Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Keberadaan Khilafatul Muslimin kiranya tidak bisa dipandang sepele. Belakangan terungkap bahwa organisasi ini mengklaim telah mendirikan dan menjalankan khilafah Islamiyah. Mereka juga mendirikan sejumlah sekolah dengan kurikulum yang menurut mereka sesuai dengan ajaran ideologi khilafah.
Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa gerakan khilafah yang dimotori oleh Khilafatul Muslimin ini bukan hanya sekadar wacana atau retorika, namun sudah menjadi aksi nyata. Dengan kata lain, Khilafatul Muslimin telah melakukan makar dan tidakan subversif pada pemerintahan yang sah.
Jika diamati, Khilafatul Muslimin pada dasarnya hanyalah puncak gunung es dari fenomena maraknya konservatisme dan radikalisme pasca era Orde Baru. Khilafatul Muslimin sendiri berdiri pada tahun 1997 atau momen jelang berakhirnya Orde Baru.
Meski bukan organisasi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Islamiyyah, Majelis Mujahidin dan sejenisnya, namun Khilafatul Muslimin pada dasarnya memiliki agenda yang sama dengan organisasi keagaman transnasional. Yaitu mendirikan kekhalifahan Islam.
Fenomena gerakan khilafah ini harus kita lihat secara utuh dan menyeluruh. Maksudnya, fenomena gerakan khilafah tidak hanya melulu berangkat dari persoalan agama, namun juga persoalan sosial, politik dan hukum. Dari sisi agama, maraknya gerakan khilafah ialah residu dari menguatnya nalar konservatisme keagamaan yang berkelindan dengan sindrom romantisme kejayaan masa lalu.
Konservatisme agama ditandai dengan kian meningkatnya ekspresi kesalehan beragama di muka publik yang acapkali menimbulkan praktik intoleransi, diskriminasi, bahkan kekerasan. Sedangkan sindrom romantisme kejayaan masa lalu bisa diidentifikasi dari munculnya obsesi di kalangan umat untuk membawa dunia Islam kembali ke sistem lampau yang diklaim menjanjikan keadilan dan kesejahteraan.
Memahami Khilafah Secara Komprehensif
Dari sisi sosial-politik, maraknya gerakan khilafah tidak terlepas dari menguatnya sentimen Islam politik. Yakni fenomena menjadikan Islam sebagai komoditas politik untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Sulit menutupi fakta bahwa gerakan khilafah di sejumlah negara termasuk Indonesia lebih banyak berorientasi pada motif politik ketimbang motif agama.
Selain itu, gerakan khilafah juga bisa dikatakan sebagai anomali atau semacam paradoks demokrasi. Gerakan khilafah merupakan benalu bagi negara demokrasi yang menumpang hidup sembari membunuhnya secara perlahan dari dalam. Seperti kita lihat dalam konteks Indonesia, mereka memanfaatkan iklim kebebasan dan keterbukaan ruang publik untuk menyebarkan gagasannya.
Sedangkan dari sisi hukum, masifnya jejaring khilafah dilatari oleh masih belum adanya peraturan atau perundangan yang secara spesifik mengatur tentang pelarangan ideologi khilafah. Pemerintah memang telah membubarkan HTI sebagai eksponen penting gerakan khilafah di Indonesia.
Namun, hal itu tidak serta merta menjadikan ideologi khilafah musnah di negeri ini. Propaganda khilafah sampai detik ini masih terjadi. Baik dilakukan oleh individu maupun kelompok, terbuka maupun tertutup, di dunia nyata atau di dunia maya.
Karena isu khilafah merupakan problem yang kompleks, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasinya. Setidaknya ada tiga strategi dalam melawan gerakan khilafah. Pertama, memberikan edukasi terkiat komitmen kebangsaan kepada seluruh kelompok masyarakat dari segala lapisan dan latar belakang. Edukasi terkait komitmen kebangsaan ini penting untuk memberikan pemahaman ihwal prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara.
Sebagian besar publik tentu sudah paham bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ideologi Pancasila serta konstitusi UUD 1945 sudah final alias tidak dapat diubah. Namun, bisa jadi ada sebagian kecil masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsensus kebangsaan tersebut. Maka, strategi edukasi sangatlah penting untuk membangun kesadaran kolektif ihwal pentingnya mempertahankan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.
Negara Tidak Boleh Kalah dengan Pengasong Khilafah
Strategi kedua ialah moderasi yakni menanamkan cara pandang dan praktik beragama yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan spirit pluralisme. Harus diakui bahwa dalam dua dekade belakangan, terjadi perubahan paradigma dan perilaku masyarakat kaitannya dengan isu keagamaan. Menguatnya sentimen fanatisme keagaman tidak pelak telah membuka jalan bagi masuknya ideologi transnasional bercorak radikal-ekstrem.
Ekosistem beragama yang didominasi oleh nalar radikalisme dan ekstremisme itu menjadi ruang bagi tumbuhnya gerakan khilafah. Sebaliknya, di tengah komunitas beragama yang moderat, paham dan gerakan khilafah mustahil berkembang apalagi mendapat dukungan dan simpati publik luas.
Strategi ketiga ialah regulasi, yakni menyusun sebuah aturan hukum yang secara spesifik melarang penyebaran ideologi khilafah, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Harus diakui bahwa selama ini, kelompok-kelompok seperti Khilafatul Muslimin bisa eksis karena memanfaatkan celah hukum yang ada. Di saat yang sama, mereka membajak demokrasi dan hukum untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila.
Selain pendekatan sosial dan politik, kita perlu melakukan pendekatan hukum untuk membendung penyebaran ideologi anti-NKRI. Penegakan hukum penting untuk mengirim pesan bahwa negara tidak akan kalah oleh para ekstremis.
Dalam konteks ini, kita patut mengapresiasi kesigapan Polri dalam menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja, petinggi Khilafatul Muslimin. Arkian, mencuatnya kasus Khilafatul Muslimin ini idealnya bisa menjadi semacam trigger alias pemantik bagi munculnya regulasi khusus melawan ideologi anti-NKRI.
