Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Seorang prajurit dari Satgas Yonif R 321/GT bernama Pratu Miftahul Arifin tewas saat operasi penyelamatan Pilot Susi Air. Ia gugur saat sejumlah prajurit terlibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4) kemarin.
Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono mengatakan, ia belum bisa memastikan berapa jumlah prajurit yang hilang, termasuk kondisi mereka. Ia berkata aparat terkendala cuaca untuk melakukan pencarian. Julius mengatakan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah memerintahkan agar pencarian terus dilakukan.
Julius juga menegaskan, TNI tidak akan mundur menjaga kedaulatan NKRI termasuk di Papua. Ia menyebut Panglima TNI memerintahkan kepada jajaran untuk tidak ragu-ragu ambil tindakan.
“TNI sebagai patriot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu,” ujarnya, seperti dilancir CNN Indonesia.
Tanggapan tentang peristiwa tersebut dari sejumlah pihak. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, kejadian KKB kemarin harus jadi momentum sinergisitas TNI-Polri. Setelah insiden penyerangan tersebut, masyarakat juga banyak yang bertanya hingga topik “Papua” trending di Twitter. Apakah setelah ini TNI akan kerahkan pasukan total? Apakah KKB Papua mesti dimusnahkan sebagai kontra-terorisme kaum jihadis yang selama ini gencar dilakukan?
Memberantas Terorisme
Pemberantasan terorisme, perlu digarisbawahi, merupakan amanat konstitusi. UU-nya jelas, sehingga tidak bisa dianggap sebagai akal-akalan pemerintah petahana sekalipun ia dijadikan kinerja prioritas pemerintah. Siapa pun presidennya, apa pun kabinetnya, memberantas terorisme adalah harus.
Begitu juga dengan separatisme. Apalagi, di dalam tubuh kaum separatis sendiri, jiwa-jiwa pemberontakannya mengejawantah sebagai aksi teror; seperti yang KKB Papua lakukan. Dalam rangka kontra-teror, separatisme KKB harus juga dibasmi total. Dan perlu juga ditegaskan di sini, semua itu tidak berkaitan dengan agama apa pun.
Memberantas terorisme adalah soal memberantas ancaman untuk negara. Tidak peduli apakah motif teroris soal pemisahan daerah atau jihad atas nama Islam. Teroris tetaplah teroris. Apa pun motif mereka, tugas negara ialah melawannya demi kedaulatan. Tidak bisa ditawar.
Sayangnya, hari ini, ada beberapa kalangan yang berusaha membela KKB dengan dalih membela Papua. Ini harus diluruskan. Pemerintah dan aparat yang dikirim ke Papua bukanlah untuk menjajah Papua, melainkan menjaga kedaulatan NKRI itu sendiri dari cengkeraman teroris. Masyarakat harusnya tidak terprovokasi.
Dalam konteks itu, pemberantasan terorisme kaum jihadis bisa dipakai sebagai analogi. Negara dan aparat tidak hendak mendiskreditkan Islam, seperti yang dituduhkan sejumlah partisan, tetapi menyelamatkan Islam dari cengkeraman jihadis.
Para jihadis membajak Islam sebagaimana para separatis membajak Papua. Dan itu mereka gunakan sebagai tameng bagi pemberantasan terorisme. Dengan demikian, semua pihak harus sadar, yang diberantas adalah terorisme dan karena itu tidak ada alasan untuk mengurungkannya.
Nasib Papua?
Lalu bagaimana nasib Papua ke depan? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan seutas kalimat. Perlu riset mendalam, perlu diskusi panjang lintas elemen melibatkan pemerintah dan masyarakat secara terbuka dan proporsional.
Berbicara tentang Papua adalah bicara soal kesejahteraan ekonomi-sosial, juga soal geopolitik. Selama ini, teroris KKB tidak benar-benar bergerak sendirian. Ada penyuplai logistik di belakang layar yang bergerak karena kepentingan tertentu.
Namun yang jelas, ini adalah soal kedaulatan wilayah. Indonesia memiliki hak penuh untuk mempertahankan Papua, agar tidak jatuh pada kekuasaan asing. Pemerintah wajib menjaga Papua, mengabaikan provokasi aktivis-aktivis lokal yang otaknya sudah didanai kepentingan asing soal KKB.
Karena itu, demi Papua, memusnahkan teroris KKB Papua adalah keharusan sebagaimana wajibnya memberantas teror kaum jihadis. Soal kesejahteraan masyarakat Papua, selama ini negara sudah melakukannya secara maksimal–meskipun harus diakui perlu ditingkatkan lagi.
Intinya, tidak ada alasan untuk membela teroris KKB dengan bicara soal kesejahteraan Papua. Di tangan KKB, Papua mustahil sejahtera, dan justru hanya akan menjadi kacung kekuatan asing terutama Australia yang selama ini kerap jadi otak di balik masalah.
Sudah bertumpuk bukti bahwa KKB harus dimusnahkan. Mereka meresahkan warga lokal dan pemerintah pusat. Mereka menggagahi kedaulatan nasional. Maka, teroris KKB Papua harus dimusnahkan. Deal.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
