Harakatuna.com. Politisi dan Pemimpin milisi Gerakan Sadrist Irak Muqtada Al-Sadr menyerukan “pawai sejuta orang” untuk menolak kehadiran pasukan Amerika Serikat (AS) di Irak. Seruan milisi Sadrist untuk tolak AS ini dilangsung beberapa hari setelah parlemen negara itu memberikan suara untuk mengusir pasukan asing dari Irak.
Sebelumnya, parlemen telah menggelar voting untuk mengusir pasukan asing dari Irak. “Langit, tanah dan kedaulatan Irak dilanggar setiap hari oleh pasukan pendudukan,” ujar Sadr yang memimpin blok politik Sairoon.
Dia mengatakan di Twitter bahwa, “Rakyat Irak perlu mengerahkan satu juta pria, secara damai, bersatu berdemonstrasi mengecam kehadiran dan pelanggaran Amerika,”
Sadr tidak menyebut tanggal atau lokasi pasti pawai satu juta orang itu. Pada 5 Januari, parlemen Irak mengesahkan resolusi yang mendesak pemerintah mengusir tentara asing. Selain itu pihaknya meminta pemerintah membatalkan permintaan untuk bantuan dari koalisi pimpinan AS yang bekerja sama dengan Irak. Sebab kerjasama selama ini untuk memerangi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Irak menyadari hanya ditumpangi dan dimanfaatkan.
Populasi Pasukan Liar dan Gerakan Irak Tolak AS
Sekitar 5.000 tentara AS masih berada di Irak. Sebagian besar mereka adalah tentara yang datang ke Irak dalam kapasitas penasehat untuk membantu Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) atau Hashd Al-Shaabi yang didukung Iran. PMF menjadi kelompok yang memayungi berbagai grup paramiliter dari 2014 hingga 2017 untuk memerangi ISIS.
Parlemen menggelar voting setelah serangan udara AS yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani dan komandan paramiliter Irak Abu Mahdi Al-Muhandis di luar Bandara Internasional Baghdad. Serangan itu diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Sadr menganggap resolusi parlemen itu respons lemah dan tidak sesuai perkembangan terbaru di Irak. Dia pun menyeru kelompok-kelompok bersenjata di Irak untuk bersatu untuk tolak AS dan pasukan asing lainnya.
Dalam surat untuk parlemen yang dibacakan para pendukungnya. Muqtada Al-Sadr menyebut sejumlah tuntutan, termasuk pembatalan segera kesepakatan keamanan dengan AS. Menutup kedutaan besar AS. Bahkan mengusir tentara AS dengan cara memalukan serta kriminalisasi komunikasi dengan pemerintah AS.
Sadr juga telah bertemu para pemimpin beberapa kelompok bersenjata di dalam PMF di Kota Qom. Pertemuan itu dihadiri Kataib Hezbollah, grup bersenjata Irak yang 25 pejuangnya tewas saat AS melancarkan serangan udara pada 30 Desember 2019 sebagai respons atas pembunuhan seorang kontraktor AS dua hari sebelumnya.
Pertemuan itu juga diikuti Asaib Ahl Al-Haq, kelompok bersenjata yang dipimpin Qais Al-Khazali, yang masuk daftar hitam oleh AS karena dituduh membunuh para demonstran di Irak.
Diolah dari bebrerapa Sumber
Editor: Ahmad Fairozi
