Harakatuna.com. Tepat pada hari Jum’at tanggal 18 Maret 2022 lalu, Presiden Suriah yang masih berkuasa hingga saat ini yaitu Bashar Al-Assad telah menemui ketiga pemimpin resmi dari Uni Emirat Arab melalui kunjungannya secara resmi ke Dubai ibukota Uni Emirat Arab, beberapa diantaranya yaitu Raja UEA sendiri Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Putra Mahkota UEA sendiri yaitu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Maktoum, dan Putra Mahkota Dubai yaitu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kunjungan presiden Suriah ke UEA ini menjadi pertemuan pertama yang digelar oleh kedua negara tersebut sejak terakhir kali mereka bertemu pada tahun 2011, dimana semenjak perang saudara Suriah berlangsung pada tahun 2011 kedua negara ini memiliki relasi yang tidak sehat layaknya Iran dan Arab Saudi di kawasan mereka dan ketegangan yang terjadi diantara mereka berdua pun juga dilatarbelakangi oleh perang saudara antara kubu pemerintah Suriah dan kubu oposisi Suriah yang berdampak pada instabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah yang juga dibarengi dengan krisis kemanusiaan sebagai akibat dari perang tersebut. Selain itu, ketegangan yang berlangsung diantara Suriah dan UEA sebelumnya juga tertuju pada sikap negara Arab yang mengutuk kegagalan dan sikap otoriter Bashar Al-Assad dalam berperang melawan kelompok oposisi, dimana sebagian besar negara Teluk termasuk Uni Emirat Arab sendiri telah banyak membatas hubungan mereka dengan Suriah karena kegagalan Assad dalam menjaga keamanan internal di negaranya dan dugaan kejahatan perang yang dilakukan pemerintah Suriah kemudian juga menjadi alasan bagi dikucilkannya Suriah dari kerjasama regional di Timur Tengah, sehingga hubungan luar negeri Suriah pasca merebaknya Perang Saudara Suriah hanya berkutat pada negara-negara yang menjadi sekutu Al-Assad sendiri, yaitu Rusia, Iran, Irak, dan negara lainnya di kawasan Levant.
Kendati demikian, meski perang saudara antara Syrian Arab Republic atau dikenal sebagai pemerintah Suriah dengan Syrian Interim Government atau dikenal pula sebagai oposisi Suriah tersebut masih berlangsung hingga kini dan belum menemukan titik terang resolusi konflik diantara kedua pihak, namun perkembangan hubungan luar negeri antara pemerintah Suriah dengan negara-negara Arab lainnya mulai mengalami perkembangan yang positif bagi Assad ketika Suriah masih mendapatkan sanksi ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya yang berlapis atas dugaan kejahatan kemanusiaan dan penekanan terhadap kubu oposisi oleh pemerintah Assad, dan perkembangan tersebut salah satunya terlihat dari sikap negara Lebanon dan Yordania untuk membuka kembali hubungannya dengan Suriah. Selain itu, dengan fokus kubu Amerika Serikat dan Uni Eropa yang masih direpotkan oleh invasi Rusia terhadap Ukraina sejak 24 Februari lalu, maka kunjungan yang dilakukan Assad ke Uni Emirat Arab dinilai memanfaatkan celah dari situasi politik internasional saat ini untuk membangun kembali hubungannya dengan UEA dan sekaligus menjadi tonggak awal bagi normalisasi hubungan negara-negara Arab khusunya di kawasan Teluk dengan Suriah. Pertemuan yang dilakukan oleh Assad dan Rashid Al Maktoum ini tertuju pada pertemuan sederhana antara kedua pemimpin negara tersebut setelah 11 tahun merenggangnya relasi antara Suriah dengan Uni Emirat Arab dan pertemuan sederhana tersebut untuk saat ini memang difokuskan untuk membangun kembali persahabatan antara kedua negara tersebut yang sudah lama terputus sejak Perang Saudara Suriah di tahun 2011 lalu.
Pola yang terlihat dari sikap Uni Emirat Arab yang menerima kunjungan Assad tersebut sejatinya dapat ditelusuri kembali memulai sikap yang diambil negara tersebut pada tahun 2018, dimana Uni Emirat Arab telah membuka kedutaan besarnya di Suriah pada tahun 2018 meski pada saat itu relasinya masih tetap “dingin” dengan Assad karena keterlibatannya dalam penekanan kebebasan sipil dan konflik internal yang belum menemukan titik terang, dan hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan kunjungan menteri luar negeri UEA ke Suriah pada musim gugur tahun 2021 yang memang hal tersebut seolah menjadi langkah terbaru bagi Emirat dalam membangun kembali hubungannya dengan Suriah ditengah sikap negara Teluk lainnya yang belum pasti dan masih kontra dengan Suriah. Pertemuan Suriah dan Uni Emirat Arab tersebut praktis memicu respon yang negatif dari Amerika Serikat, dimana AS sebagai mitra utama negara-negara Teluk menyatakan perhatian dan kekecewaannya terhadap Uni Emirat Arab yang berani membuka kembali hubungannya dengan Suriah dikarenakan pertemuan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri AS dan negara-negara Teluk pada umumnya dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken pun juga menyatakan secara terbuka bahwa “Amerika tidak mendukung normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Suriah yang telah terbukti melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan perang di negaranya sendiri dan kita juga meminta negara tersebut (Uni Emirat Arab) untuk mempertimbangkan kembali normalisasi hubungannya dengan Suriah”, yang juga mengandung makna tersirat bahwa AS memiliki intensi yang besar untuk memastikan negara Teluk tetap berada di orbit Amerika Serikat, tetap “menjauhkan” negara Teluk termasuk UEA dari Suriah, dan sekaligus membuka hubungan negara Teluk dengan Israel secara terang-terangan.
Kendati Amerika Serikat menolak normalisasi yang dilakukan Uni Emirat Arab kepada Suriah tersebut, namun terdapat beberapa latar belakang geopolitik regional yang mendorong pemimpin UEA dan Suriah untuk kembali membuka hubungannya dengan Suriah. Beberapa latar belakang yang diambil oleh Uni Emirat Arab dalam normalisasi relasi luar negerinya dengan Suriah memiliki hubungan yang erat dengan situasi geopolitik di Timur Tengah, dimana perubahan tersebut tertuju pada dinamisnya situasi politik internasional saat ini, namun latar belakang dari Suriah dan Uni Emirat Arab merujuk pada dua faktor utama pendorong normalisasi hubungan kedua negara tersebut. Pertama ialah menurunnya pengaruh AS di Timur Tengah, dimana pasca serangan Rusia ke Ukraina terjadi pada tanggal 24 Februari lalu telah membuat fokus AS teralihkan untuk menangani situasi di Eropa bersama dengan sekutu NATO. Tidak hanya fokus AS yang teralihkan, pengaruh AS terhadap negara Teluk mulai mengalami penurunan dengan sikap negara Arab, khususnya OPEC, tidak merespon permintaan Barat untuk menaikkan volume produksi minyaknya demi mengurangi ketergantungan Barat terhadap komoditas minyak bumi dari Rusia dan sikap penolakan tersebut memang memicu dilematik dikarenakan komunitas Arab saat ini memandang bahwa AS tidak mampu menahan Iran dari memperluas pengaruhnya di kawasan dan hubungannya dengan Rusia juga terlalu sulit untuk diputuskan oleh negara Arab dikarenakan banyak keuntungan strategis yang didapatkan oleh negara Arab, termasuk UEA, yang hal tersebut demikian membuat UEA memilih untuk normalisasi hubungan dengan Suriah demi mempertahankan hubungannya dengan Rusia dan membangun kembali harmoni di Timur Tengah.
Selain itu, rivalitas Sunni-Syi’ah di Timur Tengah masih menjadi prioritas bagi UEA dalam membuka hubungannya dengan Suriah, dimana Assad sering melakukan jawatan ke Iran dan Rusia sebelum normalisasi hubungan dengan UEA dikarenakan Iran dan Rusia memang merupakan pendukung pemerintah Suriah selama perang saudara. UEA memandang bahwa pengaruh Iran sudah begitu kuat di kawasan Levant – terutama di Lebanon, Irak, dan Suriah – dan permusuhan negara Teluk dengan Iran di Suriah juga kembali terlihat dari keterlibatan proksi Iran dalam perang saudara Suriah, sehingga akan membahayakan bagi Teluk apabila Suriah sampai bergabung dengan Iran demi mewujudkan Shi’ite Crescent sebagai produk geopolitik dibawah pimpinan Iran yang menggabungkan semua negara Levant kedalam persekutuan Syi’ah di Timur Tengah. Oleh karenanya, dengan membuka hubungan kepada Suriah, UEA berharap bahwa pengaruh Iran dapat diminimalisir di Suriah dan Suriah bisa “dibawa” ke dalam orbit Teluk yang Sunni supaya bersama-sama melawan pengaruh proksi Iran di kawasan. Kedua ialah pemulihan ekonomi nasional, dimana latar belakang Suriah membuka hubungan dengan UEA tertuju pada mencari alternatif sumber ekonomi yang bisa didapatkan oleh pemerintah Suriah untuk memulihkan ekonomi dari gempuran sanksi ekonomi AS sejak 10 tahun lalu. Sebagaimana UEA yang memiliki keunggulan di komoditas minyak bumi dan gas alam, maka komoditas tersebut bisa digunakan oleh Suriah untuk mendapatkan akses bahan bakar bagi kehidupan ekonominya dan modal dari para investor UEA juga dapat digunakan untuk mendapatkan aliran dana bagi pembangunan di Suriah, sehingga arus perdagangan kedua negara tersebut nantinya dapat meringankan beban ekonomi Suriah dari sanksi ekonomi AS dan sekutunya.
Meski Suriah dan UEA baru saja membuka hubungannya setelah 11 tahun lamanya, namun hubungan tersebut dapat menjadi titik pivotal bagi konstelasi politik di Timur Tengah dalam beberapa waktu kedepannya.
Dhien Favian A, Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
