Harakatuna.com. Yerusalem – Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan pada Minggu, (8/1/2023) bahwa dia menginstruksikan polisi untuk mencopot bendera Palestina dari ruang publik karena dianggap lambang terorisme.
Hukum Israel tidak melarang bendera Palestina tetapi polisi dan tentara memiliki hak untuk mencopotnya jika mereka menganggap ada ancaman terhadap ketertiban umum.
Arahan dari Ben-Gvir, yang mengepalai partai ultranasionalis dalam pemerintahan baru Benjamin Netanyahu dan sebagai menteri yang mengawasi polisi, tampaknya mengambil garis keras dalam mengharuskan pencopotan mereka.
Perintah ini diumumkan menyusul pembebasan tahanan Palestina yang telah lama dipenjara, yang dihukum karena penculikan dan pembunuhan seorang tentara Israel pada 1983, yang mengibarkan bendera Palestina saat menerima sambutan pahlawan di desanya di Israel utara.
Dalam sebuah pernyataan, Ben-Gvir mengatakan bahwa pengibaran bendera Palestina adalah tindakan mendukung terorisme.
“Tidak mungkin pelanggar hukum mengibarkan bendera teroris, menghasut dan mendorong terorisme, jadi saya memerintahkan pencabutan bendera yang mendukung terorisme dari ruang publik dan menghentikan hasutan terhadap Israel,” kata Ben-Gvir sebagaimana dilansir Reuters.
Orang Arab di Israel berjumlah sekira seperlima dari populasi dan sebagian besar adalah keturunan orang Palestina yang tetap berada di negara yang baru didirikan setelah perang kemerdekaan pada 1948.
Mereka telah lama memperdebatkan tempat mereka dalam politik Israel, menyeimbangkan warisan Palestina mereka dengan kewarganegaraan Israel mereka, dengan banyak yang mengidentifikasi sebagai atau dengan orang Palestina.
Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan.
Transfer Donasi ke Rekening :
BRI 033901002158309
a.n PT Harakatuna Bhakti Ummat
Dengarkan artikel ini
