Harakatuna.com – Peringatan HUT ke-80 Polri pada 1 Juli 2026 di hadapan Presiden Prabowo Subianto, delapan ribu tujuh ratus lebih mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang tergabung dalam Garda Satya NKRI mengikuti parade kehormatan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kelompok yang dahulu memusuhi negara kini justru menyatakan kesetiaannya kepada NKRI.
Momentum tersebut memunculkan pertanyaan penting. Mengapa JI dapat bertransformasi dan berdamai dengan NKRI, sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak, meskipun telah dibubarkan pemerintah? Jawabannya terletak pada perbedaan karakter organisasi, strategi perjuangan, dan basis ideologi keduanya.
JI tidak dapat dikatakan mudah ditaklukkan. Pemerintah membutuhkan lebih dari dua dekade melalui operasi intelijen, penegakan hukum, deradikalisasi, dan dialog untuk mengubah sikap para pemimpinnya. Proses panjang itulah yang akhirnya melahirkan keputusan pembubaran organisasi secara sukarela.
JI merupakan organisasi bawah tanah dengan struktur komando yang sangat hierarkis. Ketika para pemimpinnya ditangkap dan mengubah arah perjuangan, anggota di bawahnya relatif mengikuti keputusan tersebut. Sebaliknya, HTI berkembang sebagai gerakan politik ideologis terbuka yang bertumpu pada jaringan kader dan komunitas, bukan semata organisasi formal.
Pemerintah juga menggunakan pendekatan hukum yang berbeda terhadap kedua organisasi tersebut. JI ditindak menggunakan Undang-Undang Terorisme karena aksi kekerasannya yang menimbulkan korban. Sementara HTI dibubarkan secara administratif karena aktivitasnya menyebarkan ideologi khilafah, bukan karena tindakan teror.
Aksi-aksi teror JI meninggalkan jejak berupa pelaku, korban, logistik, dan jaringan komunikasi. Semua itu memudahkan aparat melakukan penyelidikan dan penindakan hukum. HTI justru bergerak melalui dakwah, pendidikan, sosial, media sosial, dan pembentukan opini umum sehingga lebih sulit disentuh oleh hukum pidana.
Perbedaan lainnya tampak pada struktur organisasi. JI berbentuk piramida tertutup yang bergantung pada kepatuhan terhadap pimpinan pusat. HTI memiliki jaringan yang lebih cair sehingga pencabutan badan hukum organisasi tidak otomatis memutus hubungan antar kader.
Dalam perkembangannya, JI juga membangun pesantren, lembaga pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Aset-aset tersebut menjadi pertimbangan penting sehingga mereka memilih menghindari konfrontasi berkepanjangan dengan pemerintah. HTI tidak terlalu bergantung pada aset fisik karena kekuatan utamanya berada pada penyebaran gagasan, narasi dan ideologi.
Dari sisi doktrin, JI menunjukkan fleksibilitas melalui perubahan ijtihad politik. Sebagian pemimpinnya menilai Indonesia telah memberikan ruang dakwah yang cukup sehingga konfrontasi bersenjata tidak lagi relevan. Sebaliknya, HTI tetap mempertahankan doktrin penegakan khilafah dan penolakan terhadap demokrasi dan negara bangsa sebagai prinsip ideologis.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa organisasi lebih mudah dibubarkan dibanding ideologi. Struktur organisasi dapat dihancurkan, aset dapat disita, dan pimpinan dapat ditangkap. Namun gagasan, narasi dan ideologi dapat terus hidup dan menyebar melalui jaringan sosial dan media digital.
Karena itu, menghadapi HTI tidak cukup hanya dengan pencabutan badan hukum. Pemerintah juga harus memenangkan pertarungan gagasan, narasi dan ideologi di berbagai sektor kehidupan. Penanganan gerakan politik ideologis memerlukan strategi yang berbeda dengan pemberantasan terorisme.
Keikutsertaan ribuan mantan anggota JI dalam parade HUT Polri menjadi bukti keberhasilan program deradikalisasi sekaligus pengingat bahwa transformasi ideologi memang mungkin terjadi. Namun pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa gerakan politik ideologis jauh lebih sulit ditaklukkan daripada organisasi teror murni.
JI sudah bertobat, sedangkan HTI kumat terus. Tantangan bagi pemerintah berikutnya, bagaimana menghadang kebangkitan kembali ideologi HTI yang tiap hari disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat.
Leave a Comment