Radikalisasi Pelajar: Krisis Identitas atau Kelengahan Negara?

Harakatuna.com – Satu dekade terakhir, radikalisasi di kalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime dan UNESCO secara konsisten menempatkan generasi muda sebagai target utama rekrutmen radikalisme. Dalam sejumlah literatur dikatakan, sebagian besar orang yang terperosok ideologi radikal pertama kali pada usia remaja, yakni fase ketika identitas dan orientasi hidup masih dalam mode ‘pencarian’.

Data dari We Are Social menegaskan, anak muda menghabiskan berjam-jam setiap hari di ruang online, dengan YouTube dan TikTok sebagai sumber utama. Di ruang itulah propaganda berkembang secara masif dan terselubung. Riset dari RAND Corporation menegaskan bahwa kelompok radikal hari ini memanfaatkan algoritma digital untuk menjangkau orang-orang, utamanya yang masih muda, yang rentan secara psikologis dan sosial-keagamaan.

Di Asia Selatan, Bangladesh misalnya, penelitian Mostak Bari Fahim & Nelufer Yesmen (2024) menunjukkan bahwa faktor ketimpangan ekonomi, pengangguran terdidik, instabilitas politik, serta manipulasi narasi keagamaan jadi pendorong utama radikalisasi pelajar. Variabel-variabel serupa: krisis identitas, ketidakadilan struktural, dan pencarian makna muncul secara konsisten dalam berbagai konteks negara—radikalisasi telah menjadi persoalan lintas batas yang universal.

Indonesia sedang berada di titik nadir ini. Survei Setara Institute dan BNPT mengindikasikan masifnya radikalisasi pelajar Indonesia di Timur Tengah. Nurul Islami dan Muhammad Hadi, dua mahasiswa Al-Azhar asal Indonesia yang ternyata bergabung dengan HTI hanya contoh nyata dari puluhan kasus serupa. Mereka yang bergabung dengan Ikhwanul Muslimin juga tak sedikit. Radikalisasi pelajar Indonesia benar-benar menjadi momok aktual yang meresahkan.

Krisis Identitas jadi Faktor?

Krisis identitas merupakan pintu masuk paling awal ihwal mengapa pelajar Indonesia rentan radikalisasi. Banyak dari mereka sedang pencarian jati diri, mencoba menjawab siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan di mana harus berpihak. Ketika pertanyaan-pertanyaan eksistensial tadi tidak menemukan jawaban yang memuaskan, para ideolog radikalis seolah datang sebagai pembawa oase. Radikalisasi tampak sebagai juru selamat, padahal sebenarnya jurang malapetaka.

Di banyak kasus, krisis identitas diperparah oleh kondisi sosial yang tidak stabil. Pelajar yang hidup di tengah ketimpangan ekonomi dan terbatasnya mobilitas sosial mengalami perasaan tak berdaya. Pendidikan yang seharusnya jadi jalan keluar justru tidak menjamin masa depan mereka. Ketika harapan melemah, rasa frustrasi tumbuh, dan dari sanalah muncul kerentanan terhadap ideologi radikal yang menawarkan kepastian. Kepastian semu, maksudnya.

Alienasi sosial juga memainkan peran penting. Banyak pelajar merasa tidak benar-benar jadi bagian dari komunitasnya. Relasi yang dangkal, minimnya ruang dialog, serta absennya figur pembimbing membuat mereka mencari alternatif ruang yang bisa memberikan rasa diterima. Dalam kondisi tersebut, kelompok radikal hadir sebagai rumah baru yang menawarkan solidaritas, persaudaraan, dan identitas kolektif.

Radikalisasi pelajar yang terjadi hari ini menyiratkan satu fakta penting: terjerumusnya seseorang terhadap radikalisme tidak selalu bertolak dari kebodohan atau kurangnya pendidikan. Banyak pelajar yang terpapar adalah mereka yang aktif mencari pengetahuan dan memiliki sensitivitas terhadap ketidakadilan. Namun, pencarian bisa berbelok ke arah yang keliru. Ideologi radikal kemudian tampil sebagai jawaban sederhana atas persoalan tersebut.

Sampai di sini jelas, radikalisasi tidak melulu soal ideologi, melainkan soal kebutuhan akan identitas, pengakuan, dan tujuan hidup para pencari jati diri. Ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi oleh keluarga, pendidikan, maupun negara, maka ruang kosong akan diisi siapa pun yang datang lebih dulu dengan narasi yang meyakinkan. Di sinilah krisis identitas berubah dari sekadar fase perkembangan jadi lahan subur bagi radikalisasi itu sendiri.

Negara Absen?

Jika krisis identitas membuka pintu radikalisasi, maka pertanyaannya adalah di mana kehadiran negara untuk menyelamatkan? Radikalisasi tumbuh karena lemahnya kehadiran negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, khususnya pelajar yang ada di Timur Tengah. Ketika institusi sosial gagal memberikan rasa keadilan, keamanan, dan harapan, ruang kosong itu akan jadi tempat yang mudah diisi radikalisasi. Dan generasi muda, sebagaimana umumnya, adalah target potensial.

Sekolah dan kampus terlalu fokus pada capaian akademik, dan abai terhadap pembentukan karakter, empati, dan kemampuan berpikir kritis. Ruang kelas jarang jadi tempat aman untuk berdialog tentang isu-isu sensitif seperti agama, ketidakadilan, atau politik. Akibatnya, pelajar mencari jawaban di luar, di ruang digital yang kerap kali tidak sehat. Pendidikan pun kehilangan fungsinya sebagai benteng utama radikalisasi.

Di sisi lain, negara juga kerap gagal menghadirkan keadilan sosial yang nyata. Ketimpangan ekonomi serta terbatasnya akses terhadap peluang menciptakan rasa frustrasi kolektif. Bagi sebagian pelajar, sistem pemerintahan yang ada tidak lagi dianggap sebagai jalan menuju masa depan, melainkan sebagai penghalang. Lalu, ideologi radikal menjanjikan perubahan drastis, meski melalui cara destruktif, demi terlihat lebih menarik dibandingkan sistem pemerintahan yang ada.

Sejauh ini, respons negara terhadap radikalisasi bersifat reaktif semata. Padahal, pendekatan yang menitikberatkan pada penindakan tanpa diimbangi pencegahan itu berisiko memperdalam alienasi. Pelajar yang merasa diawasi, dicurigai, atau distigma dapat semakin menjauh dari institusi formal. Padahal, persoalan radikalisasi tidak cukup diselesaikan dengan aparat keamanan, butuh pendekatan yang menyentuh aspek psikologis, sosial, dan kultural.

Di tengah berbagai kegagalan tersebut, peran pendidik semakin krusial sebagai garis depan yang tersisa. Dosen memiliki posisi strategis untuk membangun relasi, membuka ruang dialog, serta membantu pelajar menemukan makna dan arah hidupnya. Namun, peran tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan sistem. Selama negara absen dalam menghadirkan pendidikan inklusif, siklus tersebut akan terus berulang dalam wujud yang berbeda.

Peristiwa deportasi sejumlah mahasiswa Indonesia dari Mesir melalui Bandara Soetta pada 20 April kemarin bukan sekadar kejadian administratif keimigrasian, melainkan refleksi konkret dari pola radikalisasi yang meresahkan. Indikasi keterkaitan dengan jaringan Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin menunjukkan bahwa pelajar Indonesia berada dalam spektrum kerentanan global terhadap infiltrasi ideologi transnasional.

Fakta bahwa mereka merupakan mahasiswa juga menegaskan bahwa radikalisasi tidak selalu berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan, melainkan dengan kompleksitas faktor jaringan dan eksposur ideologis. Fenomena serupa telah lama diidentifikasi oleh United Nations sebagai bagian dari strategi kelompok para radikalis yang secara aktif menyasar mahasiswa lintas negara melalui jaringan diaspora dan komunitas studi.

Dengan demikian, kasus deportasi tersebut mesti dibaca sebagai sinyal peringatan. Radikalisasi pelajar adalah realitas yang telah menyentuh WNI secara langsung. Tanpa intervensi serius, kasus serupa berpotensi terus berulang. Banyak sekali pelajar yang telah terjerumus Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, atau lainnya namun belum terdeteksi. Apa yang terjadi kemarin hanyalah puncak gunung es. Jika negara absen untuk langkah preventif masalah ini, maka Indonesia akan menjadi sarang pelajar radikal.

Radikalisasi pelajar adalah sintesis antara krisis identitas dan kelengahan negara. Jika di Indonesia HTI sudah banyak, dan ke depan jumlahnya bertambah karena banyak pelajar Indonesia yang semakin memperbesar ancaman negara, apakah khilafah akan tegak?

Jawabannya tidak semudah iya atau tidak. Namun, melihat animo atas HTI yang semakin tinggi hari-hari karena masifnya propaganda mereka, bukan berlebihan jika Hizbut Tahrir adalah ancaman aktual yang mesti segera diberantas sebelum keadaan negara ini semakin memburuk atau, bahkan, hancur.

Wallahu A’lam bi ash-Shawab…