Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Pemilu parlementer di Irak yang digelar pada tanggal 10 Oktober 2021 kemarin telah selesai dilangsungkan oleh pemerintah Irak dan pemilu tersebut secara resmi ditutup dengan perhitungan suara nasional yang diumumkan kepada publik pada tanggal 16 Oktober. Pemilu parlementer Irak tahun ini menjadi “pesta demokrasi” kelima yang digelar sejak berakhirnya invasi AS ke Irak pada tahun 2003 dan pemilu tahun ini memegang signifikansi utama dalam menentukan arah pemerintahan Irak pasca-Khadimi. Seperti diketahui, Mustafa Al-Khadimi telah menjadi perdana menteri Irak sejak Mei 2020 dimana pengangkatan Khadimi sebagai perdana menteri dilangsungkan pasca turunnya perdana menteri sebelumnya Adil Abdul Mahdi sebagai akibat dari serangkaian demonstrasi di Irak sejak tahun 2019. Demonstrasi yang berlangsung sejak 1 Oktober 2019 dipicu oleh buruknya tata kelola pemerintahan Irak yang saat itu dipimpin oleh Adil Abdul Mahdi.
Permasalahan seperti korupsi negara, pengangguran, hingga pelayanan publik yang tidak efisien telah menjangkiti politik Irak sejak tahun 2015 sebagai akibat dari menguatnya kekuasaan elite militer beserta oligarki dalam politik nasional pasca pendudukan AS dan konflik sektarian antara kubu Syi’ah dan Sunni masih terus berlangsung di parlemen, yang disatu sisi memperparah permasalahan yang ada. Atas dasar itulah, masyarakat Irak menggelar demonstrasi secara besar-besaran di Baghdad dan berbagai kota lainnya dimana demonstrasi tersebut digelar untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya yaitu; 1) menuntut pengunduran diri Mahdi yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan nasional, 2) menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik, 3) mendesak berakhirnya sistem politik sektarian di Irak, 4) pergantian perdana menteri baru, dan 5) mengakhiri intervensi AS dan Iran dalam politik Irak.
Kendati tuntutan demonstran belum semuanya terwujud, namun pengunduran diri Adil Abdul Mahdi pada tanggal 29 November 2019 menjadi momentum kemenangan demonstran dan pergantian kepemimpinan segera dilangsungkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Irak. Setelah enam bulan negosiasi politik berlangsung, Mustafa Al-Khadimi resmi disahkan oleh Presiden Irak Barham Salih sebagai Perdana Menteri baru pada 6 Mei 2020 dan Khadimi hanya memiliki waktu satu tahun untuk melaksanakan berbagai program kerjanya sebelum pemilu dilangsungkan pada tahun 2021. Singkatnya masa jabatan ini menjadi hal yang krusial bagi Khadimi untuk meyakinkan publik Irak dan hal tersebut diawali dengan janji politiknya untuk menyelesaikan krisis ekonomi beserta meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat Irak. Tidak hanya janji ekonomi, Khadimi juga bersumpah untuk mengusut tuntas kasus penahanan aktivis dalam demonstrasi 2019 dan memperbaiki citra Irak di mata internasional.
Selama satu tahun berselang, kepemimpinan Khadimi berhasil menyelesaikan dua dari empat janji politik yang dikampanyekan olehnya, dimana peningkatan gradual GDP Irak dan penyelenggaraan Baghdad Regional Summit menjadi pencapaian utama dari pemerintahan Khadimi. Perekonomian Irak pada awal 2021 meningkat sebesar 0,9% dengan kontribusi ekonomi non-minyak meningkat sebesar 21%, dimana peningkatan tersebut tidak lain dilatarbelakangi oleh peningkatan vaksinasi covid-19 disertai dengan pemulihan ekonomi yang setidaknya mampu menjalankan kembali roda perekonomian Irak. Selain itu, penyelenggaraan konferensi regional di Irak yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus berhasil menghimpun perwakilan dari setiap negara Timur Tengah – termasuk Iran dan Arab Saudi – dan konferensi tersebut menghasilkan beragam kesepakatan untuk memperkuat solidaritas sesama bangsa Timur Tengah, mulai dari kerjasama ekonomi, penanganan krisis air, hingga kerjasama keamanan di kawasan.
Pencapaian yang ditorehkan oleh pemerintahan Khadimi menjadi nilai plus dalam stabilisasi politik menjelang pemilu dan pemilu inilah yang akan menentukan suksesi kepemimpinan Irak selanjutnya. Pemilu 2021 sejatinya direncanakan untuk berlangsung pada bulan Juni 2021 dan Khadimi menyatakan bahwa jadwal tersebut cukup tepat untuk memenuhi kehendak demonstran dalam reformasi sistem politik Irak. Namun demikian, jadwal tersebut dikarenakan Komisi Elektoral Irak membutuhkan waktu dalam merancang pemilu “yang bebas dan adil” dan kabinet akhirnya menyetujui pagelaran pemilu pada tanggal 10 Oktober. Pemilu tahun ini dilangsungkan dengan lebih dari sepuluh partai politik yang mengikuti kontestasi elektoral tersebut dan semua partai yang terlibat ini memiliki garis ideologi yang beragam, mulai dari Partai Emtidad yang beraliran nasionalisme moderat hingga Partai Gerakan Sadrist yang beraliran konservatisme Syi’ah.
Kendati partai politik Irak memiliki garis ideologi yang beragam, namun konfigurasi partai politik di Irak terdiri atas empat kelompok utama yaitu Gerakan Sadrist, partai Syi’ah pro-Iran (Aliansi Fatah, Partai Huqouq), aliansi Syi’ah diluar kelompok pro-Iran (Partai Hikma, Partai Dawa), partai Sunni (Partai Taqaddum), partai Kurdi (Partai KDP, Partai PUK), dan partai aktivis (Imtitdad). Pemilu Irak tahun ini berlangsung ditengah berbagai persoalan yang terjadi dalam politik nasional, dimana sektarianisme antara kelompok Sunni, Syi’ah, dan Kurdi masih menjadi prahara yang memicu polaritas politik diantara masyarakat dan permasalahan seperti korupsi, krisis ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya selesai di tangan Khadimi juga berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu ini.
Selain itu, penggunaan retorika populis oleh partai politik masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemilu parlementer dan komisi elektoral harus mampu menangani semua tantangan tersebut untuk menjamin pelaksanaannya secara bebas dan adil. Usaha Komisi Elektoral Irak dalam menyelenggarakan pemilu membuahkan hasil dengan pelaksanaannya hingga rekapitulasi suaranya berlangsung secara tertib dan aman di seluruh wilayah Irak dan hasil pemilu secara resmi telah diumumkan pada tanggal 16 Oktober oleh Komisi Elektoral. Komisi Elektoral mencatat tingkat partisipasi publik atau voter turnout dalam pemilu ini mencapai 41,05% dengan 9 juta dari 22 juta pemilih terdaftar menggunakan hak suaranya, 3 % lebih rendah dibandingkan pemilu 2018, dan penurunan tersebut berdampak pada pengurangan kursi parlemen yang diperebutkan menjadi 311 dari 329.
Dari sembilan juta suara tersebut, Gerakan Sadrist yang memimpin Aliansi Sairoon mendapatkan perolehan kursi parlemen terbanyak dengan 73 kursi dan disusul oleh partai Taqaddum dengan perolehan 37 kursi. Kemenangan Gerakan Sadrist yang dipimpin oleh Muqtada Al-Sadr sendiri menjadi momentum emas bagi Sadr dalam politik Irak dikarenakan perolehan kursi tersebut akan mampu memaksimalkan agenda politik Sadr dan aliansinya untuk beberapa tahun kedepan. Sadr dikenal sebagai politisi Syi’ah yang menjunjung tinggi nasionalisme Irak dan menentang segala bentuk intervensi AS dan Iran yang telah menjangkiti Irak selama bertahun-tahun. Selain karier politik, Sadr dikenal luas sebagai klerus (tokoh agama) yang sering bertempur sebagai milisi nasionalis dan berhadapan beberapa kali dengan pasukan AS sejak tahun 2003, yang mana pengalaman tempur dan karismanya mampu menginspirasi milisi lainnya dalam bergerak di media pertempuran hingga politik melalui Gerakan Sadrist. Setelah kemenangannya dalam pemilu, sebagian besar analis politik mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan yang akan dibawa oleh Sadrist dalam kepemimpinannya beberapa tahun kedepan.
Pertama ialah kebijakan luar negeri Irak yang lebih otonom dan non-intervensionis, dimana pergerakan kaum Sadrist – baik perlawanan bersenjata hingga politik – kerap mengadvokasi independensi Irak dari campur tangan Barat dan Iran, dan kebijakan politik yang akan mereka keluarkan tidak jauh dari independensi tersebut kendati tetap membuka hubungan luar negeri dengan semua negara tanpa terkecuali. Namun demikian, terdapat kemungkinan pula bahwa kebijakan politik Sadrist di parlemen akan berbenturan dengan kelompok pro-Iran dikarenakan perselisihan Sadrist dengan kelompok tersebut dan hal tersebut ditambah dengan pernyataan Al-Sadr untuk menghapus semua jenis milisi di Irak, yang mana pernyataan tersebut dapat memicu konflik dan menyulitkan pembentukan koalisi di parlemen. Kedua ialah pemenuhan janji Al-Sadr dalam mengentaskan korupsi dan reformasi sistem politik, dimana sentimen anti-elite telah menyebar luas di masyarakat sebagai akibat dari buruknya tata kelola pemerintahan Irak sebelumnya dan strategi populisme yang dipraktekkan oleh Gerakan Sadrist disatu sisi mampu mendorong perhatian publik dalam mendukung Sadrist, sehingga dengan melaksanakan kebijakan reformasi dan anti-korupsi yang komprehensif serta pembangunan ekonomi, maka Sadrist akan mampu menjaga kredibilitasnya terhadap publik.
Kemenangan Sadrist dalam pemilu tahun ini – meski tidak mengejutkan publik Irak sepenuhnya sebagaimana Sadrist yang merupakan aktor lama dalam politik Irak – tidak lepas dari tantangan untuk kedepannya. Tantangan pertama ialah pembentukan koalisi untuk pemerintahan, dimana saat ini belum ada nama resmi yang menjadi Perdana Menteri Irak selanjutnya dan penetapan tersebut akan membutuhkan koalisi dari berbagai partai untuk membentuk kabinet dan memilih perdana menteri. Namun demikian, hal tersebut akan terhambat untuk saat ini dikarenakan terjadinya demonstrasi pasca-pemilu yang menolak kemenangan Sadrist. Demonstrasi oleh kelompok pro-Iran ini dipicu oleh kekalahan partai pro-Iran dalam pemilu, khususnya Aliansi Fatah, yang hanya mendapatkan 15 kursi dari 48 kursi yang diperoleh sejak tahun 2018. Mereka memandang pelaksanaan pemilu kemarin penuh dengan manipulasi dan menuntut penghitungan ulang dilangsungkan oleh Komisi Elektoral untuk mendorong partai mereka kembali mendapatkan perolehan kursi yang signifikan, namun demonstrasi tersebut berlangsung ricuh dengan bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan yang mengakibatkan 125 orang terluka dan 2 orang tewas, sehingga kondisi politik Irak saat ini belum stabil untuk pembentukan koalisi pemerintahan oleh Sadrist.
Tantangan selanjutnya ialah situasi nasional, dimana pandemi covid-19 dan pelambatan ekonomi masih menjadi tantangan utama yang akan dihadapkan oleh Sadrist dalam menjalankan pemerintahannya. Krisis ekonomi hingga kelangkaan sumber daya alam menjadi tiga masalah utama yang menimpa masyarakat Irak dan masalah ini akan menjadi pekerjaan rumah Sadrist beberapa tahun kedepan, sehingga perlu adanya kebijakan yang solutif dari parlemen untuk menangani semua permasalahan tersebut dan menjamin tata kelola pemerintahan yang baik bagi publik Irak.
Dhien Favian A, Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
