26 C
Jakarta

Membedah Nalar Intelijen As’ad Said Ali

Artikel Trending

KhazanahResonansiMembedah Nalar Intelijen As’ad Said Ali
image_pdfDownload PDF

Harakatuna.com. Belakangan ini, negara yang mengklaim paling demokratis di dunia, Amerika Serikat digoncang demonstrasi hampir di seluruh antero negeri. Black Lives Matters menjadi tagar mendunia menuntut keadilan atas kematian seorang warga sipil George Floyd di tangan polisi. Tidak lama tuntutan publik ini melebar dari sekedar tuntutan penegakan hukum pada polisi-polisi rasis, menjadi tuntutan “defunding”, pengurangan dana operasional kepolisian (Washingtonpost, 18/6/2020).

Sebagai jawaban atas tuntutan publik, presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan. “Tidak mungkin melakukan pengurangan dana kepolisian, karena itu pekerjaan tidak masuk di akal.” Gagasan yang senada datang dari Joe Biden (Washingtonpost, 9/6/2020). Dari sini dapat diambil hikmah, negara demokratis Amerika menyisakan masalah akut salah satunya adalah rasisme yang sudah sistematik dalam sistem hukum Amerika.

Jalan alternatif untuk keluar dari problem antara masyarakat dan pemerintah Amerika, Letnan Jenderal James Sliffe menawarkan solusi. Untuk proses ujian seleksi dalam rekrutmen militer maupun polisi Amerika ke depan, kemampuan analitis dan diplomasi para kandidat akan dinomorsatukan. Militer dan polisi Amerika di masa depan membutuhkan kaum intelek dan profesional (militarytimes, 19/6/2020).

Demokrasi tidak lagi merestui adu kekuatan otot melainkan kemampuan otak. Dalam situasi nalar politik global semacam inilah, kita dapat menempatkan upaya rekonstruksi pemikiran politik As’ad Said Ali, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN) tiga priode oleh Hadi Susanto, Mantan Direktur Kontra Spionase BIN dalam bukunya yang berjudul “Intelijen Dalam Negara Demokrasi: Rekonstruksi Pemikiran Politik As’ad Said Ali,” yang diterbitkan oleh PT. Melvana Media Indonesia,2020, Jakarta.

Hadi Susanto secara umum memotret pemikiran As’ad Said Ali, yang juga pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua PBNU tentang dunia intelijen dalam batas-batas kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hidup di negara demokratis. Ia mengatakan, “pokok-pokok pemikiran As’ad Said Ali selama berkiprah sebagai seorang intelijen menunjukkan kandungan idealisme dan cita-citanya dalam memikirkan perkembangan intelijen dan politik ke arah yang lebih baik. Hal tersebut selaras dengan teori pemikiran demokrasi modern. Pemikirannya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam dunia intelijen.”

Maksud Hadi Susanto dalam menyebut pemikiran As’ad Said Ali selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, ditandai oleh spirit demokratis dalam setiap aspek pandangan-pandangan As’ad. Misalnya, dalam dunia politik, tugas intelijen hanya mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mendistribusikannya secara relevan untuk membela kepentingan nasional. Namun, intelijen tidak boleh ikut campur tangan ke dalam politik, seperti menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara di luar politik (h. 110-111).

Dengan kata lain, di negara demokratis, intelijen tidak boleh memihak satu kubu untuk menjatuhkan kubu lain. Selain tidak untuk diperalat oleh kubu politik tertentu, para intelijen negara di dunia demokratis tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan intelijen luar negeri. Mengirimkan delegasinya untuk ditempatkan di luar negeri, dan membiarkan intelijen asing bertempat di dalam negeri. Itu sah-sah saja dalam dunia intelijen, dan karenanya memerlukan penguatan kegiatan kontra intelijen, seperti kontra spionase, kontra terorisme, dan kontra politik subversif (h. 130-131).

BACA JUGA  Afkar Sia-sia dari Abdul Qadim Zallum

Dalam dunia yang semakin demokratis, tantangan terberat dunia intelijen adalah keterbukaan dan banjirnya arus informasi. Publik semakin gencar dan keras menuntut agar negara dikelola dengan lebih transparan, terakses, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tantangan berat ini menuntut revolusi di dalam tubuh intelijen itu sendiri. Bagi Hadi Susanto, pemikiran As’ad Said Ali sudah sejalan dengan spirit demokrasi tersebut. Salah satunya tentang pendekatan ilmiah yang harus menjadi karakteristik para intelijen negara.

BACA JUGA  Afkar Sia-sia dari Abdul Qadim Zallum

Para intelijen dan akademisi semestinya tidak bisa dibedakan satu sama lain. Cara-cara akademisi menciptakan ilmu pengetahuan sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan dan langkah-langkah strategis harus diikuti oleh intelijen. Akademisi dan intelijen dapat saling mengisi dan melengkapi terkait informasi dan ilmu pengetahuan. Susanto mengutip pendapat As’ad bahwa Thomas Saaty, seorang ilmuan penemu teori Analytical Hyrarchy Process (AHP) dalam ilmu pengambilan keputusan, terinspirasi saat dirinya bekerja di lingkungan intelijen Amerika tahun 1960-an (h. 143).

Hanya saja, kerja-kerja ilmiah para akademisi identik dengan tujuan mereka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sementara kerja-kerja ilmiah intelijen adalah untuk kepentingan negara (h.189). Bagi As’ad Said Ali, menurut Susanto, inilah bentuk profesionalisme dunia intelijen dalam negara demokratis. Karena itulah, proses rekrutmen anggota baru pun harus berpijak pada profesionalisme, dilakukan secara clandestine (rahasia), dan memiliki kecakapan dalam trade craft (h.150).

Sebaliknya, calon anggota yang melamarkan diri sebagai agen intelijen memang harus dihindari, terutama seperti yang terjadi di kedutaan. Mereka melamar menjadi local staff. Namun, kemungkinan dan kekhawatiran para calon itu adalah pion-pion yang sengaja dimasukkan oleh pihak lawan sangat besar. Rekrutmen secara clandestine, bahkan membuat seseorang tidak merasa dirinya dijadikan agen intelijen, adalah perkara penting. Di dunia Barat, rekrutmen diam-diam ini sudah dijalankan dengan sangat rapi. Misal, untuk menguasai sebuah negara tertentu, biasanya dilakukan kerjasama dengan para NGO di negara target (h.151-152).

Tidak profesional dan gegabah dalam persoalan rekrutmen sangat berbahaya. As’ad Said Ali menjelaskan beberapa karakteristik pribadi yang layak dijadikan agen intelijen. Ia mengatakan, “kejujuran, objektifitas, dan ketelitian. Lebih lengkap lagi jika memiliki keberanian, diketahui dengan jelas ideologinya, serta memiliki karakter diri yang kuat,” (h.153).

Sampai di sini dapat dimengerti, spirit zaman demokrasi adalah spirit intelektualisme, profesionalisme, dan sumber daya manusia yang berkarakter. Dunia intelijen harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan spirit zaman ini. Kebutuhan Badan Intelijen Negara (BIN) akan anggota-anggota yang intelek, profesional, dan berkarakter sangat besar. Tidak heran bila Amerika mendapat protes keras dari warganya ketika mempertontonkan kepada publik internasional kekerasan yang militeristik, brutalitas, dan barbarisme. Alkhasil, pandangan James Sliffe sangatlah tepat bahwa di masa-masa mendatang proses seleksi calon-calon polisi “dunia” itu menekankan pada skill diplomasi dan skill analisis ilmiah.

Mujahidin Nur
Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Kajian Strategis dan Global, Universitas Indonesia, Anggota Komisi INFOKOM MUI, Direktur The Islah Centre, Jakarta.

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru