Harakatuna.com – Di hampir setiap fase penting perjalanan bangsa, generasi muda selalu tampil sebagai aktor yang menentukan arah sejarah. Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, hingga Reformasi 1998 tidak dapat dipisahkan dari keberanian kaum muda untuk membaca zaman, mengkritik keadaan, sekaligus menawarkan perubahan. Mereka bukan sekadar kelompok usia, melainkan kekuatan moral yang menggerakkan bangsa keluar dari kebuntuan.
Namun, lanskap Indonesia hari ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Tantangan yang dihadapi generasi muda tidak lagi semata-mata berupa kolonialisme, otoritarianisme, atau ketimpangan ekonomi. Mereka kini hidup di tengah ruang publik yang dipenuhi banjir informasi, polarisasi politik, algoritma media sosial, disinformasi, dan kompetisi narasi yang sering kali mengaburkan batas antara fakta, opini, dan propaganda. Dalam situasi seperti itu, keberanian saja tidak lagi cukup. Bangsa membutuhkan generasi muda yang memiliki etika kebangsaan sebagai kompas moral dalam menentukan sikap.
Polarisasi yang menguat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ruang demokrasi Indonesia menghadapi tantangan yang serius. Perbedaan pandangan politik semakin mudah berubah menjadi permusuhan sosial. Kritik terhadap kebijakan publik kerap dibalas dengan pelabelan, sementara dukungan terhadap pemerintah tidak jarang dipersepsikan sebagai pembenaran atas seluruh kebijakan. Ruang dialog yang semestinya menjadi fondasi demokrasi perlahan bergeser menjadi arena pertarungan identitas, sentimen kelompok, dan adu pengaruh di media digital.
Di tengah kondisi tersebut, generasi muda berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Strategis karena mereka merupakan kelompok dengan tingkat partisipasi digital tertinggi dan akan menjadi pemimpin Indonesia pada masa mendatang. Rentan karena mereka menjadi kelompok yang paling sering menjadi sasaran berbagai bentuk mobilisasi opini, propaganda politik, kampanye disinformasi, maupun eksploitasi emosi melalui algoritma media sosial.
Tidak sedikit anak muda yang akhirnya lebih mudah bereaksi daripada memahami, lebih cepat menghakimi daripada berdialog, atau bahkan memilih menarik diri dari kehidupan publik karena menganggap seluruh proses politik tidak lagi layak dipercaya.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan terbesar generasi muda Indonesia bukan semata-mata menurunnya semangat kebangsaan, melainkan krisis etika dalam berbangsa. Krisis tersebut tampak ketika keberanian berubah menjadi kemarahan yang tidak terkendali, sementara kehati-hatian justru berubah menjadi sikap apatis yang membiarkan berbagai persoalan bangsa terus berlangsung tanpa koreksi. Kedua kecenderungan itu sama-sama berbahaya karena sama-sama menjauhkan generasi muda dari peran historisnya sebagai penjaga masa depan bangsa.
Belajar dari Al-Ghalayaini
Lebih dari satu abad yang lalu, Syekh Musthafa al-Ghalayaini telah memberikan refleksi yang menarik mengenai posisi strategis generasi muda melalui karyanya Idhatun Nasyi’in. Meskipun lahir dalam konteks dunia Islam yang sedang menghadapi kolonialisme dan kemunduran peradaban, gagasan-gagasannya tetap relevan untuk membaca tantangan kebangsaan Indonesia dewasa ini.
Menurut Al-Ghalayaini, kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat tidak pertama-tama ditentukan oleh kekayaan alam, kekuatan militer, ataupun kemajuan teknologi, melainkan oleh kualitas moral generasi mudanya. Karena itu, pembentukan karakter menjadi prasyarat utama bagi lahirnya kebangkitan sebuah bangsa. Ia mengingatkan adanya dua penyakit moral yang sama-sama membahayakan.
Penyakit pertama adalah jubn, yakni sifat pengecut. Dalam konteks kekinian, sifat ini dapat dipahami sebagai sikap apatis, putus asa, enggan menyampaikan kebenaran, atau memilih diam ketika melihat ketidakadilan. Orang yang dikuasai rasa takut kehilangan keberanian untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Mereka mengetahui adanya persoalan, tetapi memilih tidak terlibat karena merasa semua upaya akan sia-sia atau khawatir menanggung konsekuensi.
Sebaliknya, penyakit kedua adalah tahawwur, yaitu keberanian yang kehilangan kendali akal sehat. Keberanian seperti ini tampak dalam tindakan yang emosional, impulsif, tidak mempertimbangkan akibat jangka panjang, serta mudah diprovokasi oleh sentimen sesaat. Dalam kehidupan publik, sikap ini dapat muncul dalam bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pembatalan ruang dialog, kekerasan verbal, atau tindakan lain yang mengorbankan kepentingan bersama demi kepuasan kelompok sendiri.
Bagi Al-Ghalayaini, kedua sikap tersebut sama-sama menjauhkan masyarakat dari kemajuan. Karena itu, ia menawarkan satu jalan tengah, yaitu syaja’ah atau keberanian yang berpijak pada kebijaksanaan. Keberanian bukan berarti gemar berkonfrontasi, melainkan kemampuan mempertahankan kebenaran dengan pertimbangan moral, rasionalitas, dan tanggung jawab sosial.
Dalam konteks Indonesia, konsep ini memiliki makna yang sangat penting. Demokrasi membutuhkan warga negara yang berani mengkritik penyimpangan, tetapi juga mampu menjaga persatuan. Negara memerlukan generasi yang aktif mengawasi kekuasaan, tetapi tidak terjebak pada politik kebencian. Kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ruang publik yang sehat.
Polarisasi dan Krisis Etika Kebangsaan
Polarisasi bukanlah sesuatu yang selalu buruk. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan merupakan keniscayaan. Persoalan muncul ketika perbedaan tersebut tidak lagi dikelola sebagai kekayaan demokrasi, melainkan berubah menjadi identitas yang saling meniadakan.
Media sosial mempercepat proses tersebut. Algoritma digital cenderung menghadirkan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Akibatnya, seseorang lebih sering berinteraksi dengan pandangan yang menguatkan keyakinannya sendiri daripada bertemu dengan perspektif yang berbeda. Lambat laun terbentuk ruang gema (echo chamber) yang membuat kelompok-kelompok masyarakat semakin sulit saling memahami.
Dalam situasi demikian, generasi muda menghadapi godaan untuk melihat persoalan bangsa secara hitam putih. Mereka didorong untuk memilih kubu, bukan mencari solusi; memenangkan narasi, bukan membangun dialog. Padahal, persoalan kebangsaan selalu jauh lebih kompleks daripada sekadar pertarungan antara “kami” dan “mereka”.
Ketika etika kebangsaan melemah, kritik kehilangan orientasi konstruktif dan berubah menjadi kebencian. Sebaliknya, loyalitas kepada kelompok berubah menjadi pembenaran atas apa pun yang dilakukan kelompok tersebut. Ruang publik akhirnya dipenuhi saling curiga, saling menyalahkan, dan saling menegasikan. Dalam jangka panjang, kondisi semacam ini melemahkan kohesi sosial yang menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa.
Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral. Etika kebangsaan menjadi kompas agar energi idealisme tidak berubah menjadi destruktif.
Etika pertama adalah keberanian intelektual. Generasi muda perlu membangun kebiasaan memeriksa informasi, menguji argumentasi, dan tidak mudah mempercayai narasi yang dirancang untuk memancing kemarahan. Keberanian intelektual juga berarti berani mengakui kesalahan ketika bukti menunjukkan bahwa pandangan sebelumnya tidak tepat. Di era digital, kemampuan mengubah pendapat berdasarkan fakta justru merupakan bentuk kedewasaan berpikir, bukan kelemahan.
Etika kedua adalah keberanian moral. Keberanian ini tampak ketika seseorang tetap menyuarakan kebenaran tanpa kehilangan adab. Kritik terhadap kebijakan negara, misalnya, merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kritik yang baik tetap menghormati martabat manusia, menghindari fitnah, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak mengorbankan persatuan bangsa.
Etika ketiga adalah keberanian sosial. Aktivisme tidak boleh berhenti pada ekspresi kemarahan. Demonstrasi, petisi, atau kampanye digital hanyalah sebagian dari bentuk partisipasi warga negara. Yang jauh lebih penting adalah kesediaan untuk terlibat dalam kerja-kerja nyata: mengembangkan literasi masyarakat, memberdayakan komunitas, menciptakan inovasi sosial, mendampingi kelompok rentan, dan ikut mencari solusi atas persoalan publik. Bangsa tidak hanya membutuhkan pengkritik yang lantang, tetapi juga pembangun yang tekun.
Etika keempat adalah kematangan dalam berdialog. Perbedaan pendapat tidak harus melahirkan permusuhan. Justru kemampuan mendengar, memahami sudut pandang yang berbeda, dan mencari titik temu merupakan ciri masyarakat demokratis yang sehat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, dialog bukan sekadar keterampilan komunikasi, melainkan bentuk tanggung jawab kebangsaan.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau dinamika politik, tetapi juga oleh karakter warga negaranya, terutama generasi muda. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar tidak lahir dari masyarakat yang selalu sepakat, melainkan dari masyarakat yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa.
Pesan Al-Ghalayaini mengingatkan bahwa keberanian bukanlah lawan dari kehati-hatian, sebagaimana sikap kritis bukanlah lawan dari cinta tanah air. Keberanian yang sejati adalah keberanian yang dipandu akal sehat, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Sebaliknya, ketakutan yang membuat seseorang apatis maupun keberanian yang berubah menjadi kecerobohan sama-sama menjauhkan bangsa dari cita-cita kemajuan.
Di tengah polarisasi yang terus menguji kohesi sosial Indonesia, etika kebangsaan harus kembali menjadi fondasi pembentukan karakter generasi muda. Mereka perlu didorong untuk tidak sekadar menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi menjadi warga negara yang bertanggung jawab; tidak hanya menjadi pengkritik yang vokal, tetapi juga penggerak perubahan yang konstruktif; tidak hanya memiliki keberanian untuk bersuara, tetapi juga kebijaksanaan untuk menjaga persatuan.
Sebab, Indonesia tidak hanya membutuhkan generasi yang berani melawan ketidakadilan. Indonesia membutuhkan generasi yang mampu memastikan bahwa setiap keberanian selalu diarahkan untuk memperkuat demokrasi, merawat persaudaraan kebangsaan, dan menghadirkan masa depan yang lebih adil bagi seluruh rakyat. []
Leave a Comment