Harakatuna.com. Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, mendorong Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menghadapi penyebaran paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang digital.
Menurut Sibarani, keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila tidak cukup diukur dari aspek administratif maupun serapan anggaran, tetapi harus tercermin dari meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketahanan ideologi bangsa.
Hal tersebut disampaikan Sibarani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala BPIP saat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Sibarani menilai BPIP perlu mengembangkan ukuran kinerja yang lebih berorientasi pada dampak nyata di masyarakat, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. “Ukuran angka-angka yang disampaikan hari ini belum tentu mencerminkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Kalau kita melihat amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, BPIP memiliki tugas membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Menurut saya, kita masih perlu memperkuat implementasi amanat tersebut,” ujar Sibarani.
Ia menilai tantangan pembinaan ideologi Pancasila semakin kompleks seiring meningkatnya penyebaran konten bermuatan radikalisme dan terorisme melalui berbagai platform digital. Mengacu pada paparan BNPT dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI sebelumnya, sepanjang Januari hingga Agustus 2025 ditemukan 6.402 konten bermuatan radikalisme dan terorisme di ruang digital.
Konten tersebut mencakup propaganda, pelaksanaan serangan, pendanaan, rekrutmen, pelatihan, persembunyian, aktivitas paramiliter, penyediaan logistik, hingga perencanaan aksi terorisme. Menurut Sibarani, temuan tersebut seharusnya menjadi dasar dalam menyusun strategi pembinaan ideologi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ancaman di era digital.
“Saya usulkan kepada pimpinan, mungkin DPR dapat memfasilitasi supaya BPIP dapat mempertajam pemanfaatan data dan temuan BNPT. BNPT tidak bisa bergerak sendiri, sementara BPIP membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai lembaga agar program pembinaan ideologi dapat lebih tepat sasaran,” katanya.
Sibarani juga mencontohkan kasus seorang pelajar di daerah pemilihannya yang terlibat aksi pelemparan bom molotov. Meski perkara tersebut telah ditangani aparat penegak hukum, menurutnya peristiwa itu menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai langkah pencegahan sejak dini. “Kasusnya memang sudah ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum. Namun menurut saya, hal seperti ini seharusnya bisa dicegah. Di sinilah salah satu peran penting BPIP,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I tersebut.
Lebih lanjut, Sibarani berharap BPIP tidak hanya berfokus pada jumlah program atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga memiliki indikator yang mampu mengukur efektivitas pembinaan ideologi Pancasila dalam membentuk karakter masyarakat, khususnya generasi muda, serta memperkuat ketahanan nasional terhadap pengaruh paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
“BPIP perlu mempertajam program-programnya dan memiliki ukuran yang tidak hanya bersifat administratif. Dengan begitu, kita dapat mengukur kinerja BPIP secara lebih tepat, termasuk sejauh mana program pembinaan ideologi Pancasila benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Leave a Comment