Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Acara metamorfoshow HTI di TMII beberapa waktu lalu terus menjadi sorotan. Tanggapan datang dari sejumlah pihak, antara pro dan kontra. Bagi mereka yang pro, kegiatan semacam itu tidak dapat dianggap sebagai ancaman—karena sebatas ide belaka. Namun, bagi yang kontra, acara tersebut dipandang sebagai kamuflase HTI, yang artinya terlarang dan mesti diambil tindakan. Polisi pun berencana akan memanggil para panitia acara.
Selain itu, BNPT juga angkat bicara. “Dugaan kuat itu terkait HTI, memang tidak mungkin mereka akan meminta izin dengan memakai atribut HTI, tetapi dari aspek substansi kegiatan, penyelenggara, dan pembicaranya terkait dengan HTI. Makanya mereka berkedok acara Isra Mikraj dengan substansi tentang penegakan khilafah,” kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Ahmad Nurwakhid, Jumat (23/2) kemarin.
Bagi Nurwakhid, izin perayaan Isra Mikraj hanya dalih semata, bagian dari metamorfosis HTI untuk mempropagandakan khilafah. “Pembubaran HTI kan sebenarnya bukan solusi tuntas. Selama ideologinya tidak bisa dilarang, organisasi ini bisa berkamuflase dalam bentuk gerakan, narasi, dan organisasi nonformal. Kelompok ini saat ini memilih menggunakan kata ‘one ummah‘ sebagai kamuflase khilafah. Itu sebenarnya strategi metamorfosa.”
Jika pencabutan legalitas hukum saja tidak cukup, lantas bagaimana cara yang jitu menangani HTI dan gerakan bahwa tanah mereka? Ini menarik diulas. Para stakeholder, terutama BNPT sebagai leading sector kontra-radikalisasi, mesti segera membuat regulasi yang lebih spesifik. Bagaimana memahami HTI dan eksistensinya di satu sisi dan bagaimana spirit kontra-khilafah yang efektif menjadi PR yang harus segera dituntaskan.
HTI dan Eksistensinya
Ada satu fakta yang mesti disadari bersama, ketika berbicara HTI, yaitu bahwa mereka bukan organisasi kemarin sore. Keluarnya Perppu Ormas yang mencabut badan hukum mereka, beberapa tahun silam, itu terjadi ketika HTI sudah mapan. Artinya, sel-selnya sudah menjalar; kader-kadernya sudah sangat banyak dan militan; serta resources mereka sudah stabil. Kalau tidak, acara di TMII kemarin tidak akan terjadi: berbiaya tinggi.
HTI sedari dulu kental dengan prinsip Islam politik dan keinginan mendirikan negara khilafah—one ummah. Mereka telah menjadi titik sentral kontroversi yang tak terelakkan dalam percaturan sosial-politik tanah air. Sejak dibubarkan, perdebatan mengenai eksistensi dan dampaknya pun terus bergulir. Begitu mengkhawatirkan kendati tidak melakukan kekerasan, karena HTI menjadi zirah bayangan pemberontakan (rebellion shadow armor).
Eksistensi HTI memang tidak secara resmi menggunakan kekerasan sebagai sarana mencapai tujuan, sebagaimana kelompok teroris. Namun mereka bergerilya melampaui batasan fondasi pluralisme Indonesia. Sebagai negara demokratis, Indonesia mesti menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan individu dan perlindungan terhadap keselamatan dan stabilitas nasional. Maka, one ummah bukan ide yang relevan.
Pasca-pembubaran, perhatian terhadap jaringan dan ideologi yang pernah terkait dengan HTI tetap ada. Sebab, gagasan ke-HTI-an terus hidup dalam bentuk lain atau melalui kelompok terkait. Kendati begitu, dalam menanggapi masalah ini, akar masalahnya tidak boleh dilupakan. Ketidakadilan sosial-politik dapat menjadi katalisator bagi tumbuhnya gerakan semacam itu. Maka, spirit kontra-khilafah juga mesti imbang.
Spirit Kontra-Khilafah
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menangani HTI dan ideologi khilafahnya. Kontra-khilafah selama ini juga sudah masif, tetapi memerlukan evaluasi dalam sejumlah aspek. Ada dua cara jitu yang dapat diterapkan untuk menangani masalah HTI. Ini meliputi cara internal dan cara eksternal, sebagai keseimbangan dalam kontra-khilafah itu sendiri. Beberapa jurus jitu internal yang dimaksud ialah:
Pertama, perbaikan demokrasi. Acara HTI di TMII kemarin memanfaatkan situasi demokrasi, yang saat ini berada di titik terendah, untuk menikam demokrasi itu sendiri sembari mengglorifikasi khilafah. Makanya mereka berhasil memengaruhi generasi muda. Karena itu spirit kontra-khilafah mesti bertolak dari perbaikan demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi sudah kembali sehat, propaganda HTI akan tumpul dengan sendirinya.
Kedua, pengentasan korupsi. Ini juga penyakit akut yang melanda seluruh negeri. Pejabat negara dari atas ke bawah korupsi semua. Korupsi merajalela dan koruptor tidak dihukum setimpal. Semua itu melahirkan keresahan masyarakat dan membuat mereka mudah dibujuk pada ideologi khilafah. Dengan demikian, selama korupsi masih semarak sekarang, gerakan bawah tanah khilafahers akan selalu sukses.
Ketiga, optimalisasi kinerja BSSN dan Kemenkominfo untuk media sosial. HTI memanfaatkan platform daring sebagai medan diseminasi mereka. Ada website, Instagram, dan lainnya. Sebagai bukti konkret, acara metamorfoshow kemarin ternyata posternya sudah disebar sejak awal Februari. Pertanyaannya, ke mana kementerian yang bertugas di bidang siber? Apa yang mereka kerjakan? Mengapa mereka kecolongan?
Sementara itu, ada juga cara-cara eksternal yang ampuh—jika dijalankan optimal—untuk menyudahi HTI dan propagandanya. Pertama, edukasi masyarakat tentang politik Islam. Apa yang terbayang jika mendengar istilah “politik Islam” hari-hari ini? Pasti kebanyakan berkonotasi negatif. Para aktivis HTI memanfaatkan itu sebagai hujah kebobrokan demokrasi sekaligus keharusan penegakan khilafah. Maka, ini mesti dibenahi.
Kedua, pengarusutamaan sains di dunia pendidikan. Masyarakat harus maju dan tidak stuck dan lingkaran khilafah. Kapan negara ini maju kalau generasi mudanya malah terjebak euforia kejayaan Islam di masa lalu. Negara ini surplus intelektual keagamaan namun defisit intelektual sains. Ketiga, penindakan hukum untuk propagandis khilafah. Ini jelas dan tidak harus diperinci. Hanya dengan cara-cara itu, HTI dan gerakan bawah tanahnya akan punah.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
