Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Gorontalo – Salah satu upaya untuk mengantisipasi dan mencegah gerakan radikalisme dan intoleran di kalangan masyarakat, adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab sosial kepada para penyuluh agama di seluruh pelosok Indonesia.
Kali ini yang telah dilakukan oleh para penyuluh agama Islam baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS di Kota Gorontalo.
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus mengajak kepada para penyuluh agama agar memanfaatkan teknologi dalam memberikan pemahaman dan perspektif positif kepada masyarakat dalam memahami nilai-nilai keagamaan.
“Dengan adanya kemajuan teknologi ini marilah kita gunakan kemajuan teknologi ini dengan hal-hal yang positif dan jangan sampai kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif,” kata Irjen Pol Akhmad dalam paparannya di Aula Kantor Kementerian Agama Wilayah Gorontalo Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Selasa (17/5).
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini banyak paham-paham radikal dan intoleran bertebaran di media sosial. Untuk itu, ia pun berharap agar masyarakat tidak salah dalam mengakses berita atau informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
Bahkan jenderal polisi bintang dua itu pun mengharapkan agar para penyuluh agama juga melek digital, sekaligus mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat agar tidak menjadi korban hoaks dan informasi sesat di dunia maya, apalagi sampai menjadi target operasi agitasi propaganda kelompok radikal, intoleran ekstremisme.
“Saat ini dengan dimudahkan kita dalam informasi ada paham-paham radikal yang selalu eksis di media sosial, sehingga kita semua harus benar – benar bisa mengantisipasi hal-hal tersebut,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Gorontalo Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Didik Novi Rahmanto menyampaikan, bahwa salah satu faktor penyebab munculnya intoleransi dan radikalisme adalah ras tidak nyaman dalam konteks menjalankan agama, hubungan sosial dan merasa curiga terhadap kelompok di luar agama dan etnisnya. Situasi ini sangat efektif membuat orang lain berpikir radikal dan ekstremis.
“Faktor Penyebab Intoleransi dan Radikalisme yaitu perasaan terancam terhadap agama lain, etnik lain, ketidakpercayaan terhadap agama lain, ketidak percayaan terhadap etnik lain, religiusitas, fanatisme, sekularitas serta penggunaan media sosial yang salah,” kata Kombes Pol Didik dalam paparannya.
Untuk itu, ia sangat berharap agar penyuluhan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Gorontalo bersama Mabes Polri tersebut dapat memberikan pemahaman yang luas kepada para penyuluh agama, sehingga dalam melakukan pendampingan masyarakat bisa lebih mudah, khususnya dalam penanggulangan dan antisipasi paham kelompok radikalisme dan intoleran.
“Harapan terhadap penyuluh agama ini bisa memiliki kemampuan-kemampuan antara lain ; memutus mata rantai radikalisme, mendorong toleransi di kalangan masyarakat dan memperkuat ideologi Pancasila dan NKRI,” ujarnya.
Ia juga berharap agar para penyuluh juga mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyebarkan literasi terkait pencegahan radikalisme, ikut menyebarkan dan menggelorakan narasi kebhinekaan, serta mampu menjadi konsultan bagi masyarakat.
Dalam kegiatan penyuluhan tersebut, hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Gorontalo H. Syafrudin Baderung, Direktur Intel Polda Gorontalo Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar dan Kepala Unit Satgaswil Gorontalo Densus 88 Anti Teror Polri Kompol Soffan Ansyari.
Kemudian, para penyuluh yang hadir ada sebanyak 100 orang se Kota Gorontalo yang terdiri dari 21 PNS, 72 Non PNS, 5 penyuluh kanwil lintas agama, Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Gorontalo dan Kasubag TU Kemenag Kota Gorontalo.
