Matinya Idealisme Mahasiswa; Degradasi Aktivis atau Permainan Kotor Elite Politik?

Harakatuna.com – Setelah melihat sejumlah Ketua BEM minta maaf karena aksi bayaran mereka beberapa hari lalu, masihkah Anda menganggap jaket almamater sebagai simbol kesucian perjuangan yang steril dari syahwat kekuasaan politik praktis? Akhir-akhir ini, optimisme publik terkikis oleh kenyataan pahit, tersentak oleh rentetan polemik, ihwal betapa rapuhnya benteng moral aktivisme mahasiswa. Apakah idealisme memang telah mati di tangan generasi muda?

Urgensi menakar ulang marwah gerakan mahasiswa hari-hari ini menemui titik kulminasinya lewat skandal memuakkan di Universitas Bung Karno (UBK). Pengakuan Muhammad Abdimaludin, Ketua BEM FH UBK, yang menerima uang Rp20 juta hanya untuk ‘mengondisikan massa’ dan menggeser lokasi demonstrasi, benar-benar memalukan. Transaksi yang terjadi pasca-bertemu Wapres Gibran itu jadi bukti empiris bahwa idealisme mahasiswa punya label harga eceran yang sangat murah.

Fenomena ambruknya integritas tersebut tidak lagi bisa disembunyikan di bawah karpet retorika kampus. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Muzammil Ihsan, bahkan secara terbuka menyesalkan tindakan tersebut dan mengakui sebuah realitas yang tak kalah miris: bahwa hari ini, banyak oknum aktivis yang memanfaatkan momentum isu politik yang sedang viral hanya demi meraup keuntungan pribadi. Aktivisme kawin silang dengan oportunisme. Ironi.

Respons defensif dari BEM SI yang meminta masyarakat ‘tidak menggeneralisasi’ seluruh gerakan mahasiswa terasa seperti kepanikan moral yang terlambat. Memang generalisasi buta tidak boleh dilakukan, namun menutup mata dari bobroknya aktivisme adalah sesuatu yang naif. Ketika kepercayaan publik ada di titik nadir, pembelaan diri yang normatif tak akan lagi mempan. Gerakan mahasiswa sedang mengidap kanker pragmatisme akut, dan itu harus diakui.

Tentu, menyalahkan salah satu pihak tidak akan menghasilkan analisis yang objektif. Peristwa memalukan itu bukan semata-mata karena kelihaian elite politik merancang skenario pembungkaman. Interaksi timbal balik itu terjadi karena adanya celah moral mahasiswa itu sendiri. Elite politik tidak akan pernah bisa ‘menyogok’ jika para aktivis mahasiswa tak tertarik pasar loak kekuasaan. Itu semua adalah soal supply and demand dalam ekonomi politik praktis.

Tulisan ini tidak akan terjebak pada romantisasi buta jalanan maupun kebencian buta pada otoritas negara. Saya hanya akan menguliti siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas runtuhnya marwah gerakan intelektual mahasiswa, serta bagaimana rakyat seharusnya memandang polemik transaksional matinya idealisme para aktivis secara dewasa. Bagaimana pun, degradasi aktivis dan permainan kotor elite politik sama-sama buruk untuk negara.

Obral-obral Idealisme Aktivis Mahasiswa

Perlu digarisbawahi, bahwa runtuhnya marwah gerakan mahasiswa tidak laik dikambinghitamkan sebagai ‘jebakan elite politik’ belaka. Menyalahkan pihak luar atas runtuhnya moralitas internal adalah wujud kepandiran intelektual yang akut. Seperti yang ditunjukkan para petinggi BEM UBK, degradasi aktivisme berakar dari dalam tubuh mahasiswa itu sendiri. Idealisme rakyat hanyalah komoditas yang ‘bullshit’ yang bisa mereka obral seharga motor supra batok getar.

Mahasiswa hari ini perlu melakukan introspeksi total secara radikal dan jujur. BEM telah bermutasi dari wadah pemikir jadi inkubator pemburu rente jembatan karier. Slogan-slogan murni pembelaan rakyat yang diteriakkan melalui toa jalanan hanyalah marketing politik untuk mendongkrak popularitas personal. Isu politik yang viral sengaja ditunggangi, massa dimobilisasi, dan ketertiban umum dikorbankan untuk mengobral idealisme di mata para makelar politik. Tindakan semacam itu telah jamak terjadi dan mencoreng sejarah panjang aktivisme kaum intelektual.

Ketidakmampuan mahasiswa menjaga independensi dan transparansi finansial gerakan mereka adalah bukti bahwa mereka sendiri yang menyediakan karpet merah bagi masuknya intervensi luar: elite politik. Mereka mematok price tag pada jaket almamater mereka sendiri, lalu berteriak histeris menuduh pemerintah melakukan pembungkaman ketika transaksi itu terbongkar ke permukaan.

Faktanya, elite politik tidak akan bisa membeli jika mahasiswa tidak membuka ‘pintu toko’ idealisme mereka dan mengobralnya di pasar loak politikus. Sebelum menuding telunjuk ke arah luar, mahasiswa perlu sadar bahwa kanker pragmatisme, mentalitas kontrakan gratis, dan syahwat kemewahan instan seperti kebutuhan logistik taktis hingga fasilitas borjuis adalah dosa internal yang sengaja mereka pelihara demi kepuasan ego kelompok mereka sendiri.

Elite Politik yang Kotor?

Saya tidak pro Gibran. Dia memang buruk sejak menabrak konstitusi di awal pencalonannya. Namun, narasi yang berkembang di tingkat grassroot terlalu menyederhanakan masalah dengan menempatkan elite politik sebagai monster jahat tunggal yang aktif merusak moralitas aktivis mahasiswa. Pandangan tersebut bukan hanya naif, namun juga tidak adil dalam melihat lanskap tata kelola negara. Sejak saya mahasiswa, para aktivis memang tidak semuanya bisa dianggap idealis.

Dalam pakem sosiologi politik, elite pemerintahan bertindak berdasarkan kalkulasi rasional demi menjaga stabilitas nasional, keamanan publik, dan kelancaran program pembangunan yang sedang berjalan untuk kepentingan makro negara. Ketika ada letupan demo jalanan yang berpotensi memicu anarkisme dan mengganggu roda ekonomi masyarakat, sangat logis jika otoritas negara melakukan pendekatan taktis untuk meredam tensi tersebut.

Pendekatan atau komunikasi politik yang dilakukan oleh elite, termasuk pertemuan formal seperti BEM UBK dengan Wapres Gibran, adalah hal lumrah dalam seni bernegara demi mencapai konsensus. Sisi masalahnya bukan terletak pada elite yang menawarkan ruang kompromi atau fasilitas, melainkan pada ketidakmampuan mental para aktivis menolak godaan tersebut.

Elite politik hanya memanfaatkan peluang dan celah moral yang sengaja diobral murah oleh mahasiswa yang haus eksistensi dan logistik pribadi. Menuduh elite melakukan ‘permainan kotor’ di saat para mahasiswa itu sendiri yang mengantre di pintu belakang istana untuk menyerahkan integritas mereka demi amplop puluhan juta rupiah, meskipun tidak sepenuhnya salah, adalah standar ganda yang menggelikan. Elite bermain kotor karena para aktivis itu juga tidak bersih.

Publik harus melihat polemik ini secara dewasa dan proporsional. Pemerintah di bawah kepemimpinan nasional saat ini terus fokus bekerja mengupayakan yang terbaik untuk kemajuan negara, dan tidak memiliki waktu untuk secara aktif ‘merusak’ moralitas para aktivis. Mahasiswa aktivislah yang secara sukarela merusak diri mereka sendiri karena tidak tahan hidup prihatin demi sebuah prinsip. Mereka persis Budiman Sudjatmiko di masa Orde Baru: idealisme hanyalah citra.

Dengan demikian, matinya idealisme mahasiswa hari ini bukan karena permainan kotor elite politik. Itu murni karena proses pembusukan moral dan degradasi akut dari dalam tubuh aktivis itu sendiri. Mereka dengan sukarela melacurkan nalar kritisnya demi sekadar rupiah eceran dan kenyamanan pragmatis. Dan dalam kubangan pragmatisme aktivis dan oportunisme elite tersebut, ada satu pihak yang paling rugi banyak, yaitu rakyat.

Ketika Rakyat Rugi Banyak

Ketika gerbang kompromi transaksional dibuka oleh oknum aktivis mahasiswa, dampak paling mengerikan sebenarnya bukan sekadar hilangnya uang dua puluh juta rupiah atau bergesernya lokasi demonstrasi ke sudut yang sepi. Kerugian terbesar mutlak ditanggung oleh masyarakat luas karena kekosongan struktural pada fungsi kontrol sosial pada sistem demokrasi di tanah air. Selama ini, rakyat menitipkan aspirasi, kemarahan, dan harapan mereka pada pundak mahasiswa.

Ketika jaket almamater resmi bertransformasi jadi komoditas pasar loak politikus, rakyat kehilangan juru bicaranya yang paling lantang. Masyarakat jadi sangat rentan; setiap kebijakan publik yang bias akan melenggang mulus tanpa ada yang mengawal secara independen, karena para ‘singa podium’ telah kenyang disuapi transferan di balik suara sumbang toa-toa jalanan.

Realitas pahit ini kemudian membawa berkah tersembunyi: seruan bagi rakyat Indonesia untuk segera berdikari secara politik. Peristiwa degradasi moral aktivis kampus mesti jadi momentum bagi masyarakat untuk berhenti melakukan romantisasi buta terhadap aktivisme mahasiswa. Rakyat tidak boleh lagi bersikap naif dengan menganggap bahwa setiap anak muda yang memegang mikrofon di atas mobil komando adalah pahlawan suci yang kebal godaan uang.

Masyarakat perlu membangun posisi dewasa untuk mendukung penuh setiap program kerja, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah yang nyata-nyata membawa kemaslahatan bagi stabilitas ekonomi nasional, sekaligus mengawal dan mengkritik secara mandiri jika ditemukan indikasi korupsi tanpa perlu menunggu pergerakan BEM yang rentan masuk angin. Tiga fenomena berurutan, mulai dari Budiman Sudjatmiko, Tiyo UGM, hingga Abdi UBK adalah sampel yang cukup.

Sekali lagi, kematian idealisme mahasiswa hari ini murni merupakan vonis bunuh diri moral dari dalam tubuh aktivis itu sendiri. Menyalahkan elite politik adalah bentuk cuci tangan yang kekanak-kanakan. Skandal UBK perlu jadi prasasti abadi yang memperlihatkan dengan telanjang bahwa musuh terbesar idealisme bersemayam dalam isi kepala aktivis mahasiswa itu sendiri yang mendambakan kemewahan instan dengan melacurkan kepercayaan rakyat Indonesia.

Wallahu A’lam bi ash-Shawab…