Harakatuna.com – Diaspora pelajar Indonesia di Timur Tengah, selama ini, dipahami sebagai ruang akademik yang steril. Mereka menimba ilmu agama dan membangun jejaring intelektual, dan kelak akan menjadi harapan negara. Namun, asumsi itu ternyata tidak akurat. Realitasnya, ruang diaspora adalah medan sosial yang dipenuhi interaksi ideologis, kontestasi pemikiran, dan pengaruh jaringan transnasional yang tidak terlihat di permukaan namun sangat berbahaya.
Berdasarkan data dari Kemenlu RI, puluhan ribu WNI tinggal dan belajar di Timur Tengah, mulai dari Mesir, Arab Saudi, Yaman, hingga Sudan. Kemenag RI setiap tahun memfasilitasi dan merekomendasikan keberangkatan pelajar melalui sejumlah jalur, baik formal maupun nonformal. Angka yang ada menunjukkan satu hal penting: diaspora pelajar Indonesia merupakan arus besar yang terus berlangsung dan relatif minim sorotan di tingkat kebijakan.
Dan ironisnya, banyak pelajar berada dalam fase pencarian identitas yang riskan. Mereka masuk ke kultur baru dan berhadapan langsung dengan spektrum pemikiran Islam global yang heterogen, melebihi pengalaman mereka di Indonesia. Dalam situasi itu, idealisme bertemu dengan keterbatasan literasi geopolitik dan pemahaman sejarah gerakan transnasional. Tidak sedikit yang akhirnya mereka menyerap gagasan secara parsial dan terjerumus ideologi radikal.
Kondisi tersebut diperkuat oleh keberadaan komunitas diaspora yang telah lebih dulu terbentuk. Di berbagai kota studi, ternyata banyak lingkar pertemanan, forum diskusi, hingga kelompok kajian yang secara informal jadi ruang sosialisasi ideologi radikal. Di titik itulah, proses transfer gagasan tidak berlangsung netral. Meski tidak selalu tampak eksplisit, diaspora pelajar Indonesia banyak yang terjerembab dalam pusaran radikalisasi.
Laporan dan pemetaan dari BNPT beberapa tahun terakhir juga mengindikasikan hal serupa. Sebagian pelajar Indonesia di luar negeri terpapar jaringan ideologi transnasional, baik melalui relasi personal, forum kajian, maupun media digital. Meski jumlahnya tidak dominan, pola kemunculannya menunjukkan adanya jalur pengaruh yang bekerja senyap. Ruang diaspora memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekadar aktivitas akademik, yakni kaderisasi kaum radikal.
Karena itu, membaca diaspora pelajar semata sebagai kisah mobilitas pendidikan merupakan simplifikasi yang kurang pas. Di balik dinamika belajar, terdapat proses pertemuan gagasan, pembentukan orientasi, dan kemungkinan terbentuknya jejaring yang melampaui batas negara. Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah fenomena tersebut ada, melainkan sejauh mana ia dipahami dan apakah kita cukup siap untuk membacanya lalu memberantasnya.
Jaringan radikalisme tidak selalu hadir dalam wujud organisasi formal, melainkan relasi sosial yang berlapis: senior-junior, alumni-mahasiswa, hingga komunitas kajian yang terhubung lintas negara. Di banyak kasus yang pernah diungkap aparat, proses tadi berjalan secara halus, dimulai dari perkenalan, pembinaan rutin, hingga internalisasi gagasan secara bertahap. Di titik itulah, diaspora tidak lagi sekadar ruang belajar melainkan juga simpul reproduksi ide kepada ‘generasi bangsa’.
Menariknya, pola radikalisasi tidak selalu dimulai dari luar negeri. Sejumlah temuan penegakan hukum oleh Densus 88 mengatakan, para diaspora yang terpapar radikalisme telah memiliki afiliasi atau simpati sejak masih di Indonesia. Keberangkatan ke Timur Tengah kemudian memperkuat hal tersebut melalui akses pada lingkungan ideologis, maupun melalui koneksi yang sebelumnya sudah dibangun. Artinya, diaspora menjadi fase lanjutan; perintah kaum radikal senior ke juniornya.
Namun demikian, reduksi fenomena diaspora pelajar Indonesia semata sebagai persoalan ideologi juga tidak cukup menjelaskan keseluruhan masalah. Selain dorongan idealisme keagamaan, terdapat faktor ekonomi dan relasi sosial juga sebagai pemicu lainnya. Beberapa laporan mencatat adanya WNI yang terlibat konflik luar negeri bukan saja karena keyakinan, namun juga iming-iming finansial atau pengaruh sirkel pertemanan. Batas antara pilihan ideologis dan oportunitas ekonomi ambigu.
Pada saat yang sama, medsos memungkinkan proses rekrutmen dan konsolidasi berlangsung tanpa batas geografis. BNPT berulang kali mengingatkan, pola radikalisasi saat ini tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik. Ekosistem digital yang mampu memperkuat echo chamber ideologis adalah instrumen radikalisasi yang tak kalah meresahkan. Bagi diaspora pelajar, itu berarti mereka tidak sekadar berinteraksi dengan lingkungan lokal, namun juga dengan jaringan global secara intens.
Pertanyaannya kemudian: di mana posisi negara dalam membaca dan merespons semua masalah tersebut? Sejauh ini, pendekatan negara terfragmentasi. Kemenag fokus pada aspek pendidikan dan rekomendasi keberangkatan, Kemenlu pada perlindungan warga negara di luar negeri, sementara isu ideologis dan keamanan ditangani BNPT dan Densus 88. Minimnya integrasi data dan koordinasi membuat potensi risiko terdeteksi setelah menguat, bukan sejak dini, sehingga tidak preventif.
Risiko radikalisasi hingga kemungkinan menjadi teroris tidak muncul secara tiba-tiba, tergantung jejaring sosial, orientasi ideologi, peluang ekonomi, dan lemahnya intervensi dini para diaspora pelajar Indonesia itu sendiri. Karena itu, tantangan ke depan ialah kemampuan negara membangun sistem deteksi dan pemahaman yang utuh terhadap dinamika diaspora pelajar, sebelum ia berkembang jadi persoalan yang meresahkan di dalam negeri.
Kasus deportasi sejumlah pelajar Indonesia dari salah satu negara di Timur Tengah baru-baru ini menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Mereka dipulangkan setelah terindikasi memiliki keterkaitan dengan jaringan radikal transnasional, yaitu Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin, meski belum tentu seluruhnya berujung pada pelanggaran hukum. Ada pengaruh dan kemungkinan afiliasi yang bekerja di balik aktivitas akademik mereka karena terjerumus kelompok-kelompok radikal.
Kasus tersebut laik dibaca sebagai peringatan dini atas pola radikalisasi yang kompleks. Karena itu, kehadiran negara secara substantif dalam memahami pergerakan ide dan jaringan di kalangan diaspora pelajar merupakan sesuatu yang niscaya. Jika tidak, fenomena semacam itu akan terus berulang, dari ribuan pelajar Indonesia di luar negeri.
Jadi, apakah kita hanya akan bereaksi ketika kasus muncul ke permukaan, atau mulai membangun kewaspadaan sejak awal? Indonesia mengharapkan langkah terbaik kita. []
Leave a Comment