Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Sejumlah tokoh Suluh Bangsa bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto di Kementerian Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Para tokoh yang hadir diantaranya Mahfud MD, Quraish Shihab, Alwi Shihab, Amin Abdulah, Helmi Faizal, Erry Ryana Harjapamekas, Komaruddin Hidayat, Franz Magnis Suseno, Imam Marsudi, dan Dhodi Syailendra.
Usai pertemuan, Mahfud mengemukakan para tokoh mendukung tindakan tegas pemerintah untuk membersihkan para perusak bangsa.
“Ada harapan-harapan untuk pembangunan demokrasi dan penegakan hukum ke depan tapi juga ada ancaman-ancaman yang harus diantisipasi. Maka berpayung pada dalil syar’i yang biasa dipakai PBNU yaitu dar’ul mafasid moqoddamun ala jalbil masholih,” kata Mahfud.
“Artinya, menghindari atau menolak kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada meraih keuntungan meraih kebaikan.”
Ia menjelaskan prinsipnya adalah yang mau merusak harus dilesaikan dulu, ada pun kalkulasi keuntungan yang lain-lain bisa dipikirkan nanti.
“Itu dalilnya yang biasa dipakai,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Pada kesempatan itu, para tokoh memberikan delapan rekomendasi kepada pemerintah.
- Aparat penegak hukum TNI dan Polri harus tetap menindak tegas para perusuh dan mengayomi dengan baik para pengunjuk rasa biasa yang punya aspirasi politik. Karena itu bisa dibedakan antara perusuh dan pengunjuk rasa yang damai.
- Mendukung agar semua pengguna media sosial menahan diri dan mengendalikan diri tidak sembarang menyebar hoax, dan mendukung juga tindakan-tindakan pembatasan pemerintah jika itu diperlukan dalam rangka menghindari kerusakan itu.
- Mendukung pemerintah dan seluruh jajarannya untuk mengungkap dalang kerusuhan.
- Mendukung agar segera diungkap bahkan kalau perlu segera ditangkap pembawa atau penyuplai senjata-senjata ilegal, senjata-senjata tajam, senjata api yang tajam, peluru tajam yang sudah ditengarai memakan korban selama terjadinya kerusuhan 21-22 Mei lalu.
- Mendukung Polri dan TNI terus menegakkan keamanan dan ketertiban untuk melindungi masyarakat. Dalilnya adalah salus populis supreme lex yaitu keselamatan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hukum yang tertinggi yang harus didahulukan di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- Mendorong adanya rekonsiliasi politik karena politik itu tidak bisa zero sum game — yang menang mengambil semuanya, yang kalah dihabisi seluruhnya.
- Seluruh masyarakat untuk menahan diri jangan terprovokasi karena mungkin saja masih akan terjadi hal-hal lain, betapa pun kecilnya akan terjadi hal-hal yang sifatnya membahayakan melalui provokasi-provokasi.
- Mendukung upaya pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang telah membawa sengketa Pilpres ke MK.
