Harakatuna.com – Di tengah ketegangan konflik Iran melawan AS-Israel, medsos riuh dengan rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia dalam rangka kepentingan geopolitik. Empat bulan terakhir, per Januari-April, Presiden Prabowo memang tercatat intens melakukan kunjungan ke berbagai negara, mulai dari AS, Eropa, Timur Tengah, hingga Asia Timur. Rencana ke Rusia ialah bertemu Vladimir Putin untuk membahas isu strategis, termasuk potensi kerja sama energi di tengah krisis pasokan global.
Langkah tersebut bukan tanpa konteks. Pemerintah secara terbuka mengatakan, bahwa diplomasi tersebut dilakukan untuk mengamankan kepentingan nasional, terutama dalam sektor energi yang saat ini jadi salah satu titik paling rentan dalam ekonomi global. Di tengah ancaman disrupsi distribusi minyak dunia, Indonesia justru memperluas opsi kerja sama lintas blok, termasuk dengan Rusia, AS, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah.
Namun ironisnya, di dalam negeri, langkah strategis tersebut justru disambut dengan sinisme dan sikap apatis. Narasi ‘diplomasi omon-omon’ bermunculan di medsos, seolah seluruh aktivitas luar negeri Prabowo tidak menghasilkan apa-apa bagi negara. Padahal, jika ditelusuri secara objektif, rangkaian kunjungan tersebut menunjukkan pola jelas bahwa Indonesia sedang membangun posisi sebagai aktor aktif percaturan global, bukan penonton apalagi omon-omon.
Jadi mari tanyakan, apakah kritik atau nyinyir di medsos itu lahir dari evaluasi berbasis fakta, atau sekadar narasi yang tanpa sadar melemahkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional di tengah situasi global yang genting ini? Jika jawabannya adalah yang terakhir, maka itu ironis.
Faktanya, diplomasi Prabowo sejauh ini menghasilkan capaian yang krusial. Dalam kunjungannya ke Jepang pada akhir Maret 2026, Indonesia berhasil mengamankan sedikitnya 10-11 nota kesepahaman (MoU) dengan total nilai mencapai USD 23,63 miliar atau sekitar Rp401,7 triliun. Kesepakatan tersebut mencakup sektor energi seperti migas dan panas bumi, hilirisasi industri, pengembangan semikonduktor, hingga AI sebagai kunci daya saing global ke depan.
Pada lawatan ke Korea Selatan, pemerintah kembali mengamankan komitmen investasi sebesar USD 10,2 miliar atau sekitar Rp173 triliun, melalui berbagai MoU yang menyasar sektor energi terbarukan, industri baja, baterai, hingga teknologi digital dan AI. Jika digabungkan dengan Jepang, total komitmen investasinya mencapai sekitar Rp574 triliun, angka yang menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi magnet investasi di tengah ketidakpastian geopolitik global hari-hari ini.
Tidak hanya di Asia Timur, diplomasi Indonesia juga membuahkan hasil signifikan dalam hubungan dengan AS. Tercatat adanya komitmen kerja sama perdagangan dan investasi senilai USD 38,4 miliar yang mencakup berbagai sektor strategis dengan AS. Artinya, diplomasi yang dijalankan pemerintahan Prabowo merupakan instrumen konkret untuk menarik investasi dan menjaga ketahanan ekonomi di tengah tekanan global. Tidak benar jika dituduh omon-omon semata.
Menyangkal Tuduhan Diplomasi Omon-omon
Tuduhan bahwa diplomasi Presiden Prabowo hanya bersifat seremonial tidak memiliki pijakan kuat jika ditelusuri dari pola kunjungan dan capaian konkret sepanjang Januari hingga April 2026 ini. Arah kebijakan luar negeri Indonesia justru menunjukkan intensitas tinggi, cakupan luas, dan tujuan yang terukur, terutama dalam merespons ketidakpastian global di sektor energi, investasi, dan stabilitas geopolitik. Akrobat politik dalam kondisi sekarang merupakan langkah yang niscaya.
Perlu digarisbawahi, rangkaian lawatan yang Prabowo lakukan tidaklah acak, melainkan terstruktur menyasar pusat-pusat kekuatan dunia. Inggris, Prancis, dan Swiss menjadi pintu masuk penguatan jaringan ekonomi dan keuangan global; AS menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan Barat; UEA dan Yordania membuka jalur strategis di kawasan Timur Tengah; Jepang dan Korea Selatan memperkuat basis industrialisasi dan teknologi; sementara Rusia jadi opsi penting energi dan geopolitik non-Barat.
Jika ditarik lebih dalam, berbagai kunjungan Prabowo membentuk satu pola besar: Indonesia sedang membangun jejaring lintas blok. Di tengah polarisasi global antara Barat dan non-Barat, Indonesia tidak memilih untuk terjebak dalam satu poros. Pemerintah perlu aktif menjalin komunikasi dengan seluruh kekuatan utama dunia sebagai cermin prinsip politik luar negeri bebas aktif, sekaligus sebagai langkah adaptif menghadapi dunia yang semakin multipolar.
Hasilnya pun tidak bisa diabaikan. Dari Jepang dan Korea Selatan saja, Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi ratusan triliun rupiah di sektor energi dan teknologi masa depan. Sementara dari AS dan Eropa, terbuka peluang kerja sama perdagangan dan investasi bernilai puluhan miliar dolar. Semua itu menunjukkan bahwa diplomasi yang dilakukan tidak berhenti pada simbolisme, melainkan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata dan terukur.
Pertemuan dengan Putin yang lagi santer dibicarakan hari ini menjadi salah satu langkah paling strategis tersebut. Di tengah gangguan pasokan energi global akibat penutupan Selat Hormuz, komunikasi langsung dengan Rusia membuka ruang alternatif bagi Indonesia untuk mengamankan kebutuhan energi nasional. Dalam situasi di mana banyak negara justru terjebak dalam keterbatasan pilihan, Indonesia memilih memperluas opsi dan memperkuat posisi tawarnya. Itu sinyal bagus, bukan?
Dengan demikian, menyebut diplomasi dan akrobat politik luar negeri Presiden Prabowo sebagai omon-omon bukan saja simplifikasi berlebihan, namun juga kegagalan membaca arah perubahan global yang sedang terjadi. Yang berlangsung saat ini adalah proses reposisi Indonesia sebagai aktor aktif percaturan geopolitik. Indonesia tak lagi sekadar mengikuti arus, namun juga membentuk ruang geraknya sendiri demi kepentingan nasional jangka panjang.
Melawan Kritik Sumbang dan Narasi Anti-Persatuan
Munculnya kritik sumbang yang cenderung mendeligitimasi seluruh langkah diplomasi Presiden Prabowo patut dibaca secara kritis. Tidak semua kritik lahir dari kepedulian terhadap kepentingan nasional. Sebagian justru berpotensi membentuk opini yang mereduksi kompleksitas kebijakan menjadi sekadar tuduhan kosong, sehingga melemahkan kepercayaan publik terhadap arah strategi negara. Bukan lagi Prabowo yang dirugikan di situ, melainkan Indonesia itu sendiri.
Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompetitif, stabilitas internal merupakan bagian dari kekuatan nasional. Negara yang terpecah dalam persepsi publik akan rentan terhadap tekanan eksternal atau asing, baik dalam bentuk ekonomi, politik, maupun diplomasi. Fragmentasi opini publik pada akhirnya dapat menggerus daya tawar negara di hadapan aktor global lainnya.
Karena itu, penting untuk membedakan secara tegas antara kritik konstruktif dan kritik destruktif yang bertujuan memecah-belah NKRI. Kritik konstruktif berbasis data, analisis, dan bertujuan memperbaiki kebijakan. Sebaliknya, kritik destruktif mencoba membangun sinisme, mengabaikan fakta, serta tidak menawarkan solusi. Perbedaan kritik tersebut krusial agar ruang publik tidak termakan narasi yang justru kontraproduktif terhadap kepentingan nasional.
Narasi yang menyebut diplomasi Indonesia sebagai ‘sia-sia’ atau ‘tidak berdampak’, tanpa melihat capaian konkret maupun konteks global yang Presiden Prabowo upayakan berpotensi masuk dalam kategori kritik destruktif tersebut. Apalagi ketika narasi itu disebarkan secara masif tanpa disertai pemahaman atas dinamika geopolitik yang sedang berlangsung, itu akan menyederhanakan persoalan dan bahkan berisiko membentuk persepsi publik yang keliru dan meresahkan.
Dalam situasi dunia yang tengah mengalami polarisasi tajam antara blok Barat dan non-Barat, Indonesia justru mengambil posisi strategis sebagai negara yang mampu menjembatani berbagai kepentingan. Posisi semacam itu tidak mudah, dan hanya bisa dijalankan jika didukung oleh kepercayaan internal yang kuat. Tanpa kohesi nasional, strategi multi-alignment yang sedang dibangun pemerintah Indonesia akan kehilangan fondasi utamanya.
Oleh karena itu, upaya membangun sinisme berlebihan terhadap kebijakan luar negeri tidak bisa dipandang sebagai kritik biasa. Apalagi jika motifnya karena murni tidak suka Presiden Prabowo. Tuduhan tersebut akan berdampak pada melemahnya posisi Indonesia sendiri di mata dunia. Ketika kepercayaan internal terganggu, maka pesan diplomasi yang dibawa ke luar negeri pun jadi kurang solid.
Tentu, ini masih proses. Diplomasi bukanlah kerja instan yang hasilnya bisa dirasakan dalam hitungan hari. Yang jelas, Presiden Prabowo telah melakukan investasi strategis jangka panjang yang menentukan posisi bangsa Indonesia dalam percaturan global. Hasilnya boleh jadi bersifat akumulatif, bukan seketika, dan di situlah letak kekuatannya.
Langkah Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia hari-hari ini mulai aktif mengambil peran dalam menentukan arah di tengah ketidakpastian geopolitik. Maka, tantangan ke depan bukanlah terletak pada bagaimana berbagai kunjungan ke luar negeri dijalankan secara konsisten, namun pada bagaimana bangsa ini menjaga kepercayaan diri dan persatuannya dalam membaca serta merespons perubahan dunia yang kompleks. Tuduhan ‘diplomasi omon-omon’ kepada Prabowo adalah contoh konkret narasi pemecah persatuan NKRI. Maka, kuncinya satu: waspada!
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment