Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Teroris dari kelompok ISIS melakukan pengeboman saat sedang berlangsung misa Katolik, di sebuah gym Universitas Negeri Mindanao, Filipina Selatan, Minggu (3/12) lalu. Akibat aksi teror tersebut, empat orang tewas dan sekitar 50 orang terluka. Aksi di Marawi, sebuah kota di selatan Filipina yang pernah dikepung teroris selama lima bulan pada 2017 lalu itu diduga merupakan balas dendam terhadap militer Filipina.
Presiden Filipina Bongbong Marcos menegaskan, ia mengutuk keras tindakan paling keji teroris asing tersebut. Menurutnya, kaum ekstremis yang melakukan kekerasan terhadap sipil akan selalu dianggap musuh nasional. Sementara itu, ISIS diduga sebagai pelaku teror karena kaitannya dengan kelompok teror lokal: Dawlah Islamiyah-Maute. Dan di Telegram sendiri, pihak ISIS juga mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Filipina memang sebuah negara yang kerap menjadi trajektori para teroris. Penyelundupan senjata, i’dad perang, dan kontak antarteroris juga banyak terjadi di sana. Kalau baca sejarah terorisme di Indonesia, Filipina tidak akan pernah absen sebagai perlintasan koneksi antarkelompok. Artinya, upaya untuk melawan mereka, atau kontra-terorisme, antara Filipina dan Indonesia juga tidak jauh berbeda.
Dari segi sosial-masyarakat, Indonesia dengan Filipina juga mirip. Dalam konteks ini, melalui kejadian di Filipina kemarin, terutama karena Desember merupakan bulan yang rentan terjadi aksi teror, Indonesia juga urgen untuk mengembangkan strategi kontra-terorisme itu sendiri. Dan fokus strategi yang ingin ditawarkan dalam tulisan ini ialah “pemberdayaan”. Urgensitasnya dalam kontra-terorisme itu riil, konkret, dan mesti disegerakan.
Pemberdayaan Eks-Napiter
Ada satu kesadaran dalam masyarakat bahwa terorisme itu terjadi sebagai reaksi, yakni respons terhadap ketimpangan sosial-ekonomi, kesemrawutan politik, melonjaknya kemiskinan, dan merebaknya ketidakadilan. Dengan kata lain, jika masyarakat hidup dengan sejahtera dan berkecukupan, kemiskinan dapat ditekan seminimal mungkin, dan keadilan menjadi prinsip bersama pemerintah dan masyarakat, terorisme tidak akan terjadi.
Tesis tersebut tidak dapat disalahkan, namun juga tidak sepenuhnya benar. Terorisme pada mulanya merupakan resistansi terhadap Barat dan peradabannya: kapitalisme, liberalisme, dan sekularisme. Peradaban tersebut, dalam kacamata teroris, adalah peradaban thaghut. Bahwa seiring waktu kemiskinan menjadi pendorong terjerumusnya seseorang pada terorisme, landasan awalnya tetap untuk menentang kapitalisme.
Yang jelas, pemberdayaan dapat menjadi kunci alternatif. Namun, selama ini, fokusnya adalah para mantan narapidana terorisme. Para eks-napiter diakomodasi segalanya agar tidak kembali menjadi teroris. Dan benar, setelah diberdayakan, para eks-napiter menjadi loyal pada NKRI, juga banyak membantu pemerintah dalam kontra-terorisme. Kiprah eks-napiter setelah diberdayakan, dengan demikian, konkret.
Yang belum digarap ialah pemberdayaan masyarakat, dan ini lebih kompleks. Jika pemberdayaan eks-teroris dilakukan Densus 88 dan BNPT, pemberdayaan masyarakat menjadi tugas pemerintah secara umum. Keadilan sosial harus menjadi aksi nyata, sehingga SDM berkualitas. Terorisme tidak akan merasuki masyarakat yang sejahtera dan cerdas. Terorisme merasuki masyarakat yang tidak sejahtera dan mudah dibodohi.
Penyadaran Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam kontra-terorisme. Strategi yang efektif dalam hal ini mencakup sejumlah langkah; melibatkan masyarakat secara proaktif. Menyadarkan masyarakat melalui pendidikan anti-radikalisme dan anti-terorisme harus diintegrasikan dengan kampanye nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan kerukunan antar-etnis. Dengan disadarkan, mereka akan mudah diberdayakan.
Tentu saja pemberdayaan masyarakat sebagai strategi kontra-terorisme tidak berorientasi pada materi, sebagaimana sokongan terhadap para eks-napiter selama ini. Pemberdayaan yang efektif adalah dalam konteks kognisi kolektif masyarakat. Sebagai contoh, pembentukan forum diskusi komunitas, yang fungsinya membahas isu-isu terorisme dan radikalisasi beserta penanganan strategisnya.
Selain itu, juga dengan memberikan pelatihan keamanan kepada masyarakat, untuk mengenali dan melaporkan sinyal radikalisasi atau bahkan aksi teror sekitar. Sebagai bentuk integrasi, pemberdayaan juga bisa dilakukan dengan menjadikan anti-radikalisme sebagai kurikulum pendidikan. Artinya, pemberdayaannya ialah pencerdasan masyarakat, dan ini merupakan langkah paling efektif untuk jangka panjang.
Apa lagi? Banyak. Sebagai contoh, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan dapat memicu gejolak teror, maka membangun layanan dukungan psikologis bagi korban terorisme dan keluarga mereka adalah bagian dari kontra-terorisme itu sendiri. Semua itu merupakan fondasi efektif mengonter terorisme. Jika tidak, masyarakat akan rentan terperangkap terorisme.
