Dengarkan artikel ini
Masih segar ingatan kita pada November 2019 lalu, ketika pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. SKB tersebut diharapkan menjadi pemutus rantai radikalisme yang telah sejak lama menggerogoti ASN. Berbagai jabatan strategis, mulai dari lembaga pendidikan hingga lembaga Negara, tidak jarang diisi oleh orang yang bertendensi riskan: kader HTI.
SKB yang ditandatangani Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna H Laoly, Menag Fachrul Razi, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G Plate, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhardi Alius, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala BPIP Hariyono, serta Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto itu, dalam putusannya, membentuk Tim Satuan Tugas untuk menangani ASN radikal. Tugas mereka menerima laporan terkait melalui aduanasn.id.
Faktanya, setelah setahun lebih berlalu, kasus terkait tidak menunjukkan kepunahan. ASN radikal, atau berafiliasi dengan organisasi pengusung radikalisme, masih marak. Ini tentu kabar buruk untuk kita semua. Portal aduanasn.id yang diakomodasi SKB berjalan atau tidak, tidak ada yang tahu. Asep Agus Handaka Suryana, Wakil Dekan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran Bandung, dipecat setelah dua hari menjabat lantaran diketahui pernah menjadi pengurus atau kader HTI.
Ia memang mengakui dan memaklumi pencopotan tersebut. Tetapi, itu terjadi setelah dirinya dilantik. Artinya, ada yang teledor saat penyeleksian. Yang demikian tidak lebih baik dari kasus Suteki, Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang yang dikenal sebagai pakar Filsafat Pancasila. Jabatannya sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum, dan anggota senat akademik, dipreteli. Ia dibebastugaskan. Suteki kerap kali menjadi pakar hukum garda depan para kader HTI.
Arif Firmansyah, seorang dosen di Universitas Airlangga Surabaya pernah diselidiki karena tersebar meme dukungannya pada HTI. Kasusnya mirip dengan Daniel M. Rosyid, Guru Besar Teknologi Kelautan, Kepala Laboratorium Teknik Fisika Arif Rahmadiansah, dan Lukman Noerochim selaku Kaprodi Pascasarjana Teknik Material ITS Surabaya. Memang ada penyangkalan, tetapi kasus infiltrasi kader HTI di lingkungan ASN sudah tak terhitung jumlahnya. Kita terlalu teledor untuk kader HTI yang solid.
Soliditas Kader HTI
Kita bisa membaca dua kemungkinan mengapa infiltrasi bisa terjadi, mengapa banyak kader HTI yang menduduki jabatan strategis. Pertama, pra-rekrutmen. Soliditas antarkader HTI merupakan keniscayaan kaderisasi, dalam artian bahwa satu kader akan saling ulur tangan dengan kader lainnya. Pengaruh yang mereka bangun ialah dengan menanam benih HTI yang bergerak secara bawah tanah dan hanya diketahui oleh sesama kader HTI. Saling berbagi jabatan dan kongkalikong adalah triknya.
Jadi sebelum terekrut pada suatu jabatan, mereka sudah kader HTI. Ditarik ke suatu jabatan oleh sesama kader, dan seterusnya. Saling tarik-menarik. Model pra-rekrutmen ini bukan hanya dimainkan oleh kader HTI melainkan oleh semua gerakan bawah tanah. PKS, misalnya, melakukan kaderisasi. Kelak, ketika satu orang berhasil menduduki satu jabatan, yang lainnya akan dibawa. Jabatan strategis merupakan incaran utama karena darinya efektivitas pergerakan menjadi signifikan.
Kedua, pasca-rekrutmen. Ini berkaitan dengan indoktrinasi. Artinya, orang-orang hebat dengan jabatan strategis menjadi incaran kader HTI untuk, paling tidak, bermitra secara politik. Meskipun kemungkinannya relatif lebih kecil daripada yang pertama tadi, kita harus ingat bahwa indoktrinasi mereka kuat. Orang dengan jabatan strategis yang ditarget pada akhirnya masuk perangkap, meski pada akhirnya ia terkena getah sendiri: dilengserkan dari jabatannya.
Dalam kasus di atas, yang menimpa eks-Wakil Dekan FPIK Universitas Padjadjaran bisa dikategorikan sebagai kemungkinan pertama, sementara kasus Suteki adalah kemungkinan kedua. Ada kemungkinan lain yang paling radikal, yaitu pencatutan. Salah satu intrik licik kader HTI ialah mengatasnamakan agendanya sendiri kepada orang berpengaruh. Hoaks kemudian mencuat ke publik. Ini sebagaimana yang menimpa sejarawan Peter Carey, dan mungkin juga para akademisi dari ITS dan UNAIR.
Soliditas HTI tidak hanya kesolidan yang bergerak di tataran internal, melainkan juga eksternal. Jabatan strategis ibarat pelicin dari keberlangsungan dakwah dan eksistensi mereka. Kembali pada efektivitas SKB radikalisme di kalangan ASN, itu patut dipertanyakan. Dari semua kasus yang ada, dari semua keberhasilan kader HTI berkamuflase menyusup ke berbagai jabatan strategis, kenapa banyak di antara kita yang teledor dan seolah Negara tidak pernah berhenti kecolongan?
Mengapa Negara Kecolongan?
Ini adalah bahan introspeksi semua pihak. Kita lihat pergerakan pemerintah mulai masif dalam memberantas kader HTI—juga organisasi sejenisnya yang riskan terhadap Negara Kesatuan. Negara sudah menyadari kalau selama ini kecolongan, dan mulai menguras mereka dari jabatan strategis terutama pemerintahan. Masjid-masjid, para dai, rekrutmen ASN, sekarang sudah diatur dengan ketat demi menghindari berulangnya keteledoran. Ini, jelas, merupakan langkah progresif.
Masalahnya adalah respons masyarakat. Setelah FPI menjadi Ormas terlarang, rumor represi rezim Jokowi berhembus kencang. Bahkan ketika RUU tentang pelarangan aktivis HTI terlibat hak politik seperti pemilihan mencuat ke publik, respons tidak enak berdatangan. Kita yang tengah berjuang melawan gerakan bawah tanah kader HTI dan berbagai radikalis lainnya justru dianggap menjadi antek rezim—anti Islam dan narasi-narasi buruk lainnya.
Boleh jadi kita menuduh Negara tengah kecolongan, tetapi itu tidak akan terjadi jika bukan karena keteledoran kita sendiri. Mudah terpengaruh hoaks, terprovokasi, dan terlalu percaya suara kader HTI. Felix Siauw masih banyak pengikutnya. Kanal YouTube Khilafah Channel dan sejenisnya masih banyak yang menonton. Kader HTI membodohi orang awam menggunakan indoktrinasi, dan berusaha mengembangkan sayap pengaruhnya melalui perebutan jabatan strategis.
Jarak antara kader HTI dengan jabatan strategis adalah sejauh ketelodoran kita. Negara sudah membuat aturan, melalui SKB ASN misalnya. Tetapi selama kita teledor untuk memberantas mereka, teledor untuk memahami intrik licik mereka, Negara akan tetap, dan senantiasa, kecolongan.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
