Reconnect with Rasulullah: Cara HTI Cari Cuan Lewat Propaganda Khilafah Palsu

Harakatuna.com – Fenomena event bertajuk “Reconnect-Disconnect” hari-hari ini tidak bisa lagi dianggap sekadar kajian biasa. Tiketnya diperebutkan; orang HTI panen cuan, anak muda teracuni semua. Disconnect berkembang jadi rangkaian acara yang tersebar di berbagai kota, dengan sistem tiket, merchandise, hingga strategi pemasaran profesional. Antusiasme peserta begitu tinggi hingga muncul istilah ‘war ticket’ dan tiket yang cepat habis terjual itu jadi ladang cuan orang HTI.

Secara konsep, acara tersebut dikemas sebagai pengalaman emosional dan naratif: menggabungkan storytelling sejarah, visual teatrikal, hingga framing krisis umat yang dilabeli ‘terputus’ dari Rasulullah.  Namun di balik kemasan yang modern dan menarik, ada upaya untuk mempertanyakan ulang narasi sejarah yang sudah mapan, sekaligus menggiring audiens, terutama generasi muda yang minim ilmu sejarah, pada satu kesimpulan ideologis tertentu, yaitu HTI.

Target utama dari acara Disconnect juga bukan sembarang segmen: menyasar generasi muda urban yang sedang dalam fase pencarian identitas religius, yakni mereka yang sedang hijrah, haus makna, dan cenderung menerima narasi besar yang sederhana namun emosional.  Pendekatan yang digunakan orang-orang HTI jadi sangat efektif: menggabungkan keresahan spiritual dengan jawaban instan berbasis ideologi, yaitu khilafah yang menggiurkan namun palsu dan kosong.

Di sinilah masalahnya. Ketika sejarah direkonstruksi secara selektif, lalu dikemas dalam format populer dan dikonsumsi massal tanpa filtrasi, yang terjadi adalah pembentukan cara pandang. Generasi muda diarahkan pada satu tafsir politik tertentu yang diklaim sebagai satu-satunya solusi. Dan karena disampaikan secara repetitif, emosional, serta dikemas seolah sebagai ‘kebenaran yang tersembunyi’, narasi tersebut mengaburkan batas antara ajaran Islam yang autentik dengan konstruksi ideologis HTI.

Karena itu, fenomena semaraknya acara Disconnect tidak cukup disikapi dengan penolakan emosional semata. Event tersebut perlu ditelisik, dibedah, dan diuji baik dari sisi sejarah, konsep, maupun motif di balik produksinya. Tulisan ini berangkat dari kegelisahan tersebut. Saya merasa perlu memisahkan mana ajaran Islam yang benar-benar bersumber dari Rasulullah, dan mana narasi yang dibangun kemudian oleh HT, lalu dipasarkan oleh orang HTI seolah itulah ajaran syariat.

Khilafah HTI Itu Tak Diajarkan Rasulullah

Gagasan bahwa Islam mewajibkan satu sistem negara tunggal bernama ‘khilafah’ seperti yang dipromosikan oleh HTI selalu dikemas seolah-olah memiliki legitimasi langsung dari praktik Rasulullah. Namun, jika ditelusuri secara serius, baik melalui sumber klasik maupun kajian akademik kontemporer, klaim tersebut justru mensimplifikasi realitas sejarah Islam dan memaksakan satu bentuk sistem politik yang bahkan Nabi Saw. sendiri tidak pernah membakukannya.

Rasulullah memang memimpin masyarakat di Madinah, tetapi kepemimpinan beliau tidak hadir sebagai ‘model negara formal’ yang dirumuskan dalam bentuk sistem politik baku sebagaimana konsep negara modern. Yang ada adalah kepemimpinan kenabian yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada nilai. Piagam Madinah, sebagai contoh, adalah rujukan konstitusi Islam pertama. Namun jika dibaca secara utuh, Piagam Madinah justru memuat prinsip politik tentang toleransi dengan non-Muslim, keadilan antarwarga, serta kesepakatan sosial-masyarakat yang majemuk.

Nabi Saw. tidak menginstruksikan, melalui Piagam Madinah itu, satu sistem kekuasaan monolitik yang harus diwariskan secara identik sepanjang zaman. Tidak sama sekali. Para ulama juga tidak pernah sepakat bahwa Islam menetapkan satu bentuk sistem pemerintahan yang rigid.

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah memang membahas imamah (kepemimpinan politik), namun konteksnya ialah politik Abbasiyah dan lebih banyak merumuskan mekanisme praktis ketimbang menetapkan sistem universal yang wajib diterapkan sebagai syariat—sebagaimana klaim orang HTI. Bahkan dalam karya tersebut, Al-Mawardi mengatakan, banyak aspek kepemimpinan bersifat ijtihadi, bukan nash yang mutlak dan meniscayakan penegakan khilafah ala HTI.

Hal serupa juga tampak dalam pemikiran Ibn Khaldun. Dalam karyanya yang terkenal, Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa sejarah khilafah berkembang menjadi bentuk kerajaan (mulk), dan itu adalah proses sosial-politik yang alami, bukan penyimpangan total dari agama. Artinya, sejak awal para pemikir Muslim sudah memahami bahwa bentuk pemerintahan bisa berubah mengikuti dinamika masyarakat, selama nilai-nilai dasarnya tetap terjaga, sesuai nilai yang Nabi Saw. teladankan.

Islam tak menuntut satu sistem tertentu. Islam menekankan prinsip, bukan bentuk. Muhammad Abduh dan muridnya, Rashid Rida, yang kerap juga dijadikan rujukan oleh kelompok revivalis, tidak pernah menyatakan bahwa satu model negara harus diberlakukan secara seragam di seluruh dunia Muslim. Fazlur Rahman bahkan secara eksplisit menekankan bahwa Al-Qur’an memberikan ideal moral, seperti keadilan, musyawarah, dan amanah, bukan blueprint institusional yang detail.

Jika kembali ke sumber utama, Al-Qur’an sendiri tidak pernah menyebut istilah ‘khilafah’ sebagai sistem negara formal yang harus ditegakkan. Kata khalifah dalam Al-Qur’an merujuk pada konsep manusia sebagai wakil (vicegerent) di bumi (QS. Al-Baqarah: 30), yang maknanya bersifat moral dan kosmologis, bukan institusional-politik. Prinsip-prinsip seperti syura (musyawarah) dalam QS. Asy-Syura: 38 dan ‘adl (keadilan) dalam QS. An-Nisa: 58-59 justru menegaskan bahwa yang Islam ajarkan adalah prinsip tata kelola, bukan bentuk sistemnya.

Dengan demikian, menyatakan bahwa Rasulullah “mengajarkan sistem khilafah tertentu” adalah lompatan interpretasi yang tak berdasar secara nas, untuk tidak mengatakan dusta atas nama Rasulullah. Yang diajarkan Nabi Saw. adalah prinsip-prinsip kepemimpinan: keadilan, amanah, musyawarah, perlindungan terhadap hak, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut bersifat universal dan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk sistem politik, termasuk demokrasi.

Di titik itulah narasi HTI sangat cacat dan problematis. Mereka mengambil istilah ‘khilafah’ yang secara historis tidak berarti sistem spesifik tertentu, lalu mereduksinya menjadi satu ideologi baku yang dianggap wajib diterapkan secara seragam dan dianggap syariat Islam. Padahal, jika merujuk pada khazanah intelektual Islam sendiri, tak ada konsensus bahwa satu sistem politik tunggal adalah bagian dari ajaran yang harus diikuti, sebagaimana yang HTI propagandakan hingga kini.

Akibatnya, yang terjadi bukanlah ‘reconnect with Rasulullah’, melainkan pembacaan selektif terhadap sejarah yang kemudian dikemas ulang seolah-olah ajaran asli. Apa yang HTI lakukan bukanlah perbedaan interpretasi, melainkan pergeseran dari pendekatan nilai (value-based) menjadi pendekatan sistem (system-based) yang justru tidak memiliki landasan kuat dalam tradisi Islam itu sendiri. Pendek kata, saya tegaskan, acara Disconnect itu akal-akalan HTI untuk cari cuan. Tidak lebih.

Disconnect; Akal-akalan HTI untuk Cuan

Mari geser persoalannya ke arah produksi narasi, pengemasannya, dan peredaran yang dilakukan orang-orang HTI. Istilah ‘disconnect’ tidak muncul di ruang hampa. Disconnect hadir sebagai bagian dari framing emosional: membangun kesan bahwa umat sedang terputus dari Rasulullah, lalu menawarkan satu jalan tunggal untuk tersambung kembali, yakni melalui adopsi gagasan khilafah sebagaimana dipahami dan dinarasikan para ideolog HTI, Felix Siauw misalnya.

Narasi sudah menjadi perangkat mobilisasi HTI dan medsos adalah ladangnya. Olivier Roy dalam bukunya, The Failure of Political Islam, menjelaskan ideologi selalu disimplifikasi jadi simbol-simbol yang mudah dikonsumsi, terutama oleh generasi muda yang tengah mencari identitas. Sementara Asef Bayat dalam Making Islam Democratic menyoroti adanya politisasi agama melalui bahasa moral yang kuat, namun operasionalnya sangat pragmatis dan kontekstual.

Fenomena event ‘Disconnect’ bisa dibaca dalam kerangka ini. Pola kerjanya relatif konsisten: pertama, membangun kegelisahan bahwa umat sedang jauh dari Islam yang sejati; kedua, menawarkan diagnosis hilangnya khilafah yang notabene syariat; dan ketiga, menyodorkan solusi monolitik yakni reaktualisasi khilafah. Pola tersebut efektif secara psikologis karena simplistis, emosional, dan memberikan rasa kepastian di tengah kompleksitas dunia modern.

Namun, di balik simplifikasi itu, ada reduksi besar terhadap realitas politik. Sejarah politik Islam yang kompleks direduksi jadi satu garis lurus, keragaman ijtihad para ulama dipersempit jadi satu suara, dan dinamika sosial-politik global diabaikan demi satu proyek ideologis yang penuh kepalsuan.

Apakah orang HTI benar-benar tidak tahu dengan fakta sejarah? Jelas tahu. Namun, setiap gerakan butuh sumber daya, audiens, dan mekanisme distribusi gagasan. Bagi HTI, kegiatan dan pembingkaian isu adalah kunci mempertahankan daya hidup sebuah gerakan.

Masalahnya muncul ketika narasi yang diproduksi bersandar pada janji besar yang tidak punya pijakan realistis dalam kondisi dunia saat ini. Khilafah itu utopia belaka, mustahil ditegakkan di negara mana pun. Banyak ilmuwan politik Muslim maupun non-Muslim sepakat, bentuk khilafah transnasional tunggal tidak memiliki preseden yang stabil secara historis, apalagi dalam sistem negara-bangsa kontemporer.

Wael Hallaq dalam The Impossible State bahkan menyebut bahwa ‘negara Islam’ dalam pengertian modern adalah konsep yang secara struktural sulit diwujudkan karena bertabrakan dengan logika negara modern itu sendiri. Artinya, acara Disconnect dijadikan pintu masuk utopia yang dibungkus dengan bahasa religius, tapi tak disertai dengan penjelasan yang jujur tentang kompleksitas yang sebenarnya. Maka, Disconnect bukan event edukasi, melainkan industri narasi demi dapat cuan.

Ketika sebuah gagasan besar direduksi jadi slogan yang seksi, dikemas dalam event yang masif, dan diarahkan pada satu kesimpulan ideologis demi menjual khilafah pada masyarakat awam, termasuk generasi muda yang minim literasi sejarah, maka di situlah petakanya bersarang.

Semua event berbayar HTI, dan utamanya Disconnect, selain memperkaya para ideolog HTI, akan memobilisasi emosi dan semakin membutakan umat akan Islam politik yang riil. Ruginya hadir di acara Disconnect itu dua: sudah bayar, dibikin sesat pula. Yang hadir boncos karena biayanya mahal, sudah begitu dicekoki dengan teatrikal sejarah yang mempertontonkan kebodohan. Orang HTI panen cuan, sementara mereka yang hadir dapat pembodohan. Naudzubillah.

Wallahu A’lam bi ash-Shawab…