Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang juga membahas Komponen Cadangan. Pembentukan Komcad ini juga bertujuan untuk melakukan penanganan aksi radikalisme yang lebih serius.
Menanggapi hal itu, Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati yang akrab disapa Nuning menjelaskan, bahwa dibentuknya Komponen Cadangan (Komcad) telah sesuai dengan UU. Terutama untuk mereview komponen utama pertahanan negara Indonesia, yaitu TNI.
Menurutnya, pesanan Komcad di banyak negara lebih siap melayani untuk mengantisipasi potensi ancaman sekaligus bagian dari upaya strategi penangkalan (deterrence strategy).
“Banyak negara membentuk Komcad secara permanen, seperti di Amerika Serikat dan banyak negara di Eropa, yang sering disebut sebagai Garda Nasional termasuk dalam aksi radikalisme dan terorisme. Bahkan di Iran, Irak dan negara-negara Timur Tengah, Komcad disebut Garda Republik karena juga mengemban sebagian tugas melindungi warga negaranya, “kata Nuning kepada Indozone , Jumat (22/1/2021).
Dia menambahkan, Pemesanan Komcad juga diamanatkan dalam hukum internasional sebagai wajib militer karena suatu negara wajib siap rakyatnya untuk melakukan bela negara. Pembentukan Komcad, sambung Nuning, juga lebih murah dibandingkan program Wajib Militer .
“Pembentukan Komcad di Indonesia juga sudah diatur pemerintah pada masa sebelumnya dalam Pertahanan Sipil (Hansip) dan juga Keamanan Rakyat (Kamra) sejalan dengan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang sekarang masih ada di lingkungan Pemda,” beber mantan Anggota Komisi I DPR RI itu .
Selain itu, pesanan Komcad juga melayani untuk meredam berbagai aksi radikalisme yang mungkin terjadi. Apalagi, saat ini siapkan siap saji. Komponen Cadangan di tahun 2021 untuk lebih tahan banting Covid-19.
Komponen Cadangan dapat dikerahkan untuk membantu Pemda korban Covid-19, sambungnya.
Biarawati tak memungkiri, ada pihak yang khawatir adanya Komcad ini akan muncul dinamika sosial baru yang justru akan mengganggu stabilitas keamanan. Kekurangan banyak pihak atas pesanan Komcad lebih karena belum memahami aturan yang berlaku.
“Komcad tidak akan menjadi tentara bayaran karena Komcad dibiayai dengan APBN dan tunduk pada disiplin TNI. Komcad akan ditempa dengan disiplin tinggi standar TNI untuk selalu membantu semua lapisan masyarakat,” urai Nuning.
Guna menghindari hal yang berdampak negatif atas suatu Komcad, maka harus diperhatikan antara lain tes psikologi dalam rekruitmen Komcad agar tidak melibatkan pihak yang berkepribadian preman atau hal lain yang menyimpang.
“Lebih tahu itu penting hindari perekrutan pihak yang pernah terlibat organisasi radikal / intoleran,” ujarnya.
Perlu diketahui Komcad juga untuk mengisi lulusan S1, S2 dan S3 untuk bisa berkarir di lingkungan TNI. Kesempatan alumni Universitas Pertahanan dan universitas lain yang memiliki Prodi terkait ketahanan nasional untuk bisa mendaftar sebagai perwira TNI baik sebagai Komponen Cadangan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
