Dengarkan artikel ini
TNI menerima kunjungan HTI dengan elegan, formal, dan profesional, yang menunjukkan bahwa sebenarnya TNI sudah mengetahui apa dan bagaimana HTI. Sebagai organisasi kemasyarakat yang bernuansa keagamaan dan terdaftar di pemerintahan, TNI menyambut kedatangan delegasi HTI sebagai tamu yang dihormati dengan ramah. Beberapa kunjungan dipublikaskan di website TNI, sampai sekarang tidak dihapus.
Kunjungan HTI berguna untuk mengkonfirmasi langsung kebenaran informasi yang telah mereka ketahui sebelumnya melalui laporan-laporan intelijen TNI. Jadi, pertemuan HTI dan TNI sesungguhnya pertemuan dua institusi yang sudah saling tahu sama tahu. Yang menarik, TNI tidak pernah melakukan kunjungan balasan ke kantor HTI. Hal ini menunjukkan bahwa TNI tidak berkepentingan dengan HTI.
Meskipun demikian TNI beberapa kali menghadiri undangan kegiatan yang diadakan oleh HTI untuk menjadi narasumber dan atau menjadi tamu undangan (peserta) kegiatan seperti yang tertera dalam tabel berikut:
Tabel. 3. Kehadiran TNI Pada Kegiatan HTI
| No | Judul Berita | Jenis Kegiatan (tempat, waktu) | Keterangan |
| 1 | Elemen TNI dan Depag Bicarakan Persatuan Umat Bersama HTI di Hulu Sungai Selatan (HTI Press 2008). | Halal bi Halal Liqa Syawal (Aula PKK HST, 25/10/2008). | Kasdim Kodim 1002 Barabai menjadi salah satu narasumber. |
| 2 | HTI Semarang Serukan Penutupan Lokalisasi (HTI Press 2014c). | FGD HTI (Aula Gedung Habibah, 17/07/2014) | Kasdim Kodim 0733 BS/Semarang turut hadir |
| 3 | Liqa Syawal 1435 Bersama Tokoh dan Ulama (HTI Press 2014d) | Halal bi halal (Masjid al-Furqon Pangkalpinang, 09/08/2014) | Perwakilan dari Korem 045/Garuda Jaya turut hadir |
| 4 | Bogor Terancam Seks Bebas dan Narkoba (HTI Press 2014e). | FGD HTI (Kantor Sekretariat HTI Bogor, 11/09/2014) | Perwakilan Kodim 0606 Kota Bogor turut hadir |
| 5 | Halaqah Islam dan Peradaban Edisi 11 DPD I HTI Kaltim “Mosterisasi Khilafah dan Simbol Islam” (HTI Press 2014f) | Diskusi Publik (Aula Kesbangpol Kaltim, 22/09/2014) | Kasdim Kodim 0901/ Samarinda menjadi salah satu narasumber |
| 6 | Silaturahim-Diskusi Tokoh Jatim: State Capitalism vs Corporate Capitalism (HTI Press 2015a). | Diskusi (Asrama Haji Hall B Sukolilo Surabaya, 18/03/2015 | Perwakilan dari Kodam. Korem, Armadatim turut hadir |
| 7 | Bincang Ramadlan HTI Jatim dan Buka Bersama Tokoh Lintas Lembaga (HTI Press 2015b). | Diskusi (Asrama Haji Hall G Sukolilo Surabaya, 28/06/2015) | Perwakilan dari Kodam turut hadir |
| 8 | Hasan Toha Toha: Hanya dengan Syariah Islamlah Indonesia Akan Makmur (HTI Press 2015c). | Diskusi (Aula Kantor HTI Jateng, 16/08/2015) | Perwakilan dari Bintal Kodam IV Diponegoro turut hadir |
| 9 | Indonesia Memerlukan Sistem Ekonomi yang Tumbuh, Stabil dan Adil (HTI Press 2015d). | Halaqah Islam dan Peradaban (Hotel Sahid Jayapura, 18/08/2015) | Perwakilan dari Kodam turut hadir |
| 10 | Silaturahmi dan Buka Bersama Tokoh Jatim (HTI Press 2016b). | Buka Bersama (Rumah Makan Bu Cokro Surabaya, 29/06/2016). | Perwakilan Kodim 0830/Surabaya Utara turut hadir |
Sumber: Diolah penulis dari website fokusmedia diakses 31/10/2021.
Hubungan HTI dan TNI pada realitasnya cenderung bersifat formalitas, sekedar “say hello”, yang tidak berlanjut sampai kepada tahap yang lebih serius. Di satu sisi HTI berusaha menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya dan berusahan menutupi agenda praktis mereka, yang sebenarnya telah diketahui oleh TNI.
Setidaknya di dalam draf dokumen nomor 07/2010 yang berjudul Menghidupkan Kembali Kekhalifahan di Nusantara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Strategi Mobilisasi dan Dampaknya Bagi Indonesia, yang bersampul Pusat Pengkajian Strategis Mabes TNI (Pusjianstra), disimpulkan bahwa HTI adalah organisasi radikal yang berbahaya, layak untuk dibubarkan (Pusjianstra Mabes TNI 2010).
Dokumen tersebut beredar di internet, terlihat masih berbentuk draf yang belum ditandatangani oleh penulisnya a.n Kepala Pusat Pengkajian Strategis, Sekretaris Dr. A. Yani Antariksa, SH, SE, MM, Kolonel Laut (P) NRP 7981/P. Brigjen Benny Octaviar Kepala Pusjiantra Mabes TNI (2017), mengatakan, bahwa draf itu untuk internal TNI, tapi terlanjur keluar. Belum menjadi kajian resmi TNI.
Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Pontoh, memang benar TNI pernah ada kajian Pusjianstra tentang HTI (Coki 2017). Draf dokumen ini juga sampai ke kalangan HTI, menjadi bahan diskusi, kritik dan dibuat kontra narasinya (Sulaiman Naim 2012).
Dengan asumsi bahwa, inti dari isi draf tersebut tidak akan jauh berbeda dengan naskah resmi yang tidak beredar di publik, maka, dapat diperkirakan bahwa TNI berpendapat HTI organisasi berbahaya yang mengancam eksistensi NKRI dan ideologi Pancasila. HTI pun, menyadari apabila TNI beranggapan demikian. Ini yang melatarbelakangi HTI melakukan kunjungan intensif ke TNI, mengundang TNI menjadi narasumber dan atau mengundang pada kegiatan-kegiatan HTI lainnya, guna menjelaskan dan menunjukkan apa, siapa dan bagaimana HTI secara langsung, yaitu damai, santun, dan anti kekerasan.
Namun, HTI tidak pernah membantah tujuan mereka ingin mendirikan khilafah dihadapan TNI. Justru sebaliknya, HTI berulang kali mengajak dan menyeru TNI untuk mendukung pendirian khilafah. Hal ini memperkuat kebenaran isi kajian tentang HTI yang dibuat oleh Pusjianstra Mabes TNI pada tahun 2010. Waktu Danramil 04/Warureja memberikan materi tentang perkembangan radikalisme di Indonesia di Aula Makodim 0712/Tegal, tanggal 04/12/2015, dikatakan anggota Hizbut Tahrir dan disebut ingin cepat-cepat mendirikan negara Islam.
Singgih Saptadi Ketua HTI Kabupaten Semarang yang hadir mewakili HTI, pada sesi diskusi membantah pernyataan Danramil 04/Warureja (Penerangan Kodam IV Diponegoro 2015). Demikian juga saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan ormas Se-Kabupaten Semarang oleh Dandim 0714/Salatiga di Kec Tuntang Kab Semarang, di Aula Rumah Makan Cikai Gading Tuntang, tanggal 28/02/2017, HTI disebut radikal (Penerangan Kodam IV Diponegoro, 2017).
Pandangan TNI terhadap HTI sudah jelas sejak 2010, akan tetapi TNI bersikap profesional, mengikuti kebijakan politik pemerintah yang melegalkan keberadaan dan kegiatan HTI, dengan mengeluarkan surat izin terdaftar (2006 -2017), sampai surat izin tersebut dicabut (2017).
Terkait relasi HTI dan TNI, maka, konsep hubungan sipil-militer yang disampaikan oleh Huntington dan Amos Perlmutter sangat relevan untuk dikemukakan. Menurut Huntington, harus ada batas kewenangan yang berdasarkan keahlian, antara sipil dan militer yang berimplikasi kepada munculnya ketegangan dan konflik alami yang akan melahirkan isu kontrol sipil terhadap militer. Kontrol sipil terlihat dari ketundukan militer terhadap otoritas sipil yang menjadi syarat utama negara demokratis.
Bersambung…
