Harakatuna.com – Indonesia kembali dihadapkan pada isu yang paling sensitif dalam kehidupan berbangsa: harga BBM melesat tengah malam. Pada Rabu (10/6), PT. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan. Harga Pertamax, sebagai contoh, yang sebelumnya Rp12.300 melonjak jadi Rp16.250 per liter. Di tengah kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing dan daya beli masyarakat yang rendah, kenaikan tersebut segera memantik gelombang respons publik yang beragam.
Beberapa hari sebelum kenaikan harga diumumkan, medsos juga dipenuhi kabar simpang siur mengenai rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan bermesin di atas 1.400 cc. Video viral dan berbagai spekulasi kebijakan subsidi menyebar cepat di medsos. Meskipun pemerintah kemudian menegaskan bahwa itu hoaks, isu tersebut telanjur menciptakan kegelisahan publik dan memunculkan kekhawatiran mengenai akses masyarakat terhadap BBM yang terjangkau.
Selisih harga yang melebar antara BBM subsidi dan non-subsidi menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk mengubah pola konsumsi energinya. Bagi banyak pengguna kendaraan pribadi, terutama kelompok kelas menengah perkotaan, pilihan untuk tetap menggunakan Pertamax kini harus dihadapkan pada beban pengeluaran yang membengkak.
Respons publik pun bergerak di dua arena sekaligus. Di medsos, kemarahan dan kritik bermunculan secara masif. Sementara di lapangan, sebagian orang memaksa beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran harian. Meningkatnya kepadatan antrean pada jalur pengisian BBM subsidi pun tak terhindarkan. Perubahan kebijakan harga telah berdampak pada angka-angka ekonomi sekaligus memengaruhi perilaku sosial masyarakat secara langsung.
Karena itulah, peristiwa kenaikan BBM kali ini tidak cukup dibaca sebagai persoalan energi semata. Paling tidak, Harakatuna tidak melihatnya sesederhana ‘naiknya harga Pertamax’. Di balik angka Rp16.250 per liter, ada masalah mengenai ketahanan sosial masyarakat Indonesia di tengah tekanan ekonomi hari-hari ini. Perubahan kebijakan pemerintah benar-benar memengaruhi kepercayaan publik dan stabilitas bangsa. Kenaikan BBM pun menjadi ujian ketahanan sosial NKRI.
Pernyataan bahwa kenaikan harga Pertamax belum mampu mengancam stabilitas nasional memang tidak sepenuhnya keliru, namun menyesatkan. Ancaman terhadap ketahanan nasional tidak melulu diawali oleh demo massa, pembakaran ban, atau bentrokan dengan aparat. Ancaman paling rentan lahir dari akumulasi kekecewaan yang mengendap, menyebar, dan meracuni generasi bangsa. Di era medsos, kemarahan publik bisa hidup dan memengaruhi persepsi masyarakat secara konstan.
Karena itu, kenaikan harga Pertamax perlu dibaca sebagai peristiwa sosial yang menyentuh psikologi publik. Kenaikan hampir 32 persen dalam satu waktu akan memunculkan efek kejut. Beban hidup terus bertambah sementara ruang untuk meningkatkan kesejahteraan semakin menyempit. Dalam kondisi seperti itu, tekanan harga kebutuhan pokok dan kebijakan apa pun yang menambah pengeluaran rumah tangga akan mudah diterjemahkan sebagai ancaman terhadap masyarakat.
Inilah masalahnya. Kemampuan negara menjaga kepercayaan publik tengah diuji. Masyarakat relatif menerima kebijakan yang berat hanya jika mereka merasa diperlakukan secara adil dan mendapatkan penjelasan yang transparan. Sebaliknya, suatu kebijakan akan memicu resistansi jika masyarakat melihat ketimpangan antara pengorbanan rakyat dan tingkah laku para elite. Penting dicatat bahwa persepsi mengenai keadilan lebih menentukan daripada angka ekonomi itu sendiri.
Kenaikan BBM Pertamax terutama menghantam kelas menengah perkotaan, kelompok yang selama ini jadi penopang konsumsi domestik sekaligus pembentuk opini publik. Suara mereka mendominasi percakapan digital, ruang-ruang komunitas, hingga diskusi keluarga. Ketika kalangan kelas menengah mulai merasakan penurunan kualitas hidup, sentimen publik bisa menjalar menjadi penilaian kondisi ekonomi, efektivitas kebijakan pemerintah, bahkan arah pembangunan NKRI itu sendiri.
Pemerintah tidak boleh terjebak pada asumsi bahwa stabilitas akan tetap terjaga hanya karena harga Pertalite dipertahankan. Kendati keputusan mempertahankan BBM subsidi telah berfungsi sebagai katup peredam guncangan masyarakat menengah ke bawah, skenario terburuk bukan mustahil terjadi. Sebab, kebijakan tersebut akan memantik potensi migrasi besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite.
Apabila itu berlangsung masif dan tidak diantisipasi dengan pengelolaan pasokan Pertalite yang memadai, maka persoalan yang semula bersifat ekonomi akan berubah menjadi persoalan sosial. Antrean panjang, keterbatasan stok, dan meningkatnya kompetisi memperoleh BBM bersubsidi berpotensi menjadi sumber gesekan baru di tingkat akar rumput. Jika sosial masyarakat tidak kuat, NKRI akan mengalami chaos dan tragedi masa lalu bisa terulang.
Ketahanan sosial tidak diukur dari absennya demonstrasi pada hari ini, melainkan dari kemampuan masyarakat menjaga kohesi di tengah tekanan yang terus bertambah. Gejolak besar jarang dipicu oleh satu kebijakan Tunggal, dan justru lahir dari pertemuan berbagai kekecewaan masyarakat. Kenaikan biaya hidup yang bertemu dengan defisit lapangan kerja, dan tekanan ekonomi yang bertemu dengan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah merupakan masalah serius.
Ketika frustrasi individual berubah menjadi narasi kolektif, maka fondasi ketahanan sosial akan mengalami pengikisan secara perlahan. Karena itu, yang perlu diwaspadai hari-hari adalah ledakan kemarahan akibat kenaikan harga BBM dan proses pengendapan ketidakpuasan yang berlangsung terus-menerus. Ancaman terbesar bagi NKRI terletak pada kemungkinan lahirnya keyakinan di tengah masyarakat bahwa negara ini akan mengalami krisis.
Ketika harapan akan masa depan bangsa melemah, maka ketahanan sosial ikut melemah. Ketika ketahanan sosial melemah, stabilitas nasional juga akan menghadapi ujian terburuk, yakni aksi besar-besaran seperti yang terjadi di tahun 1998. Pemerintah tidak boleh main-main dengan ketahanan sosial masyarakat kelas menengah yang rentan. Kenaikan BBM secara signifikan bersentuhan langsung dengan insting survival masyarakat. Maka, pemerintah hanya bisa memilih salah satu dari dua pilihan: tingkatkan resiliensi sosial atau gejolak nasional akan segera terjadi. []
Leave a Comment