Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan daya tangkal masyarakat terhadap ideologi radikal terorisme perlu terus dibangun untuk memerangi penyebaran paham-paham kekerasan. Keterlibatan seluruh pihak menjadi mitra strategis dalam menjalankan program penanggulangan terorisme.
Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan hal tersebut saat bersilahturahim dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Duta Damai Dunia Maya dan Duta Damai Santri Regional Jawa Tengah di Semarang. BNPT tidak bisa bekerja sendirian. Keberadaan FKPT, Duta Damai dan Duta Santri yang menjadi mitra strategis BNPT untuk memperkuat resiliensi masyarakat dalam mencegah penyebaran ideologi radikal terorisme ini sangat penting.
“Kalau FKPT, Duta Damai, dan Duta Santri bisa berkolaborasi seperti ini tentunya dapat menumbuhkan daya tangkal atau daya cegah dan perlawanan untuk mencegah teroris yang secara terang-terangan ingin mengubah dasar negara kita,” kata Rycko dikutip Jumat (9/2/2024).
Kepala BNPT mengingatkan domain kerja FKPT, Duta Damai maupun Duta Damai Santri sebagai ujung tombak bisa diperkuat dan diintensifkan untuk berfokus di wilayah pencegahan.
Bentuk sinergi itu, kata Rycko, bisa diwujudkan dalam bentuk seminar daring melalui siaran langsung media sosial yang dikelola Duta Damai maupun Duta Damai Santri. Kemudian, dalam seminar tersebut, FKPT bisa mengisi siaran langsung media sosial dengan berbagai kajian dalam upaya kontra radikalisasi.
“Ini merupakan bentuk edukasi kepada publik dan upaya pencegahan dini. Edukasi merupakan kata kunci untuk memberantas sel-sel jaringan terorisme,” ujarnya.
Kepala BNPT optimistis, bila hal tersebut bisa dilakukan, bangsa Indonesia akan semakin aman, damai, lestari. Juga tercipta kasih sayang, cinta tanah air, jauh dari intoleransi, jauh dari kekerasan maupun ideologi kekerasan yang ingin memaksakan kehendak yang dianggapnya paling benar.
“Karena bahan baku utama radikal terorisme adalah intoleransi, oleh sebab itu segala bentuk ancaman intoleransi harus diberi counternya. Karena tidak ada keagamaan yang mengajarkan kekerasan, dan orang yang terpapar itu adalah korban. Korban yang tertipu oleh yang salah menafsirkan dalam sudut pandang yang kecil. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama tak hanya BNPT namun masyarakat secara luas,” tegas alumni Akpol tahun 1988 ini.
Dia menjelaskan, radikalisme terorisme ini menyerang keyakinan, bukan keinginan. Sehingga pelakunya memiliki kecenderungan keras kepala dan susah untuk diajak kembali ke pemikiran yang moderat. Ia menegaskan bahwa ini tantangan berupa lack of ideology education perlu diberantas dengan wawasan kebangsaan. Penerus bangsa perlu diberi ilmu pengetahuan yang masif, dan terstruktur didampingi nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kebudayaan, kebangsaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.
Kepala BNPT mengatakan, dari beberapa hasil penelitian Setara Institute dari tahun 2016-2023 telah terjadi peningkatan proses radikalisasi yang masif menyasar tiga pihak yang dianggapnya sangat rentan, yaitu remaja, perempuan, dan anak-anak. “Ketiga pihak ini sangat rentan karena strategi propaganda paham radikal terorisme berganti, dari awalnya menggunakan hard approach secara langsung, kini menjadi soft approach di berbagai platform media daring,” ujar mantan Kapolda Jateng dan Kapolda Sumut ini.
Ketiga pihak ini menurutnya sangat mudah dibujuk dengan menggunakan narasi yang dibalut atribut-atribut keagamaan. Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo menambahkan, silaturahmi ini adalah upaya untuk merawat komunikasi, bertukar informasi dan pengalaman, serta berdiskusi tentang kendala yang terjadi selama bertugas mencegah paham ideologi kekerasan radikal berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.
“Harapannya kegiatan ini dapat menjadi ajang memperkuat bisa sharing dengan Bapak Kepala BNPT, karena beliau menyampaikan langkah strategis, taktis dan memili daya dorong yang luar biasa,” ujar Roedy Widodo.
