf Kalla baru-baru ini bikin heboh dengan mengatakan bahwa sumber kekacauan di tanah air adalah buzzer. Ferdinand Hutahaean yang tempramental langsung beberapa kali mencuit di Twitter, menegaskan bahwa dirinya memang buzzer yang menjaga NKRI. Di sisi lain, politisi Demokrat menyatakan perang melawan buzzer demi NKRI. Kalau keduanya sama-sama mengklaim sedang membela NKRI, siapa yang patut kita benarkan?
Nadirsyah Hosen mencuit di Twitter miliknya, mengkritisi pendukung Jokowi agar cerdas membedakan kritik konstruktif dengan kritik demi tujuan politik. Dalam beberapa cuitan sebelumnya, ia bersikap presisi dan tidak memihak kadrun maupun buzzer. Artinya, Gus Nadir menyadari bahwa narasi kadrun vs buzzer tidaklah sehat untuk demokrasi kita dan justru menciptakan kekacauan di NKRI. Tidak ada yang harus dibela salah satunya, dan malah harus diluruskan.
Tidak ada yang bisa berspekulasi kapan dualisme rivalitas akan berlangsung. Pada intinya, tugas utama kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang salah harus dianggap salah, dan yang benar tidak bisa disalahkan. Dengan semua percekcokan di media sosial, apakah layak dikatakan bahwa kadrun maupun buzzer sedang berjuang untuk NKRI, dan bahwa salah satu dari mereka wajib kita bela?
Kadrun vs Buzzer
Kadrun merupakan istilah peyoratif-stigmatis yang disematkan kepada para pejuang khilafah, ideologi transnasional. Mereka yang bercita-cita menerapkan sistem monarki—yang digadang-gadang sebagai khilafah—dijuluki kadal gurun. Tetapi belakangan istilah tersebut terseret polarisasi politik, pertama, dengan cara menggeneralisasikan “pemerintah saat ini” sebagai “representasi NKRI” yang mesti dibela mati-matian dan, kedua, memotong rata “oposan pemerintah” sebagai “kadal gurun”.
Di sini perlu diluruskan. Perlu ada diferensiasi antara “melindungi NKRI” dengan “melindungi pemerintah”. NKRI adalah tataran ideal, sementara pemerintah adalah tataran praktisnya. Kita wajib membela yang ideal, tetapi tataran praktis sama sekali tidak kebal kritik. Itulah hakikat demokrasi, yakni ketika aspirasi seluruh masyarakat mendapat ruang yang sama. Aspirasi yang positif atau kritik konstruktif tidak boleh dikerangkeng, agar pemerintah tidak dicap otoriter.
Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengerangkeng aspirasi dan kritik konstruktif? Jawabannya adalah: buzzer. Artinya, buzzer-lah yang membuat imej pemerintah menjadi otoriter, merasa selalu benar dan tidak pernah salah—dan karenanya kritik apa pun selalu ditolak. Karena itu, benar pendapat sejumlah tokoh bahwa pemerintah mesti segera menertibkan buzzer. Itu demi integritas pemerintah itu sendiri. Apakah buzzer, dengan demikian, selalu buruk?
Jelas tidak. Maka perlu dipahami pula bahwa istilah buzzer, seperti istilah kadrun, juga mengalami peyorasi dan stigmatisasi. Para oposan gagal melakukan distingsi antara “buzzer pemerintah” dengan “buzzer negara”. Setiap warga negara wajib menjadi buzzer negara dalam arti melindungi NKRI mati-matian dari para perusaknya, seperti melakukan kontra-narasi, kontra-propaganda, dan kontra-ideologi transnasional. Buzzer negara adalah wujud kecintaan terhadap negara.
Yang buruk itu adalah buzzer pemerintah, terlepas mereka digerakkan atau bergerak sendiri demi sebuah tujuan pragmatis. Dan di sini perlu ditegaskan, buzzer pemerintah tidak hanya menempel di pemerintah pusat, karena pemerintah daerah juga memiliki relawannya sendiri yang akan melakukan apa saja untuk tuannya. Boleh jadi, mereka yang dianggap kadrun juga sebenarnya adalah buzzer sebelah, buzzer oposan. Berarti kekacauan ini adalah perang buzzer vs buzzer, bukan?
Membela yang Mana?
Kita kembali ke tujuan idealnya demi persatuan dan kesatuan NKRI. Istilah kadrun dan istilah buzzer baiknya ditinggalkan—hanya memperumit keadaan. Kita wajib memusuhi para aktivis khilafah dan mengonter narasi mereka, tetapi tidak perlu bertindak rasialis dengan melabelisasi mereka sebagai kadrun. Lebih-lebih jika istilah tersebut sudah terseret polarisasi politik yang justru menjadi momok demokrasi; menjadikan kritik kontsruktif tidak punya ruang karena takut distigmatisasi.
Istilah buzzer juga harus dibuang dari kamus media sosial kita. Pemerintah saat ini tidak otoriter. Mereka hanya dirusak integritasnya melalui perang buzzer vs buzzer. Sementara, NKRI terpecah menjadi dua kubu besar yang berat sebelah: satu membela pemerintahan, sementara lainnya merupakan gabungan antara kalangan yang memang benci NKRI dan sistem pemerintahan dengan mereka yang sakit hati karena kritiknya selalu dikadrunkan. Tentu, ini berita buruk untuk NKRI.
Tidak semua kritik dilakukan oleh kadrun, sebagaimana tidak semua pembelaan atas kritik dilakukan oleh buzzer. Generalisasi akan meletakkan persoalan tidak pada porsinya, sementara persoalan utama tidak pernah terselesaikan. Baik kadrun maupun buzzer, keduanya sama-sama memperburuk keadaan NKRI. Di media sosial, orang yang awam politik justru ikut terseret polarisasi tersebut, sehingga percekcokan media sosial jadi ajang pertujukan ketololan antarpartisan.
Para aktivis moderasi harus turun tangan. Kritik destruktif harus dihindari agar tidak tertuduh sebagai kadrun. Kita juga harus cerdas membaca siasat para aktivis khilafah yang ingin kita berperang antarsesama warga negara. Sebagian tokoh politik yang kadung dicap sebagai buzzer, yang di sini tidak perlu disebutkan namanya, harus realistis dan menghindari ujaran kebencian.
Bagaimana kalau kita merawat persatuan-kesatuan, menjaga NKRI, membela Pancasila, tanpa suguhan narasi kadrun vs buzzer? Adem, bukan? Merawat persatuan tidak akan pernah berhasil dilakukan dengan mempertontonkan kebencian. Justru NKRI akan rentan perpecahan.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
