Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Keberadaan hoaks bukanlah hal baru dalam dunia demokrasi khususnya Pemilu. Hendaknya para penyelenggara Pemilu harus mampu membaca fenomena ini laksana gunung es: kian melebar setiap harinya. Hoaks merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong, maka jihad melawannya adalah keharusan.
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hoaks diartikan sebagai berita yang bohong. Hoaks yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks adalah upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.
Para penyelenggara Pemilu sejak dini harus memiliki strategi yang digunakan oleh penyelenggaraan pemilu dan pihak terkait Pemilu untuk melawan hoaks dan hasutan kebencian sebagai pentuk politisasi SARA pada Pemilu.
Dalam studi yang para ahli bahwa ketika aktor negara dan sipil menggunakan kombinasi metode strategis, mereka dapat melawan kekerasan pemilu dengan lebih efektif. Dengan kata lain, strategi ini adalah sebuah ikhtiar untuk melawan hoaks yang masif khususnya pada momentum Pemilu.
Secara umum terdapat dua pendekatan yang dominan untuk menghadirkan pemilu bebas hoaks. Pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan insitusional dan pendekatan agensi.
Pendekatan institusional dapat dilakukan melalui sejumlah hal. Pertama, pengawasan pada portal berita nasional, pemerintah dan pengguna internet harus dalam kontrol etis penyiaran. Jika perlu maka dibuat regulasi mengatur soal sanksi pemerintah.
Hal ini dilatarbelakangi masifnya hoaks hadir di ruang publik lewat media masa baik yang berupa media sosial ataupun media online. Sosialisasi oleh berbagi macam pihak terkiat peraturan yang menyangkut hoaks seperti pada UU ITE, dan Surat Edaran Polri dan KUHP.
Sejauh ini Kemenkominfo dan kepolisian yang giat dalam melakukan sosialisasi akan ujaran kebencian. Dalam hal ini, Bawaslu selaku penyelanggra Pemilu justru memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah hoaks khususnya yang terkait dengan elite politik itu sendiri.
Kedua, pendekatan agensi. Hal yang dapat dilakukan berupa pendidikan literasi, pendidikan literasi di era post truth harus terus dilakukan dengan sosialisasi dan resosialisasi ke ke generasi muda dan orang tua. Generasi muda dan orang tua menjadi agensi untuk menyurutkan praktek ujaran kebencian.
Selain itu, kampanye anti-hoaks dan gerakan sosial untuk melawan merebaknya hoaks dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga peduli perdamaian. Secara prinsip, terdapat tiga bentuk tindakan kepolisian dalam memerangi hoaks secara preventif.
Tindakan ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dengan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari hoaks di masyarakat, memaksimalkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah rawan konflik terkait hasutan-hasutan atau provokasi.
Atau, merumuskan hasil kerja intelejen menjadi pemetaan lapangan sebagai bagian dari proses peringatan dini (early warning) dan deteksi dini (early detection), mengedepankan fungsi “Binmas” dan “Polmas”.
Terutama untuk penyuluhan atau menyosialisasikan tentang hoaks dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, serta mengedapankan Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas hoaks.
Selain itu, tindakan preventif terdiri dari tindakan untuk memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat. Misalnya dengan mempertemukan pihak yang diduga melakukan hoaks dengan korban ujaran kebencian, serta mencari solusi perdamaian yang adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Adapun strategi lain yang dapat dilakukan oleh para stakeholder dalam melawan hoaks, di antaranya membuka ruang dialog publik. Banyak hasil riset yang telah dilakukan oleh lembaga riset terkait hoaks yang begitu masif. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam melawan hoaks adalah lebih banyak berbicara di ruang publik.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyelenggara dengan mempromosikan aktivitas yang bertujuan untuk memperluas dialog dan debat publik selama Pemilu. Ruang publik ini sebagai wadah edukasi kepada masyarakat untuk merancang strategi.
Program dan pesan yang lebih baik dalam menangani hoaks khususnya pada saat kampanye Pemilu, oleh karenanya penyelenggara perlu untuk mengetahui sampai mana pemahaman berbagai pihak terkait akan ujaran kebencian.
Keterbukaan ruang publik di media masa dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pemantuan, pengumpulan dan pelaporan data akan hoaks yang terjadi dalam Pilkada atau Pemilu.
Data yang diperoleh harus diterapkan pada perencanaan yang proaktif dan strategis untuk memitigasi kekerasan politik serta menjaga keamanan pihak terkait, termasuk di dalamnya bagaimna memfilter grup-grup yang ditengarai rentan untuk melakukan ujaran kebencian.
Selain itu, edukasi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting untuk membantu pemilih memahami apa yang yang termasuk hoaks dan upaya mengenali hal-hal yang termasuk kepada hoaks dan memahami lebih baik bagaimana dalam memilah informasi sehingga dapat melawan stereotip negatif dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan sifat yang dilindungi.
Tidak semua masyarakat Indonesia menggunakan media sosial setiap hari, khususnya masyarakat plural. Maka kampanye informasi publik dan program edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh penyelanggara Pemilu. Setiap individu dapat lebih percaya diri untuk mengidentifikasi dan menantang manifestasi intoleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Ada juga penguatan literasi media. Media literasi terkait dengan pemahaman akan dampak komunikasi, mulai dari iklan, ide-ide, hingga teknologi. Dalam konteks media online, penekanan pada individu ini menjadi lebih strategis, karena pelaku komunikasi utama pada ranah online adalah individu, yakni netizen.
Seperti pada media sosial, kunci wacana ada pada para pemilik akun media sosial. UNESCO sendiri menjadikan pendekatan literasi media sebagai salah satu upaya melawan pesan kebencian. Target pendidikan literasi media di arahkan ke kalangan muda, dengan beberapa pertimbangan.
Misalnya, secara umum, usia muda adalah fase rawan, di mana mereka belum memiliki konsp diri yang kokoh. Jiwa muda diwakili oleh semangat yang menggebu dan kecederungan cepat bereaksi pada stimulus dari luar.
Kalangan muda inilah pengguna media baru terbesar. Mereka ini adalah penduduk asli dunia digital (native digital) yang akan mewarnai hiruk-pikuk dalam dunia online. Kesadaran masyarakat akan penggunaan media sosial dibatasi oleh kode etik dan etika-etika tertentu.
Lemahnya pikiran kritis jusrtu menjatuhkan kepada hoaks termasuk ujaran kebenciaan. Apa lagi? Penegakan hukum. Memerangi dalam bentuk ini yaitu apabila tindakan prevetif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian. Penyelesaian dapat dilakukan melalui penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana akibat hoaks.
Beranjak dari paparan di atas, hendaknya pesta demokrasi Indonesia diharapkan bebas dari hoaks terutama di ruang digital yang disebarkan melalui media sosial dan lainnya. Penyebar dan pencipta hoaks bukan hanya berdosa dalam pandangan agama juga dosanya dalam perspektif hukum negara sebagai bentuk perlawanan kepada hukum negara.
Mari kita bersama-sama mencegah hoaks dan berjihad ke arah tersebut. Hoaks itu tidak sekadar dilarang jelang Pemilu. Ia merupakan perbuatan yang dibenci dan dilarang dalam Islam termasuk aturan dalam negeri ini. Jihad edukasi hoaks, dengan demikian, menjadi urgen.
