Harakatuna.com – Presiden Prabowo Subianto akhirnya tiba di Indonesia, Rabu (15/4) siang, usai menggelar lawatan luar negeri ke Rusia dan Prancis sejak Minggu (12/4) lalu. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Wapres Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang telah menunggu di bawah tangga pesawat. Di Rusia, Prabowo bertemu Presiden Vladimin Putin, dan di Prancis bertemu Presiden Emmanuel Macron.
Apa yang tengah terjadi? Mengapa Presiden Indonesia beberapa waktu terakhir sering kunjungan ke luar negeri? Diplomasi apa yang sedang dijalankan Prabowo? Sejumlah pertanyaan muncul dari masyarakat hingga muncul satu hal yang tidak semestinya, yaitu tuduhan tentang ‘diplomasi omon-omon’. Di medsos, netizen bahkan mencibir Presiden Prabowo karena merayakan ultah Seskab Teddy, menganggapnya sengaja ke luar negeri dengan alasan yang ‘tidak bermoral’. Ironi.
Di tengah lanskap global yang kian terfragmentasi, yang ditandai oleh perang hingga krisis energi yang belum jelas kapan mereda, arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak lagi bisa dibaca sebagai rutinitas diplomatik sebagaimana non-blok konvensional. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo justru mencerminkan sebuah fase penting, yakni pertaruhan arah bangsa di tengah perubahan tatanan dunia. Bangsa ini perlu menentukan nasib terbaik di tengah ketidakpastian geopolitik.
Serangkaian kunjungan luar negeri yang intens sejak awal 2026 bukanlah sekadar agenda seremonial. Dari Washington hingga Tokyo, dari Timur Tengah hingga Moskow dan Paris, Indonesia sedang menegaskan satu hal mendasar ihwal kesediaannya terlibat dalam percaturan global. Pertemuan dengan Putin di Kremlin serta dialog strategis dengan Macron di Istana Élysée, menunjukkan keberanian untuk masuk ke pusat kekuatan dunia demi kepentingan nasional.
Tentu saja, langkah tersebut tidak datang tanpa risiko. Di dalam negeri, beberapa waktu terakhir dan semakin masif, muncul gelombang sinisme yang menyederhanakan diplomasi sebagai ‘jalan-jalan mahal Prabowo’ tanpa hasil. Kritik semacam itu, di batas tertentu, merupakan bagian sehat dari demokrasi. Namun ketika kritik tadi berubah jadi generalisasi yang menafikan fakta dan konteks diplomatik Indonesia, mispersepsi akan menyeruak di masyarakat dan itu tidak bisa dibiarkan.
Sebab, diplomasi saat ini telah menyentuh persoalan paling mendasar bagi keberlangsungan negara. Kesepakatan terkait pasokan energi jangka panjang, penguatan kerja sama industri dan teknologi, hingga peningkatan kapasitas pertahanan dan SDA, semuanya merupakan fondasi strategis yang urgen. Di dunia yang saling terhubung dan penuh ketergantungan, kedaulatan negara ini justru ditentukan oleh kemampuan menjalin hubungan multilateral cerdas dan berkelanjutan.
Di titik inilah kita melihat pergeseran penting: dari diplomasi yang bersifat reaktif jadi diplomasi yang proaktif dan kalkulatif. Indonesia tidak lagi sekadar merespons tekanan global, tetapi mulai membentuk ruang geraknya sendiri. Pendekatan yang menjangkau Barat, Timur, hingga kekuatan non-Barat menunjukkan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia sedang diartikulasikan dalam konteks yang relatif pragmatis, bukan slogan melainkan strategi.
Apakah lantas pertaruhan terbesar dari semua ini terletak pada keberhasilan diplomasi di luar negeri? Tidak juga, karena ketahanan konsensus di dalam negeri merupakan elemen krusial lainnya. Sekuat apa pun posisi Indonesia di panggung global akan rapuh jika fondasi domestik tergerus oleh ketidakpercayaan dan polarisasi opini. Dunia hari ini tidak hanya menyaksikan kekuatan militer atau ekonomi suatu negara, tetapi juga stabilitas internalnya sebagai indikator kredibilitas.
Di tengah situasi global yang semakin kompetitif, negara-negara besar berlomba dalam pengaruh dan memanfaatkan celah-celah kelemahan lawan, termasuk melalui fragmentasi opini publik. Karena itu, narasi sinis yang berlebihan terhadap kebijakan strategis berpotensi menjadi bumerang bukan karena kritik tidak boleh ada, melainkan karena bisa melemahkan posisi tawar bangsa itu sendiri jika tidak berbasis pada pemahaman yang utuh.
Tentu, bukan berarti diplomasi yang dilakukan saat ini tanpa kekurangan. Presiden Prabowo juga tidak kebal kritik. Transparansi hasil serta pengawasan terhadap implementasi kesepakatan tetap jadi PR yang tidak bisa diabaikan setiap warga negara Indonesia. Justru di sinilah kritik konstruktif menemukan relevansinya: bukan untuk meniadakan arah, tetapi untuk memastikan arah tersebut berjalan dengan akuntabilitas dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Diplomasi bukanlah arena yang menghasilkan kemenangan instan. Perlu ada proses panjang, penuh negosiasi, kompromi, dan kalkulasi strategis yang diinisiasi. Hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya menentukan posisi bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Karena itu, langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo harus dibaca sebagai bagian dari upaya menempatkan Indonesia pada posisi yang kuat di tengah dunia yang berubah.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah diplomasi ini ‘terlihat’ hasilnya hari ini, melainkan apakah bangsa ini siap menjaga arah yang sedang dibangun. Pertaruhan terbesar berikutnya ada pada kemampuan kita sebagai bangsa untuk memahami, mendukung, dan mengawal arah tersebut dengan kesadaran kolektif yang utuh. Indonesia sedang diarahkan dalam pertaruhan dinamika geopolitik yang dibayangi ketidakpastian. Diplomasi Prabowo, dengan demikian, merupakan langkah strategis yang mesti diapresiasi bersama. []
Leave a Comment