Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat sekarang membuat berkembangnya isu radikalisme dan terorisme dimasyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu punya strategi khusus untuk kembali meningkatkan pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui pendekatan budaya.
Prof. Hariyono selaku Deputi IV Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemko Polhukam) mengatakan vsi pendirian Indonesia bukanlah sebagai negara agama (theocracy state) atau negara sekuler (secular state). Indonesia dibangun atas dasar religious nation state (negara kebangsaan yang berketuhanan), negara gotong royong, bersatu dalam keberbedaan, bhinneka tunggal ika.
“Oleh karena itu, isu pluralism, multikulturalisme, dan pembinaan ideologi dapat diinternalisasi melalui pendekatan budaya sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan zaman,” ungkap Prof. Hariyono dalam diskusi oleh Forum Merdeka Barat 9 (FMB) di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Senada dengan Prof Hariyono, Kasubdit Kontra Propaganda, Direktorat Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kolonel Sujatmiko menyatakan dalam mengatasi radikalisme dan terorisme, BNPT menerapan strategi penanganan radikalisme dan terorisme secara kreatif dan inovatif.
“Kami manfaatkan semua saluran yang ada. Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, selain kementerian dan lembaga pemerintah. Bila nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, bila dilaksanakan dengan benar, akan mendorong masyarakat saling menghargai sesama,” kata Sujatmiko.
Sejauh ini BNPT ditambahkannya terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga untuk bersama mengatasi radikalisme dan terorisme. BNPT tidak bisa sendirian, jadi kita harus bersama-sama untuk memerangi paham terorisme.
