Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Dalam merespons situasi politik terkini, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar: menjaga persatuan dan kesatuan negara dalam bayang-bayang Pilpres 2024 yang semakin mendekat. Di tengah-tengah kerumunan isu dan proyeksi politik, ada beberapa hal krusial yang harus kita pelajari dari pengalaman sejarah, khususnya dalam menghadapi potensi polarisasi politik yang meruncing seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 silam.
Mengapa ini penting adalah karena hari-hari ini, ketika para Capres-Cawapres sudah lengkap: Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran, desas-desus menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Mulai dari ketakutan akan kecurangan, isu-isu dinasti politik, hingga kekhawatiran ihwal politik identitas. Jadi masing-masing calon punya narasi dan kontra-narasi masing-masing. Dan di situlah peluang polarisasi menguat.
Maka, apa saja yang kemungkinan memerlukan atensi untuk diwaspadai? Banyak. Namun tiga hal yang urgen untuk selalu dinarasikan ialah ancaman terorisme, polarisasi politik, dan orientasi politik itu sendiri. Kendati indeks terorisme menurun dan politik identitas tidak seberisik Pilpres 2019 lalu, kemungkinan ke arah situ tetap ada. Kekhawatirannya adalah, polarisasi itu akan Kembali terjadi dan pesatuan NKRI menjadi taruhannya.
Pertama, ancaman terorisme. Tetap waspada dan memberdayakan masyarakat adalah Langkah tepat untuk masalah ini. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah ancaman terorisme itu masih mengintai. Artinya, kesatuan dan kerja sama antarmasyarakat sangat penting. Penguatan sistem keamanan dan kewaspadaan tinggi dari seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan kedamaian NKRI.
Kerja sama intelijen, pengawasan ketat terutama di media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta peningkatan kesadaran kolektif ihwal pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan adalah langkah-langkah yang tidak boleh diabaikan. Langkah terkait sebenarnya sudah dilakukan oleh para stakeholders. Namun infiltrasinya, terutama yang mengintai anak muda pegiat media sosial, itu cukup potensial.
Kedua, polarisasi politik. Ini dapat diatasi dengan membangun dialog intensif dan komitmen tentang rivalitas yang proporsional. Polarisasi politik seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 membawa keretakan parah di masyarakat. Maka, untuk menghindari kejadian serupa, membangun dialog konstruktif antara pihak-pihak yang berbeda pandangan adalah sesuatu yang niscaya. Meskipun rival, namun tetap akur demi persatuan dan kesatuan.
Semua pihak menyadari bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, namun harus diiringi dengan kesadaran akan dampak dari kata-kata dan tindakan masing-masing. Saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan mencari kesamaan adalah jalan terbaik untuk mengatasi polarisasi politik. Tidak ada cebong-kampret lagi, semuanya bersama untuk kebaikan Indonesia di masa depan.
Ketiga, peta koalisi 2024. Kepentingan masyarakat dan keadilan mesti menjadi prioritas. Membangun peta koalisi untuk Pilpres 2024 harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dan keadilan. Partai politik dan calon pemimpin harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya—melampaui kepentingan partai. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi nilai yang dijunjung tinggi.
Kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah fondasi kuat untuk mendukung masa depan NKRI. Karena itu, dalam menghadapi Pilpres 2024, kita harus mengingat bahwa perbedaan pendapat itu wajar. Persatuan dan kesatuan adalah harta yang tak ternilai bagi NKRI. Kita adalah bangsa yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan agama.
Kita adalah Indonesia. Satu negara, satu tanah air, dan satu cita-cita. Dalam perbedaan kita, terletak kekuatan untuk bersatu, berdialog, dan bersama membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Itulah esensi persatuan dalam keberagaman, yang harus kita jaga dan pertahankan dengan penuh semangat dan integritas. Tujuannya, menyelamatkan NKRI dari kembalinya polarisasi politik.
