Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Organisasi Kemasyarakatan Kebangsaan Lintas agama, suku dan budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) secara tegas menyatakan perlawanan terhadap para penganut paham khilafah di Indonesia.
PNIB meminta elemen bangsa juga aparat penegak hukum seperti Densus 88, Polri & TNI menindak tegas Akhmad Khozinudin Dkk karena kehadirannya justru mengancam keselamatan rakyat & integritas Bangsa Indonesia.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho dalam keterangannya kepada media belum lama ini.
Dikatakannya, PNIB menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa mewaspadai upaya-upaya Sudanisasi, Talibanisasi, dan Suriahisasi Indonesia yang masih gencar dilakukan oleh sel sel HTI yang masih ada hingga saat ini.
Salah satunya adalah Ahmad Khozinudin dan para pembawa paham khilafah lainnya yang “diduga” berani secara terbuka mengajak militer untuk melakukan kudeta terhadap Negara dan Pemerintahan yang sah.
Menurutnya, tindakan dan ucapan Akhmad Khozinudin tersebut tidak boleh dibiarkan saja dan ditoleransi. Serta tidak boleh lagi dianggap remeh, karena mengancam integritas bangsa Indonesia.
“Keselamatan rakyat dan kedaulatan Indonesia adalah prioritas utama,” ujar Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho.
Gus Wal menilai apa yang dilakukan Ahmad Khozinudin dan teman-temannya sudah melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum dan arah perjuangannya jelas ingin merubah haluan dan dasar negara, mengganti Pancasila dengan Khilafah.
PNIB konsisten menentang para pengasong khilafah, terorisme, radikalisme, intoleransi dan politik identitas, dan bersama aparat penegak hukum mendorong kesadaran kolektif bahwa gerakan-gerakan khilafah sangat-sangat membahayakan NKRI,” ujarnya.
Menurut Gus Wal, tidak ada cara lain selain menangkap Akhmad Khozinudin dan para pentolan pengasong khilafah, penjarakan sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Ditegaskan Gus Wal, NIB menilai untuk menghentikan semua propaganda khilafah ini, satu-satunya cara adalah ketegasan para penegak hukum, terutama Densus 88, Polri dan TNI dengan menangkap mereka, dan penjarakan.
Serta mengambil alih lembaga, sekolah, yayasan yayasan yang mereka kelola selama ini untuk mencetak dan mengkader para penyeru Khilafah Radikalisme Terorisme dan politik identitas.
