Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Di tengah situasi global yang begitu rentan oleh konflik dan perang, kita perlu memastikan menyelamatkan warga Indonesia. Warga Indonesia, baik yang berada di dalam NKRI atau yang di luar negeri menjadi warga negara asing (WNA) terselamatkan dari kungkungan perang saudara yang tiba-tiba berkecamuk di negeri orang, seperti di Sudan.
Dalam catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Khartoum, Sudan, terdapat 1.209 WNI yang berdomisili di Sudan, termasuk staf KBRI. Sebagian besar WNI merupakan pelajar. Di tengah amukan perang saudara tersebut, alhamdulillah sebagian warga sudah mengevakuasi 542 WNI dari Sudan yang sejak 15 April lalu. Sekitar 300 WNI tengah menyusul melalui Pelabuhan Sudan menuju Pelabuhan Jeddah, Arab Saudi (Kompas 27/4/2023).
Sudan masih mengalami pertempuran sengit dan masih terus berlangsung antara militer Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Dari kedua pihak, tidak ditemukan kesepakatan gencatan senjata. Mereka sama-sama terus ingin memperebutkan kekuasaan satu sama lain. Akhirnya Sudan sudah tidak ramah huni.
Sudan sudah menjadi negara konflik. Sudan telah kalah sisi kemanusiaannya dan hanya bercokol mementingkan kekuasaan. Hingga kini tidak ada tanda-tanda mendorong terwujudnya perdamaian di Sudan.
Padahal, Sudan sejak lama sama-sama duduk dalam jajaran PBB. Ia pula negara yang menjadi anggota negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersama Indonesia. Bahkan Sudan terbilang masyarakat yang memiliki religiositas yang tinggi. Artinya, secara mental keagamaan Islam, sudah mengakar dan kuat. Bisa jadi, keagamaan bisa menjadi orang yang radikal dan konservatif.
Secara historis, Sudan juga menjadi tempat belajar bagi warga negara dunia khususnya warga negara Indonesia. Hingga kini, Sudan merupakan salah satu pilihan terfavorit pelajar dari Tanah Air untuk menimba ilmu. Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu pemasok pelajar terbanyak ke dua setelah Mesir yang merupakan tetangga Sudan. Kini, Sudan sudah bukan lagi negara yang aman dalam tempat belajar akibat perebutan kekuasaan di antara dua jenderal penguasa Sudan.
Lalu apa yang membuat negara mayoritas muslim mamilih berceraisekadar ingin memperebutkan kekuasaan. Lalu dari mana persenjataan itu bisa didapat seandainya perang saudara tidak berhenti? Ingat, Sudan berbeda dengan Indonesia. Sudan dikelilingi enam negara yang didera konflik dan perang saudara. Persenjataan yang dipergunakan dalam perang di negara yang satu akan dengan mudah didapatkan tetangga dan menyulut konflik baru.
Jika demikian, mungkinkah Indonesia bisa berpotensi sama seperti Sudan? Jika radikalisme masih laku di Indonesia dan KKB masih terus bergelora menjadi mainan baru di Papua, Indonesia bakal menjadi ancaman serius negara konflik seperti di Timur Tengah dan Sudan.
Untuk mencegah terjadinya hal tersebut dan bisa menyelamatkan Indonesia dari konflik, perlu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Setidak-tidaknya, Indonesia harus memastikan bahwa aksi terorisme tidak terjadi di berbagai wilayah seperti di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi dan Papua.
Kedua, perlunya kontra radikal terhadap eks napiter, keluarga ikhwan, dan lingkungan yang radikal. Ketiga, perlu optimalisasi peran masyarakat dan seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Keempat, mengetahui peta dan ajaran yang melekat di dalam lingkungan eks napiter, teroris dan kelompok radikal.
Strategi di atas tujuannya jelas yaitu untuk penanggulangan radikalisme-terorisme dan menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme: wawasan perdamaian dan kebangsaan. Agar bisa kongkrit dalam penanganannya, kita harus melakukan pengawasan secara tegas dan luwes terhadap FTF, seperti pada proses pembuatan dokumen perjalanan, visa, pada check point imigrasi, pengawasan terhadap port-port ilegal, meskapai yang melayani penerbangan keluar negeri, dan lainnya.
Dengan cara-cara ini, insyaallah Indonesia terbebas dari ancaman konflik dan radikalisme. Indonesia bisa terselamatkan dan jauh dengan apa yang terjadi di Sudan. Semoga.
